MDG in BLOG

Upaya Perbaikan SPAM IKK 2008

2008-07-03T23:56:00.000-07:00

30 / 06 / 2008

Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) perlu ditingkatkan dari aspek ketepatan waktu dan mutu. Hal tersebut dikarenakan dari evaluasi program SPAM IKK TA 2007 ada beberapa hal yang perlu dibenahi yakni persiapan desain, lahan, dana, dan standar teknis pembangunan. Demikian disampaikan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam rapat pelaksanaan SPAM IKK TA 2008, Senin (30/6), di Jakarta.

Peluncuran SPAM IKK TA 2008 sebagai kelanjutan dari program sebelumnya menitikberatkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan perdesaan (khususnya air minum) sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, SPAM IKK merupakan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan Millenium Development Goal’s (MDG’s) dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan pengentasan kemiskinan.

Adapun program pembangunan SPAM dititikberatkan pada IKK rawan air yang memiliki tingkat pelayanan SPAM rendah. Untuk itu diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pihak terkait termasuk pemerintah daerah sebagai upaya menanggulangi permasalahan di kecamatan dan upaya keberlanjutan program.

“Pembangunan SPAM IKK harus memenuhi syarat yaitu tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, serta mampu memenuhi ketentuan administrasi. Jika tidak tepat waktu, maka akan diterapkan ketentuan dalam kontrak. Jika tidak tepat mutu, maka rekanan harus bersedia untuk tidak diikutkan dalam tender mendatang,” ujar Budi Yuwono.

Adapun upaya perbaikan SPAM IKK Tahun 2008 dari segi kualitas persiapan yakni Organisasi Project Management Unit (PMU) dan Satker, kesiapan lahan dan sharing pendanaan pemda yang harus diefektifkan. Standar teknis dan kelengkapan peralatan harus dipenuhi. Selain itu, harus dilaksanakan sistem pengawasan yang didesentralisasikan ke SNVT Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengawasan dan pelaporan.

Sementara itu, kendala di program IKK seharusnya tidak ada karena tidak memerlukan banyak lahan. Namun, dalam pelaksanaanya kurang disiplin dan kurang berkoordinasi dengan pemda. (ind/bcr)

dikutip dari www.ciptakarya.go.id

Apakah MDG’s Dibuat Untuk Masa Depan yang Lebih Baik?

2008-06-24T23:45:00.001-07:00

Oleh Igor Yotapditya

KabarIndonesia - Saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya mengangkat jargon-jargon Millennium Development Goals atau MDG’s. Ada delapan poin misi dalam MDG’s yang merupakan impian semua negara berkembang dan negara miskin. Saya tidak ingin membahas mengenai poin demi poin, karena pembahasan tersebut sudah sering dibahas berbagi pihak di media massa. Saya ingin menjelaskan sebuah konspirasi negara-negara maju terhadap negara-negara miskin dan berkembang dengan adanya MDG’s ini.

Awalnya, perlu kita lihat bagaimana kondisi negara-negara miskin dan berkembang saat ini. Hampir seluruh negara miskin dan berkembang merupakan negara konsumen, artinya negara miskin dan berkembang merupakan pembeli bagi barang ataupun jasa dari negara maju. Dalam kasus Indonesia, dapat kita lihat dari neraca ekspor impor yang menjelaskan bahwa ekspor Indonesia mayoritas ialah barang-barang mentah seperti minyak mentah, minyak sawit, kayu, hasil bumi, bahkan pasir. Melihat sisi impor, Indonesia selalu mengimpor barang-barang hasil industri misalnya kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, furniture, hingga pesawat tempur. Dari neraca tersebut kita dapat melihat adanya ketidak mampuan pengolahan atau industri yang memberikan nilai tambah atas hasil alam.

Negara konsumen seperti Indonesia merupakan lahan bagi negara maju untuk memasarkan barang dan jasanya. Negara maju memperoleh bahan baku yang murah dari Indonesia yang kemudian diolah dan dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang berlipat ganda. Ditambah lagi dengan rendahnya upah di Indonesia, yang berdampak pada pembukaan industri dari negara maju di Indonesia. Hal ini memberikan kesempatan negara maju untuk meraup keuntungan yang jauh lebih besar, karena upah di negara maju sudah sangat tinggi.

Bagaimana hal ini terkait dengan MDG’s? Analogikan dengan sapi potong. Dengan tercapainya MDG’s maka kondisi negara-negara miskin dan berkembang akan lebih baik. Dengan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan kemiskinan yang berkurang maka kondisi negara miskin dan berkembang menjadi lebih baik. Analoginya : seekor sapi kurus di masukan kedalam program penggemukan agar lebih banyak menghasilkan daging.

Dengan tercapainya MDG’s maka negara maju dapat menjual barang dan jasanya kepada negara yang tidak lagi miskin dan sudah berkembang dengan harga yang lebih tinggi. Analoginya : seekor sapi yang telah gemuk kemudian dipotong. (Ingat, pada dasarnya semua sapi memiliki potensi untuk gemuk. Hal ini berkaitan dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia yang memiliki potensi untuk memajukan Indonesia sendiri)

Indonesia dalam mengikuti MDG’s sama halnya dengan seekor sapi potong. Memiliki potensi besar untuk berkembang namun tidak dikembangkan. Malahan Indonesia memberikan negara maju untuk mengembangkan Indonesia yang dianalogikan dengan program pengemukan sapi potong. Agenda konspirasi negara maju melalui MDG’s ini ialah untuk memajukan negara-negara miskin dan berkembang agar menjadi pangsa pasar yang lebih luas dan lebih kuat daya belinya. Sehingga negara maju dapat menjual semakin banyak barang dan jasa dengan harga yang lebih tinggi pula. Agenda MDG’s:

Pengentasan Kemiskinan : Memiliki tujuan untuk menambah banyaknya jumlah konsumen untuk seluruh produk secara keseluruhan atau bahasa kerennya perluasan pasar. Dengan pemberantasan kemiskinan, negara maju dapat menjual lebih banyak produk dan mendapatkan keuntungan yang semakin besar.
Peningkatan Pendidikan : Memiliki tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk-produk yang memiliki teknologi tinggi. Hal ini sudah dimulai sejak saat ini dengan adanya monopoli Microsoft di Indonesia dan Indonesia merupakan konsumen tertinggi untuk telepon seluler. Disamping itu, hal ini juga bertujuan untuk peningkatan kualitas buruh di Indonesia yang terkenal dengan upah rendahnya, yang kembali menguntungkan negara maju dengan cara membuka industri di Indonesia yang mendapatkan high quality labor with lower cost.
Peningkatan Kesehatan : Memiliki tujuan untuk menambah angka harapan hidup, artinya umur semakin panjang, yang berarti semakin lama penduduk mengkonsumsi produk. Disamping itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk-produk kesehatan yang dibuat oleh negara maju.
Peningkatan Kesehatan Ibu : Memiliki tujuan untuk memperkuat pangsa pasar kaum wanita. Mengingat kaum ibu ialah kaum yang lebih konsumtif dan lebih banyak kebutuhannya dibandingkan pria.
Persamaan Gender : Memiliki tujuan untuk mengaburkan batasan produk yang digunakan berdasarkan gender. Misalnya sepeda motor yang kini sudah dikembangkan untuk wanita dan dianggap wajar untuk digunakan oleh wanita. Hal ini berfungsi untuk semakin memperluas pangsa pasar karena kelak pasar tidak lagi terbatas pada gender tertentu.
Kerjasama Global : Memiliki tujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional yang cenderung menaikan harga barang impor seperti tarif dan cukai atau kuota. Sehingga negara maju bisa semakin banyak memasukan barangnya ke Indonesia dan menjualnya dengan harga yang relatif lebih rendah.

Sehingga pada akhirnya yang terjadi ialah terciptanya negara konsumen dan negara produsen. Pada satu titik akan tercipta monopoli menyeluruh oleh negara maju karena seluruh produksi dikendalikan negara maju. Sementara itu Indonesia yang sudah kehabisan sumber daya akan menjadi konsumen terus menerus. Inilah bentuk kapitalisme yang sedang dikembangkan oleh negara-negara maju. Bukan lagi wacana pemiskinan global yang dilakukan, namun pemakmuran global untuk memberikan keuntungan yang berlipat ganda dan monopoli bagi negara maju di masa mendatang.

Sumber: www.kabarindonesia.com (30-Mei-2007, 02:07:55 WIB)

METRO TV MDGs AWARDS 2008

2008-06-24T23:43:00.000-07:00

Metro TV MDGs Awards merupakan kerjasama antara Kampanye Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Millennium Campaign Indonesia dan Metro TV sebagai penyelenggara. Ibu Erna Witoelar, mantan Duta Besar Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) di Asia dan Pasifik bertindak sebagai pengarah.

Metro TV MDGs Awards merefleksikan komitmen terhadap MDGs, yang disepakati oleh 189 kepala negara dan pemerintahan termasuk pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Milenium pada tahun 2000 lalu. PBB di Indonesia dan Metro TV telah bekerjasama sejak tahun 2007 hingga saat ini melalui “Save Our Nation through MDGs” bagi advokasi dan menginspirasikan upaya-upaya konkret bagi pencapaian MDGs di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak termasuk perusahaan, pemerintah, pemda, LSM, akademisi, badan-badan PBB dan pihak lainnya. Dan penghargaan Metro TV MDGs Awards merupakan advokasi sekaligus apresiasi atas berbagai upaya tanggung jawab perusahaan dan komitmen pemerintah daerah yang mendukung pencapaian MDGs.Tujuan

Tujuan diselenggarakannya event ini adalah memberikan apresiasi atas berbagai upaya terbaik (best practices) yang mendukung pencapaian MDGs yang dilakukan perusahaan dan pemerintah daerah kabupaten dan kota, memfasilitasi serta menginspirasikan pembelajaran bersama atas komitmen dan keberhasilan upaya yang ada, serta mendorong lebih banyak pihak berkomitmen dan berupaya guna memastikan pencapaian MDGs di Indonesia pada tahun 2015.

Kriteria

Upaya terbaik (best practices) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, upaya terbaik (best practices) merupakan inisiatif yang :

Memperlihatkan dampak positif yang konkret dan terukur bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
Berkelanjutan dari aspek sosial, kultural, ekonomi dan lingkungan hidup;
Upaya yang dapat menginspirasi pihak lain untuk melakukan upaya serupa, mereplikasi, memperluas jangkauan, memberi pelajaran bersama, mengubah persepsi, prilaku dan kebijakan dan memperbaiki tata kelola yang baik dari perusahaan maupun pemerintahan;
Mendorong inovasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Kriteria Perusahaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

Penghargaan ini terdiri dari dua kelompok penerima yakni perusahaan dan pemerintah Kabupaten dan Kota.

Nominasi bagi perusahaan terbuka bagi:

Perusahaan swasta nasional/daerah, asing, badan usaha milik negara/daerah, yang melakukan kegiatan usaha yang sah menurut hukum di Indonesia.
Memiliki upaya (best practices) tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat atau sejenisnya, baik yang dilakukan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak eksternal, paling tidak selama 3 (tiga) tahun terakhir dan masih berlangsung hingga akhir tahun 2008.

Nominasi penghargaan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota terbuka bagi setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

Kriteria Umum Penilaian

Penilaian upaya (best practices) dilakukan berdasarkan kriteria utama yang mencakup 4 (empat) aspek program, yakni:

a. Hasil dan Dampak Program bagi Pencapaian MDGs. (Bobot 40%)
b. Keberlanjutan, Potensi Replikasi dan Pembelajaran yang Diperoleh (Bobot 25%)
c. Kemitraan dan Pemberdayaan, termasuk Partisipasi Masyarakat. (Bobot 25%)
d. Proses dan Pengelolaan Program (Bobot 10%)

Pertimbangan diberikan bilamana hasil dan dampak upaya (best practices) secara holistik menjawab tantangan saling terkait dari MDGs yang bisa membedakan antara upaya (best practices) yang baik, terbaik dan layak memperoleh penghargaan.

Disamping itu ada tambahan pertimbangan khusus bagi upaya (best practices) yang mendorong upaya pencapaian MDGs dengan hasil dan dampak pada pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengurangan perubahan iklim baik melalui upaya mitigasi dan adaptasi.

Proses Seleksi

Pada seleksi awal, Dewan Juri memilih dan menyusun daftar kandidat sebanyak-banyaknya masing-masing sebanyak-banyaknya 5 (lima) nominasi perusahaan untuk tiap kategori MDGs dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nominasi upaya terbaik (best practices) dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

Dewan Juri baik langsung atau melalui Tim Kerja, dapat mengumpulkan informasi dan mengevaluasi lebih lanjut upaya terbaik (best practices) berdasarkan bahan yang diterima dari Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat luas dan lainnya.

Bila diperlukan, Dewan Juri dapat meminta presentasi dari wakil yang ditetapkan Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten dan Kota atas upaya terbaik (best practices) yang menjadi nominasi, untuk memutuskan penerima Metro TV MDGs Awards.

Dewan Juri dibantu Tim Kerja dapat meminta bantuan pemerintah kabupaten dan kota untuk penyiapan kunjungan lapangan bagi verifikasi, konfirmasi, dan dialog masukan dengan komunitas atau tokoh masyarakat, aparat pemerintah lokal dan lainnya. Hasil kunjungan lapangan bersifat tertutup dan sebagai pertimbangan Dewan Juri.

Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang berpartisipasi akan menerima pemberitahuan atas hasil keputusan di tahap kedua nominasi oleh Dewan Juri.
Guna kepentingan publikasi dan acara penyerahan Metro TV MDGs Awards, setelah penetapan nominasi akhir, Dewan Juri dapat meminta Metro TV untuk melakukan peliputan profil upaya terbaik (best practices)dari Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Jadwal Waktu Metro TV MDGs Award 2008

13 Juni 2008 : Batas akhir pengiriman informasi dan pengembalian berkas.
Juli 2008 : Evaluasi tahap awal berkas dan seleksi nominasi.
Agt - Sep 2008 : Evaluasi final dan penetapan penerima Metro TV MDG Awards.
Okt 2008 : Pengumuman penerima Metro TV MDG Awards.

Pengiriman Formulir dan Berkas Dokumen Lampiran

Formulir dan Kerangka Laporan yang telah diisi dikirimkan melalui surat elektronik (email) ke mdgsawards@metrotvnews.com, mdgs2008@gmail.com. Pengembalian formulir melalui pos dikecualikan bilamana pengiriman secara elektronik tidak memungkinkan, dengan tetap memperhatikan batas waktu pengiriman.

Pengiriman berkas dokumen pendukung bagi Metro TV MDGs Awards paling lambat 13 Juni 2008 melalui pos tercatat dialamatkan kepada:
Dewan Juri Metro TV MDGs Awards 2008
Jl. Pilar Mas Raya Kav A-D, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta 11520, Indonesia

Website dan Informasi tentang MDGs dan Pencapaian Indonesia

a. Informasi Metro TV MDG Awards 2008 dapat diakses melalui www.metrotvnews.com/mdgs. Kerangka Laporan dapat diunduh lewat websiteitu.
b. Informasi tentang MDGs dan pencapaiannya di Indonesia, dapat melihat website diantaranya adalah: www.un.org/millenniumgoals, www.undp.org/mdg, www.undp.or.id/mdg, www.bappenas.go.id. Informasi mengenai Kampanye Milenium PBB dan advokasi serta upaya yang dilakukan di seluruh dunia, dapat dilihat pada www.endpoverty2015.org.

3R Bermanfaat Jaga Kelestarian Lingkungan

2008-04-20T22:22:00.000-07:00

14 / 04 / 2008

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, program pengelolaan sampah terpadu pengunaan kembali, daur ulang dan pengurangan (reuse, recycle, reduce/3R) bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Program 3R juga dapat memperpanjang usia tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Budi Yuwono mengatakan hal tersebut disela-sela kunjungannya ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di perumahan Mustika, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Sabtu (12/4). Kunjungan tersebut masih merupakan rangkaian acara dari peringatan Hari Air Dunia (HAD) XVI.

TPST perumahan Mustika merupakan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sampah skala perumahan yang berbasis masyarakat dengan bantuan pendanaan dan fasilitator dari Bina Ekonomi Sosial Terpadu (BEST).

Pengelolaan sampah di perumahan Mustika telah dilakukan BEST sejak 2005. Saat ini pelayanan telah dirasakan 1.864 keluarga di 24 Rukun Tetangga (RT) dan 8 Rukun Warga (RW) melalui program mengurangi timbunan sampah dengan cara pemilahan dan pengomposan.

Direktur BEST Hamzah Harun Al Rasyid mengatakan, dengan pengelolaan tersebut, sampah dapat dikurangi hingga 59 persen. Hal tersebut karena sampah yang ada diolah menjadi kompos dan bahan-bahan daur ulang. Sampah yang masuk setiap bulannya 234 m3. dari jumlah tersebut 138 m3 diantaranya dapat diolah, sehingga yang dibuang ke TPA hanya 91 m3

”Sehingga sisa sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir hanya 41 persen,” ujar Hamzah.
Hamzah mengungkapkan, program pengelolaan sampah tersebut juga menyumbangkan Rp 30 juta setiap tahunnya kepada pemerintah Kabupaten Tangerang melalui biaya angkut truk sampah ke TPA. Setiap minggunya truk sampah mengangkut sampah 2 kali dari perumahan Mustika ke TPA.

Perumahan Mustika terdiri dari rumah-rumah tipe 21 dan 36 dimana sebagian besar penghuninya termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang umunya berprofesi sebagai buruh. Pada awalnya, para penghuni mengelola sampah secara sembarangan.

”Karena frekuensi pengangkutan sampah berkurang, muncul permasalahan yaitu sampah berserakan dimana-mana,” terang Direktur BEST.

Melihat kondisi tersebut, BEST mencoba memfasilitasi pengelolaan sampah perumahan Mustika dengan melibatkan penghuni setempat. Pihak pengembang perumahan Mustika juga memberikan dukungan dengan menyediakan lahan 400 m2 untuk TPST.

Hamzah menjelaskan untuk biaya operasional kegiatan tersebut berasal dari iuran para penghuni. Pada awalnya BEST mencoba mengenakan tarif Rp 6.000 per bulan untuk setiap rumah, namun para penghuni merasa keberatan dengan besaran tarif tersebut.

Akhirnya BEST sebagai fasilitator menerapkan tarif buang sampah sebesar Rp 400 setiap kali para penghuni membuang sampah ke motor pengangkut sampah. Dengan pola tersebut, sebenarnya setiap rumah per bulannya penghuni juga membayar hampir sebesar Rp 6.000.
”Mereka setiap bulannya membuang sampah 12-14 kali, jika dihitung setiap kali buang sampah bayar Rp 400, maka jatuhnya juga sekitar Rp 6.000,” ucap Hamzah.

Hamzah menerangkan, setiap bulannya kisaran pemasukan mencapai Rp 8,2 juta. Dana tersebut dipergunakan untuk upah pekerja, biaya angkut truk sampah, listrik, bensin dan service motor pengangkut sampah serta biaya pemeliharaan.

”Jujur sisa pemasukan setiap bulannya hanya sekitar Rp 400 ribu, jumlah tersebut untuk penambahan jumlah motor pengangkut sampah saja tidak cukup,” kata Hamzah.

Budi Yuwono mengatakan, Ditjen Cipta Karya akan mencontoh program di Perumahan Mustika untuk diterapkan di lebih banyak daerah di Indonesia, terutama di DKI Jakarta.

"Untuk Kota Jakarta yang tidak memiliki TPA sendiri sangat mendesak dilakukan program pengelolaan sampah terpadu semacam ini," tutur Budi Yuwono,” setiap harinya Jakarta menghasilkan 6.000 ton sampah sehingga harus dilakukan upaya-upaya serius untuk penanganannya,” imbuhnya.

Menurut Budi Yuwono, Jakarta sebagai ibu kota negara semakin memiliki beban angkutan yang berat karena tak memiliki TPA sendiri. Jika di wilayah itu terdapat tempat pengelolaan sampah, jumlah sampah yang tak bisa didaur ulang akan jauh berkurang.

Ditjen Cipta Karya sendiri sejak tahun anggaran 2006, telah merintis program replikasi perumahan Mustika di lokasi-lokasi lainnya seperti permukiman Talaga Bestari, Kab. Tangerang, kawasan Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, serta kawasan Janti di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. (rnd)

sumber : www.ciptakarya.pu.go.id

SANITASI LAMPAUI TARGET MDG’S, TAPI SUMBER AIR PERMUKAAN MASIH BURUK

2008-03-27T20:11:00.000-07:00

Meskipun pada 2006 Indonesia sudah mencapai target Millenniun Development Goals (MDGs) bidang sanitasi namun kualitas sumber air permukaan Indonesia masih sangat buruk. Indonesia sudah mencapai 69 persen pelayanan sanitasi sementara MDGs mentargetkan pada 2015 harus mencapai 65,5 persen.

Demikian disampaikan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (PU), Susmono, saat mewakili Dirjen Cipta Karya pada pembukaan seminar dalam rangkaian Hari Air Dunia 2008 bertemakan Upaya Perlindungan Sumber Air Permukaan, di Jakarta, Rabu (26/03).

“Apalagi saat ini masih banyak orang Indonesia yang buang air sembarangan, yakni di perkotaan 19 persen dan perdesaan 40 persen. Target yang ditetapkan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pada 2009 tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang BAB (buang air besar-red) sembarangan, dirasakan cukup berat. Paling realistis mungkin pada 2015,” ujarnya.

Menurut Susmono, kondisi sungai di Indonesia, terutama di kota-kota besar, sering mendapatkan sorotan karena banyak yang dipenuhi sampah. Tak kurang para wakil rakyat mempertanyakan apa yang akan dilakukan pemerintah.

“Pemerintah bermaksud mengembangkan Ecodrain, yaitu pengelolaan saluran drainase terpadu berwawasan lingkungan seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Inggris untuk menyelamatkan Sungai Thames,” ucap Susmono menanggapi pertanyaan tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini pencemaran air baku, baik air tanah maupun air permukaan semakin meningkat. Pencemaran tersebut disebabkan masuknya air limbah domestik maupun industri, dan sampah akibat penanganan sanitasi yang tidak baik. Disadari, saat ini air baku sudah semakin langka. Fenomena tersebut melatarbelakangi ditetapkannya tahun 2008 oleh PBB sebagai Tahun Sanitasi Internasional dalam rangka Hari Air Dunia 2008.

Dengan momentum tahun sanitasi tersebut diharapkan bisa mengembalikan sanitasi ke jalur yang benar sehingga bisa memenuhi ketentuan yang ditetapkan, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, maupun peningkatan produktivitas ekonomi, peningkatan pendapatan penduduk, dan perubahan perilaku yang lebih beradab.

“Investasi di bidang sanitasi di Indonesia masih sangat minim, yakni hanya Rp. 200 per penduduk per tahun. Sedangkan menurut Bank Dunia minimal dibutuhkan Rp. 47 ribu per penduduk per tahun,” terang Susmono.

Deklarasi Konferensi Sanitasi Naisonal yang ditandatangani bersama oleh Menteri Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Dalam Negeri beberapa perlu ditindaklanjuti menjadi Program Peningkatan Sistem bidang Sanitasi.

Untuk itu diperlukan prioritas program sebagai upaya meningkatkan kualitas sistem sanitasi yang hasilnya secara signifikan harus memberikan dampak terhadap pengembangan lingkungan, khususnya pencemaran terhadap sumber air permukaan yang sampai saat ini menjadi faktor utama sumber air minum kita tercemar.

“Saat ini sanitasi masih nebeng pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Bab III menyebutkan bahwa perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana dan sarana sanitasi (air limbah dan sanitasi-red),” pungkas Susmono.(bcr)

sumber : www.pu.go.id

30 PERSEN PENDUDUK DUNIA ALAMI KEKURANGAN AIR

2008-03-27T20:10:00.000-07:00

Saat ini lebih dari 2 miliar orang atau sekitar 30 persen penduduk dunia yang tersebar di 40 negara mengalami permasalahan kekurangan air. Hal tersebut dikatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto saat membuka World Water Day Expo & Forum 2008 di Jakarta, Kamis (27/3) dalam rangka peringatan Hari Air Dunia (HAD) XVI.

Selain membuka World Water Day Expo & Forum 2008, dalam kesempatan tersebut Menteri PU juga mencanangkan rangkaian kegiatan Tahun Sanitasi Internasional sepanjang tahun ini, yang akan diselenggarakan oleh berbagai pihak dalam upaya menggugah kesadaran dan komitmen bersama untuk meningkatkan akses masyarakat kepada sanitasi.

Djoko Kirmanto melanjutkan, sekitar 2 juta ton perhari limbah dibuang ke perairan umum, 90 persen dari peristiwa bencana alam dalam dua dekade terakhir ini berkaitan dengan air, serta separuh dari jumlah penduduk bumi sangat rawan terhadap sumber air yang tercemar sehingga dapat memicu berjangkitnya berbagai wabah penyakit yang berkaitan dengan air.

“Di Indonesia, rata-rata ketersediaan air di atas daratan Indonesia secara selintas nampaknya mencapai angka yang menenteramkan, namun demikian sebarannya di setiap wilayah dan di setiap waktu tidak merata,” ujar Menteri PU.

Pulau-pulau di Indonesia bagian Barat relatif lebih basah, sedangkan wilayah Timur sangat kurang hujan kecuali Papua. Di musim kemarau banyak wilayah yang mengalami kekurangan air, dan sebaliknya di musim hujan banyak wilayah yang mengalami banjir. Baik kekeringan maupun banjir, keduanya sangat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

Djoko Kirmanto mengungkapkan, pertambahan jumlah penduduk yang sebarannya tidak merata menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan neraca air di berbagai pulau. Jawa yang luasnya hanya 7 persen daratan Indonesia, hanya tersedia sekitar 4,5 persen dari potensi air tawar nasional.

“Dilematisnya pulau ini harus menopang sekitar 65 persen jumlah penduduk Indonesia,” imbuh Djoko Kirmanto.

Beban pengelolaan sumber daya air di Indonesia yang akan dialami generasi mendatang kian berat, apabila seluruh pihak tidak memberikan perhatian yang lebih daripada yang telah pernah diakukan sebelumnya.

Kesulitan air bersih dan pengelolaan sanitasi di Indonesia juga merupakan ancaman serius, khususnya bagi kondisi kesehatan masyarakat khususnya anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan angka kematian bayi akibat diare yang hampir mencapai 100 ribu bayi per tahun.

Berdasarkan summary report Millenium Development Goal’s (MDG’s) pada 2007, menunjukkan, pada 2006 penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang aman mencapai 57,2 persen, akses prasarana air limbah rata-rata nasional 69,3 persen, pelayanan persampahan mencapai 54,42 persen dan luas genangan yang belum tertangani adalah seluas 23.923.981 Ha.

Memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi, pemerintah dan masyarakat perlu secara terus menerus diingatkan akan permasalahan serius yang dihadapi bersama. Menteri PU mengharapkan, peringatan HAD bukanlah sekedar perayaan sesaat, namun hendaknya menjadi momentum bagi semua untuk memahami permasalahan yang dihadapi.

Tema internasional HAD tahun ini adalah sanitasi, sementara di Indonesia disepakati tema Sanitasi, Lestarikan Air dan Lingkungan. Hal tersebut juga sejalan dengan ditetapkannya 2008 sebagai tahun sanitasi internasional.

“Melalui tema ini, kita semua diingatkan akan bahaya pencemaran air sebagai sumber kehidupan manusia, khususnya yang berasal dari limbah, sampah dan buangan lainnya,” ujar Djoko Kirmanto,” pemilihan tema ini juga sangat relevan dengan kondisi sanitasi kita yang masih sangat memprihatinkan dewasa ini,” lanjutnya.

World Water Day Expo & Forum 2008

World Water Day Expo & Forum 2008 diselenggarakan pada Kamis-Sabtu (27-29/3) di Jakarta International Expo, Kemayoran Jakarta. Melalui Pameran, diharapkan berbagai informasi tentang Kebijakan, Pelaksanaan kegiatan dan Pengelolaan Air bisa diperoleh masyarakat umum secara detail dan komprehensif.

Pameran ini sekaligus juga bisa menjadi wahana untuk penyebarluasan informasi, perluasan jejaring di antara para pemangku kepentingan, serta ajang temu bisnis dari berbagai bidang usaha hilir hingga hulu dalam pengelolaan air, termasuk air minum dan sanitasi.

Sementara seminar yang diselenggarakan besok, bertema Sanitasi dan Pelestarian Sumber Daya Air. Diharapkan dalam seminar tersebut dibahas berbagai ide dan pemikiran, serta teknologi tepat guna yang secara nyata mampu menjawab tantangan di bidang Sanitasi dan kelestarian sumber daya air melalui peran serta semua stakeholder di bidang air. (rnd)

Dikutip dari www.pu.go.id

PDAM MALANG KEMBANGKAN AIR SIAP MINUM

2008-01-02T17:38:00.000-08:00

PDAM Malang kini tengah mengembangkan pelayanan air siap minum dalam program Zona Air Minum Prima ( ZAMP). Demikian disampaikan Dirut PDAM Malang, Heriyadi Santoso baru baru ini di Malang (27/12).

Pelanggan air siap minum ini kini telah mencapai 15.000 pelanggan termasuk yang berada di kawasan perumahan di Kota Malang. Selain itu juga dipasang fasilitas kran air siap minum di tempat umum seperti SDN Tunjung Sekar I Malang. Menurut Heriyadi Santoso, hadirnya fasilitas ini tentunya juga diikuti bimbingan kepada masyarakat mengenai cara pembersihannya yakni dengan membuka kran selama sekitar 3 menit agar air terbuang sebelum dimanfaatkan. Program air siap minum ini akan terus dikembangkan dan sebagian akan dipasang di titik-titik strategis agar bisa dimanfaatkan masyarakat yang sedang kehausan di jalan.

Untuk meningkatkan kinerjanya, PDAM Malang membutuhkan dukungan Pemda baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota yang saat ini dirasa kurang. Pasalnya pengembalian investasi yang diberikan ke PDAM ini masih kecil. Untuk menunjang pengembangan cakupan pelayanan, serta perbaikan sistem perpipaan sepanjang 48 Km dan pengadaan pompa, saat ini sedang dirintis untuk mendapatkan pembiayaan dari obligasi serta pengajuan bantuan kepada Pemerintah Pusat. Kebutuhan dana untuk penggantian pipa sepanjang 48 km dan pengadaan pompa serta prasarana lain diperkirakan sebesar Rp155 Miliar.

Dihubungi terpisah anggota DPRD Kota Malang, H. Bambang Satriya, mengatakan PDAM Malang diharap untuk melakukan terobosan-terobosan baru untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat kota Malang.

PDAM yang tahun 2007 menjadi PDAM terbaik kedua dalam pelayanan air minum ini terus meningkatkan pelayanannya seperti pengaliran air selama 24 jam, pembukaan tempat pembayaran yang on line bekerjasama dengan kantor pos serta BRI dan Bukopin. Pembayaran pada bank Bukopin berupa pelayanan three in one yakni menggabungkan pembayaran listrik, air minum dan telepon. Selain itu pembayaran khusus untuk nasabah dapat dilakukan di BCA dan bank Niaga.

PDAM yang telah dirintis sejak pemerintah Belanda tahun 1915 dan ditetapkan menjadi PDAM pada 1974 kini telah mampu melayani 70 % dari total penduduk kota Malang yang jumlahnya sebesar 800.000 orang itu. Pelanggan tercatat sebanyak 27 ribu sambungan dengan aset sebesar Rp110 Miliar.

Saat ini Pemda Kabupaten Malang sedang mengembangkan Sumber Air Mendit menjadi Taman Wisata yang cukup megah dilengkapi dengan kolam renang dan restoran serta tempat bermain anak-anak. Taman Wisata Mendit ini menelan dana Rp 25 Milliar yang berasal dari APBD dan diharapkan fungsional awal tahun 2008 ini. Tujuan pembangunannya antara lain untuk mendongkrak kunjungan wisata ke tempat ini yang relatif sepi selama ini. Jika sudah selesai taman ini memang layak untuk dikunjungi untuk berekrasi dan tempat berenang bersama keluarga atau bersama anak-anak. (bd/gt)

Sumber : WWW.PU.GO.ID

Laporan Pencapaian MDG 2007

2007-12-27T18:17:00.000-08:00

Di penghujung abad lalu, Indonesia mengalami perubahan besar yaitu proses reformasi ekonomi dan demokratisasi dalam bidang politik. Tidak begitu lama kemudian, tepatnya pada tahun 2000, para pimpinan dunia bertemu di New York dan menandatangani “Deklarasi Milennium” yang berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Laporan ini adalah hasil konsultasi luas yang melibatkan Pemerintah, Kelompok Kerja Tematis MDGs, Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga-lembaga PBB di Indonesia, media dan sektor swasta. Penyusunan Laporan ini memperolah dukungan teknis dan finansial dari Proyek TARGET MDGs – sebuah inisiatif bersama BAPPENAS dan UNDP dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia.

LAPORAN LENGKAP
ENGLISH VERSION

Presentasi Human Development Index dan Kemiskinan

2007-12-12T20:52:00.000-08:00

Kemarin saya sempat diundang untuk memberikan materi mengenai Human Development Index dan kemiskinan di Tanjung pinang. pengalaman yang menyenangkan berinteraksi dengan teman-teman pemerintah daerah. kalo bahasa teman saya menularkan virus-virus untuk teman-teman [pemda..

ijinkan gue share bahan yang kemarin gue presentasikan

Kemiskinan dan Human development index.ppt

Terima kasih

NB; terbuka untuk di download

SPEECH BY AL GORE ON THE ACCEPTANCE OF THE NOBEL PEACE PRIZE

2007-12-12T00:27:00.000-08:00

Al Gore's speech accepting Nobel Peace Prize in Oslo.
I wanted to share with you my speech from the Nobel Peace Prize ceremony in Oslo. Check AlGore.com for video of the event later today.

Thank you,

Al Gore

SPEECH BY AL GORE ON THE ACCEPTANCE
OF THE NOBEL PEACE PRIZE
DECEMBER 10, 2007
OSLO, NORWAY

Your Majesties, Your Royal Highnesses, Honorable members of the Norwegian Nobel Committee, Excellencies, Ladies and gentlemen.

I have a purpose here today. It is a purpose I have tried to serve for many years. I have prayed that God would show me a way to accomplish it.

Sometimes, without warning, the future knocks on our door with a precious and painful vision of what might be. One hundred and nineteen years ago, a wealthy inventor read his own obituary, mistakenly published years before his death. Wrongly believing the inventor had just died, a newspaper printed a harsh judgment of his life’s work, unfairly labeling him “The Merchant of Death” because of his invention – dynamite. Shaken by this condemnation, the inventor made a fateful choice to serve the cause of peace.

Seven years later, Alfred Nobel created this prize and the others that bear his name.

Seven years ago tomorrow, I read my own political obituary in a judgment that seemed to me harsh and mistaken – if not premature. But that unwelcome verdict also brought a precious if painful gift: an opportunity to search for fresh new ways to serve my purpose.

Unexpectedly, that quest has brought me here. Even though I fear my words cannot match this moment, I pray what I am feeling in my heart will be communicated clearly enough that those who hear me will say, “We must act.”

The distinguished scientists with whom it is the greatest honor of my life to share this award have laid before us a choice between two different futures – a choice that to my ears echoes the words of an ancient prophet: “Life or death, blessings or curses. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live.”

We, the human species, are confronting a planetary emergency – a threat to the survival of our civilization that is gathering ominous and destructive potential even as we gather here. But there is hopeful news as well: we have the ability to solve this crisis and avoid the worst – though not all – of its consequences, if we act boldly, decisively and quickly.

However, despite a growing number of honorable exceptions, too many of the world’s leaders are still best described in the words Winston Churchill applied to those who ignored Adolf Hitler’s threat: “They go on in strange paradox, decided only to be undecided, resolved to be irresolute, adamant for drift, solid for fluidity, all powerful to be impotent.”

So today, we dumped another 70 million tons of global-warming pollution into the thin shell of atmosphere surrounding our planet, as if it were an open sewer. And tomorrow, we will dump a slightly larger amount, with the cumulative concentrations now trapping more and more heat from the sun.

As a result, the earth has a fever. And the fever is rising. The experts have told us it is not a passing affliction that will heal by itself. We asked for a second opinion. And a third. And a fourth. And the consistent conclusion, restated with increasing alarm, is that something basic is wrong.

We are what is wrong, and we must make it right.

Last September 21, as the Northern Hemisphere tilted away from the sun, scientists reported with unprecedented distress that the North Polar ice cap is “falling off a cliff.” One study estimated that it could be completely gone during summer in less than 22 years. Another new study, to be presented by U.S. Navy researchers later this week, warns it could happen in as little as 7 years.

Seven years from now.

In the last few months, it has been harder and harder to misinterpret the signs that our world is spinning out of kilter. Major cities in North and South America, Asia and Australia are nearly out of water due to massive droughts and melting glaciers. Desperate farmers are losing their livelihoods. Peoples in the frozen Arctic and on low-lying Pacific islands are planning evacuations of places they have long called home. Unprecedented wildfires have forced a half million people from their homes in one country and caused a national emergency that almost brought down the government in another. Climate refugees have migrated into areas already inhabited by people with different cultures, religions, and traditions, increasing the potential for conflict. Stronger storms in the Pacific and Atlantic have threatened whole cities. Millions have been displaced by massive flooding in South Asia, Mexico, and 18 countries in Africa. As temperature extremes have increased, tens of thousands have lost their lives. We are recklessly burning and clearing our forests and driving more and more species into extinction. The very web of life on which we depend is being ripped and frayed.

We never intended to cause all this destruction, just as Alfred Nobel never intended that dynamite be used for waging war. He had hoped his invention would promote human progress. We shared that same worthy goal when we began burning massive quantities of coal, then oil and methane.

Even in Nobel’s time, there were a few warnings of the likely consequences. One of the very first winners of the Prize in chemistry worried that, “We are evaporating our coal mines into the air.” After performing 10,000 equations by hand, Svante Arrhenius calculated that the earth’s average temperature would increase by many degrees if we doubled the amount of CO2 in the atmosphere.

Seventy years later, my teacher, Roger Revelle, and his colleague, Dave Keeling, began to precisely document the increasing CO2 levels day by day.

But unlike most other forms of pollution, CO2 is invisible, tasteless, and odorless -- which has helped keep the truth about what it is doing to our climate out of sight and out of mind. Moreover, the catastrophe now threatening us is unprecedented – and we often confuse the unprecedented with the improbable.

We also find it hard to imagine making the massive changes that are now necessary to solve the crisis. And when large truths are genuinely inconvenient, whole societies can, at least for a time, ignore them. Yet as George Orwell reminds us: “Sooner or later a false belief bumps up against solid reality, usually on a battlefield.”

In the years since this prize was first awarded, the entire relationship between humankind and the earth has been radically transformed. And still, we have remained largely oblivious to the impact of our cumulative actions.

Indeed, without realizing it, we have begun to wage war on the earth itself. Now, we and the earth's climate are locked in a relationship familiar to war planners: "Mutually assured destruction."

More than two decades ago, scientists calculated that nuclear war could throw so much debris and smoke into the air that it would block life-giving sunlight from our atmosphere, causing a "nuclear winter." Their eloquent warnings here in Oslo helped galvanize the world’s resolve to halt the nuclear arms race.

Now science is warning us that if we do not quickly reduce the global warming pollution that is trapping so much of the heat our planet normally radiates back out of the atmosphere, we are in danger of creating a permanent “carbon summer.”

As the American poet Robert Frost wrote, “Some say the world will end in fire; some say in ice.” Either, he notes, “would suffice.”

But neither need be our fate. It is time to make peace with the planet.

We must quickly mobilize our civilization with the urgency and resolve that has previously been seen only when nations mobilized for war. These prior struggles for survival were won when leaders found words at the 11th hour that released a mighty surge of courage, hope and readiness to sacrifice for a protracted and mortal challenge.

These were not comforting and misleading assurances that the threat was not real or imminent; that it would affect others but not ourselves; that ordinary life might be lived even in the presence of extraordinary threat; that Providence could be trusted to do for us what we would not do for ourselves.

No, these were calls to come to the defense of the common future. They were calls upon the courage, generosity and strength of entire peoples, citizens of every class and condition who were ready to stand against the threat once asked to do so. Our enemies in those times calculated that free people would not rise to the challenge; they were, of course, catastrophically wrong.

Now comes the threat of climate crisis – a threat that is real, rising, imminent, and universal. Once again, it is the 11th hour. The penalties for ignoring this challenge are immense and growing, and at some near point would be unsustainable and unrecoverable. For now we still have the power to choose our fate, and the remaining question is only this: Have we the will to act vigorously and in time, or will we remain imprisoned by a dangerous illusion?

Mahatma Gandhi awakened the largest democracy on earth and forged a shared resolve with what he called “Satyagraha” – or “truth force.”

In every land, the truth – once known – has the power to set us free.

Truth also has the power to unite us and bridge the distance between “me” and “we,” creating the basis for common effort and shared responsibility.

There is an African proverb that says, “If you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together.” We need to go far, quickly.

We must abandon the conceit that individual, isolated, private actions are the answer. They can and do help. But they will not take us far enough without collective action. At the same time, we must ensure that in mobilizing globally, we do not invite the establishment of ideological conformity and a new lock-step “ism.”

That means adopting principles, values, laws, and treaties that release creativity and initiative at every level of society in multifold responses originating concurrently and spontaneously.

This new consciousness requires expanding the possibilities inherent in all humanity. The innovators who will devise a new way to harness the sun’s energy for pennies or invent an engine that’s carbon negative may live in Lagos or Mumbai or Montevideo. We must ensure that entrepreneurs and inventors everywhere on the globe have the chance to change the world.

When we unite for a moral purpose that is manifestly good and true, the spiritual energy unleashed can transform us. The generation that defeated fascism throughout the world in the 1940s found, in rising to meet their awesome challenge, that they had gained the moral authority and long-term vision to launch the Marshall Plan, the United Nations, and a new level of global cooperation and foresight that unified Europe and facilitated the emergence of democracy and prosperity in Germany, Japan, Italy and much of the world. One of their visionary leaders said, “It is time we steered by the stars and not by the lights of every passing ship.”

In the last year of that war, you gave the Peace Prize to a man from my hometown of 2000 people, Carthage, Tennessee. Cordell Hull was described by Franklin Roosevelt as the “Father of the United Nations.” He was an inspiration and hero to my own father, who followed Hull in the Congress and the U.S. Senate and in his commitment to world peace and global cooperation.

My parents spoke often of Hull, always in tones of reverence and admiration. Eight weeks ago, when you announced this prize, the deepest emotion I felt was when I saw the headline in my hometown paper that simply noted I had won the same prize that Cordell Hull had won. In that moment, I knew what my father and mother would have felt were they alive.

Just as Hull’s generation found moral authority in rising to solve the world crisis caused by fascism, so too can we find our greatest opportunity in rising to solve the climate crisis. In the Kanji characters used in both Chinese and Japanese, “crisis” is written with two symbols, the first meaning “danger,” the second “opportunity.” By facing and removing the danger of the climate crisis, we have the opportunity to gain the moral authority and vision to vastly increase our own capacity to solve other crises that have been too long ignored.

We must understand the connections between the climate crisis and the afflictions of poverty, hunger, HIV-Aids and other pandemics. As these problems are linked, so too must be their solutions. We must begin by making the common rescue of the global environment the central organizing principle of the world community.

Fifteen years ago, I made that case at the “Earth Summit” in Rio de Janeiro. Ten years ago, I presented it in Kyoto. This week, I will urge the delegates in Bali to adopt a bold mandate for a treaty that establishes a universal global cap on emissions and uses the market in emissions trading to efficiently allocate resources to the most effective opportunities for speedy reductions.

This treaty should be ratified and brought into effect everywhere in the world by the beginning of 2010 – two years sooner than presently contemplated. The pace of our response must be accelerated to match the accelerating pace of the crisis itself.

Heads of state should meet early next year to review what was accomplished in Bali and take personal responsibility for addressing this crisis. It is not unreasonable to ask, given the gravity of our circumstances, that these heads of state meet every three months until the treaty is completed.

We also need a moratorium on the construction of any new generating facility that burns coal without the capacity to safely trap and store carbon dioxide.

And most important of all, we need to put a price on carbon -- with a CO2 tax that is then rebated back to the people, progressively, according to the laws of each nation, in ways that shift the burden of taxation from employment to pollution. This is by far the most effective and simplest way to accelerate solutions to this crisis.

The world needs an alliance – especially of those nations that weigh heaviest in the scales where earth is in the balance. I salute Europe and Japan for the steps they’ve taken in recent years to meet the challenge, and the new government in Australia, which has made solving the climate crisis its first priority.

But the outcome will be decisively influenced by two nations that are now failing to do enough: the United States and China. While India is also growing fast in importance, it should be absolutely clear that it is the two largest CO2 emitters — most of all, my own country –– that will need to make the boldest moves, or stand accountable before history for their failure to act.

Both countries should stop using the other’s behavior as an excuse for stalemate and instead develop an agenda for mutual survival in a shared global environment.

These are the last few years of decision, but they can be the first years of a bright and hopeful future if we do what we must. No one should believe a solution will be found without effort, without cost, without change. Let us acknowledge that if we wish to redeem squandered time and speak again with moral authority, then these are the hard truths:

The way ahead is difficult. The outer boundary of what we currently believe is feasible is still far short of what we actually must do. Moreover, between here and there, across the unknown, falls the shadow.

That is just another way of saying that we have to expand the boundaries of what is possible. In the words of the Spanish poet, Antonio Machado, “Pathwalker, there is no path. You must make the path as you walk.”

We are standing at the most fateful fork in that path. So I want to end as I began, with a vision of two futures – each a palpable possibility – and with a prayer that we will see with vivid clarity the necessity of choosing between those two futures, and the urgency of making the right choice now.

The great Norwegian playwright, Henrik Ibsen, wrote, “One of these days, the younger generation will come knocking at my door.”

The future is knocking at our door right now. Make no mistake, the next generation will ask us one of two questions. Either they will ask: “What were you thinking; why didn’t you act?”

Or they will ask instead: “How did you find the moral courage to rise and successfully resolve a crisis that so many said was impossible to solve?”

We have everything we need to get started, save perhaps political will, but political will is a renewable resource.

So let us renew it, and say together: “We have a purpose. We are many. For this purpose we will rise, and we will act.”

PENGEMBANGAN INSTALASI AIR BERSIH BERHASIL LAMPAUI TARGET

2007-12-08T07:42:00.000-08:00

Pengembangan instalasi air minum melalui sistem perpipaan di Indonesia dinilai berjalan baik. Dalam rencana strategis (Renstra) Departemen Pekerjaan Umum (PU) 2005-2009 dicantumkan target pengembangan instalasi air minum sebesar 15 ribu liter/detik, namun berdasarkan data Direktorat Jenderal Cipta karya target tersebut telah berhasil dilampaui pada tahun ini.

“Dalam Renstra Departemen PU untuk instalasi air minum perpipaan ditargetkan sebesar 15 ribu liter/detik pada 2009, namun pada tahun 2007 kita sudah berhasil mengembangkan 18 ribu/detik,” ucap Menteri PU Djoko Kirmanto dalam Special Dialogue Metro TV dengan tema Kilas Balik 62 Tahun Departemen PU, Selasa malam (4/12).

Djoko Kirmanto menambahkan, karena target 15 ribu/detik tersebut telah berhasil dicapai, maka Departemen PU merevisi target pengembangan air bersih menjadi 39 ribu liter/detik pada 2009.

“Sengaja kita merevisi target tersebut, untuk menchallenge diri kita sendiri (Departemen PU-red),” terang Menteri PU.

Dalam program dialog berdurasi 30 menit tersebut, Djoko Kirmanto juga mengungkapkan penerapan good governance di Departemen PU antara lain melalui pelaksanaan E-Procurement. Dengan penerapan sistem tersebut, kontak antara panitia tender dan peserta tender diminimalkan, sehingga praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dihilangkan.

“Namun pelaksanaan E-Procurement di Indonesia belum bisa diterapkan 100 persen, misalnya untuk tahap penawaran tendernya, peserta tetap harus datang langsung,” ujar Djoko Kirmanto.

Untuk bidang Bina Marga, Djoko Kirmanto mengatakan, akan mengembangkan jalan Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Tengah Sulawesi serta 11 ruas jalan di Papua. Namun pengembangan ruas-ruas tersebut dilaksanakan tanpa mengabaikan pengembangan dan pemeliharaan ruas-ruas jalan utama seperti Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara (Pantura) Jawa.

“Mengingat masih banyaknya kebutuhan untuk pengembangan jalan di seluruh Indonesia, khusus Papua pemerintah akan mengembangkan 11 ruas jalan yang menghubungkan daerah produksi dengan outlet-outlet atau daerah pemasaran seperti Wamena-Jayapura,” kata Djoko Kirmanto.

Departemen PU akan membangun 11 ruas jalan di Papua yakni Sorong-Makbon-Mega (88 Km), Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (536 Km), Manokwari-Bintuni (253 Km), Fakfak-Hurimber-Bomberay (161 Km), Nabire-Wagete-Enarotali (262 Km).

Ruas lainnya yaitu, Timika-Mapurujaya-Pomako (42 Km), Serui-Menawi-Saubeba (49 Km), Jayapura-Wamena-Mulia (733 Km), Jayapura-Sarmi (364 Km), Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Bts. Papua Nugini (53 Km0, Merauke-Woropko (557 Km). Anggaran yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk membangun jalan sepanjang total 3,098 Km tersebut diperkirakan mencapai Rp8 triliun.

Sementara untuk bidang SDA, dari 6,7 juta ha jaringan irigasi yang telah dibangun, 1,8 juta ha diantaranya dalam kondisi kurang baik dan memerlukan rehabilitasi. Djoko Kirmanto menerangkan, kondisi kurang baik dari jaringan irigasi tersebut disebabkan minimnya dana operasi dan pemeliharaan akibat keterbatasan anggaran.

“Selain itu pemerintah juga membangun 500 ribu ha jaringan irigasi baru,” sebut Djoko Kirmanto.

Kilas Balik 62 Tahun Departemen PU

Dalam program dialog tersebut, Djoko Kirmanto juga menceritakan sejarah peringatan Hari Bhakti PU yang terjadi pada 3 Desember 1945. Dalam peristiwa tersebut tujuh pegawai Departemen PU gugur dalam upaya mempertahankan Gedung Sate di Bandung, yang pada saat itu merupakan pusat penyelengaraan pemerintahan.

Djoko Kirmanto mengungkapkan, pembangunan infrastruktur PU secara garis besar dapat terbagi menjadi empat periode yaitu periode awal kemerdekaan (1945-1960) periode 1960 – 1990, periode 1990 -2000 dan periode 2001 – sekarang.

Pada masa awal kemerdekaan, sudah ada infrastruktur PU yang berhasil dibangun seperti jalan by pass Jakarta, jembatan Semanggi waduk Sutami, Waduk Djuanda, pembangunan Gelora Bung Karno Senayan, Monumen Nasional (Monas) serta Hotel Indonesia.

“Pembangunan produk Mercusuar seperti Gelora Senayan dan jembatan Semanggi pada waktu itu banyak yang mengkritik, namun ternyata produk-produk tersebut sangat berguna bahkan hingga hari ini,” jelas Djoko Kirmanto.

Djoko Kirmanto mengatakan, pada masa awal kemerdekaan belum banyak infrastruktur yang dibangun, karena pada masa itu pemerintahan masih sibuk berkutat dengan politik dan upaya mempertahankan kemerdekaan.

Pada periode 1960-1990, pembangunan infrastruktur PU dilakukan dengan baik. Pembangunan seperti jalan tol Jagorawi, jalan lintas Sumatera dan pantura jawa dikembangkan dengan baik. Namun dalam kurun 1997-2000 pembangunan infrastruktur PU sempat terhenti seiring terjadinya resesi ekonomi yang disusul reformasi pemerintahan.

“Pada masa itu jangankan untuk membangun, untuk pemeliharaan saja kita tidak punya dana, pada masa itu pemerintah sedang sibuk mengurus perubahan politik yang terjadi,” terang Menteri PU.

Baru mulai tahun 2001, pembangunan infrastruktur PU kembali dilakukan. Pemerintah menyadari pentingnya ketersediaan infrastruktur PU dalam menunjang pembangunan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Bentuk kesadaran pemerintah diwujudkan besarnya alokasi APBN untuk pengadaan infrastruktur termasuk bidang PU.

“Pemerintah menyadari pentingnya infrastruktur PU, karena itu alokasi anggaran terus meningkat dari tahun ke tahun,” tutur Djoko Kirmanto. (rnd)

Pusat Komunikasi Publik

051207

www.pu.go.id

Kalau Tak di Bumi, Tinggal di Planet Mana?

2007-12-08T07:34:00.000-08:00

Dan, menyadari bahwa kita hanya memiliki satu rumah, dan itu adalah Bumi, kami akan mengundang bangsa-bangsa maju dan berkembang untuk bergabung bersama kami dalam bertindak sebagai pengawal yang baik bagi sumber daya alam dan lingkungan kita. (Colin Powell, Menteri Luar Negeri AS, 2002)

Kini, ketika lebih dari 180 negara yang diwakili oleh sekitar 9.000 delegasi berkumpul di Bali, masih ada negara yang belum meratifikasi Protokol Kyoto dan negara itu adalah Amerika Serikat.

Sejauh ini, oleh aktivitasnya yang luar biasa, baik dari industri maupun perorangannya, AS dikenal sebagai negara penyembur karbon dioksida utama di dunia (dalam konteks ini, terdengar janggallah apa yang disampaikan mantan Menlu AS di atas). Posisi ini diberitakan akan disusul oleh China, yang juga harus banyak membakar bahan bakar fosil guna menopang pertumbuhan tinggi perekonomiannya. Indonesia sendiri juga disebut-sebut menjadi kontributor karbon dioksida besar dari aktivitas pembakaran hutannya.

Dengan latar belakang itu, tampak upaya mengerem pemanasan global melalui pengurangan laju emisi karbon dioksida seperti berkejaran dengan waktu karena negara-negara penyembur CO>sub<2>res<>res<>

Dalam suasana yang diwarnai ketidakpastian ini, tebersit juga skenario buruk. Seandainya, seandainya saja, Bumi menjadi tidak layak huni lagi, mesti pindah ke planet mana manusia? Jawaban atas pertanyaan ini erat berkaitan dengan upaya para astronom dalam mengeksplorasi benda angkasa yang layak huni dan tentunya layak huni untuk kehidupan seperti yang ada di Bumi.

Penjajakan serupa untuk tata surya yang sejauh ini tidak memberikan harapan. Merkurius terlalu panas karena merupakan planet yang paling dekat dengan Matahari. Mengulang rubrik ini (2/5/2007), Venus punya selimut awan yang beracun, demikian pula Jupiter dan planet luar lainnya. Mereka juga sudah terlalu jauh dari Matahari sehingga suhu menjadi terlampau dingin. Mars, meski tidak seekstrem planet lain, tidak punya kondisi mendukung, bahkan dari yang paling pokok sekalipun, yakni ketersediaan air dan udara. Bulan, dengan rekayasa keras, bisa saja pada masa depan diubah menjadi layak huni. Namun, jelas ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Bumi tak akan sanggup menampung semua warga Bumi.

Dengan demikian, setidaknya ditinjau dari kemampuan teknologi transportasi ruang angkasa yang terjangkau hingga hari ini, kehidupan tampaknya telah terkunci di Bumi. Ini berarti kalau sekarang terjadi bencana lingkungan yang menghancurkan Bumi, sehingga ia tak layak huni lagi, akan tamatlah riwayat kehidupan.

Eksoplanet

Kalaupun mungkin membuat skenario masa depan, itu hanya bisa disandarkan pada penyelidikan planet-planet di luar tata surya, atau yang lebih dikenal sebagai eksoplanet atau planet ekstrasolar.

April silam untuk pertama kalinya ditemukan planet serupa Bumi (Earth-like) yang bisa mendukung adanya air dan menopang kehidupan. Air dianggap sebagai bahan baku utama bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Dalam ungkapan lain, planet yang ditemukan ini berada pada apa yang disebut sebagai jarak Goldilocks tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari bintang, sehingga air di permukaannya tidak membeku atau pergi menguap.

Ketika menemukan planet di bintang Gliese 581 sehingga planetnya disebut Gliese 581 para astronom belum bisa memeriksa apakah ada tanda-tanda biologi di sana. Diringkaskan oleh pemimpin kelompok studi yang menemukan planet ini di Observatorium Geneva, Swiss, Stephane Udry, penemuan ini merupakan langkah berarti menuju penemuan planet yang menyerupai Bumi dan mengelilingi bintang seperti Matahari.

Sekadar menyebutkan kembali, Gliese 581C merupakan planet yang berukuran sekitar 1,5 kali dibandingkan Bumi, dengan massa lima kali lebih besar. Adapun Matahari bagi Gliese 581C adalah sebuah bintang katai merah dengan massa sepertiga massa Matahari. Jarak bintang ini 20,5 tahun cahaya dari Bumi.

Kebolehjadian rumit

Secara statistik, bisa saja orang mengatakan, di antara 400 miliar bintang yang ada di Galaksi Bima Sakti, pasti ada banyak yang serupa dengan Matahari dan memiliki tata surya yang juga serupa. Namun, pada kenyataannya, untuk bisa menghadirkan kehidupan, apalagi kehidupan cerdas, harus dipenuhi sejumlah syarat yang rumit.

Kondisi planetnya, jaraknya terhadap bintang induk, dan jenis bintang induk, adalah di antara persyaratan tersebut. Dalam hal planet Gliese 581C, kalau melihat jaraknya saja, yang 15 kali lebih dekat dibandingkan jarak Bumi-Matahari, atau sekitar 10 juta kilometer, mungkin segera memunculkan kesimpulan planet terlalu panas. Dengan jarak sedekat itu, satu tahun di Gliese 581C hanya 13 hari Bumi. Tetapi, mesti dekat, penghuni planet ini tidak harus kepanasan karena bintang induk yang masuk dalam kategori katai merah ini atau M-dwarf 50 kali lebih redup dibandingkan Matahari, dan jauh lebih dingin. Ini memungkinkan planet bisa mengorbit lebih dekat ke bintang induk, dengan tetap berada di zona layak huni, yaitu wilayah berbentuk bola di sekeliling sebuah bintang yang di dalamnya suhu planet masih bisa menopang air cair di permukaannya.

Gliese 581C untuk golongan kosmik termasuk dekat dengan Bumi dan model komputer memperkirakan bahwa Gliese 581C merupakan planet berbatuan seperti Bumi atau jagat air (waterworld) yang tertutup sepenuhnya oleh lautan. Menurut perkiraan tim penemu, suhu rata-rata Bumi Super ini antara 0 dan 40 derajat Celsius sehingga air akan berwujud cairan (SPACE.com).

Hanya satu bumi

Penemuan Gliese 581C amat membesarkan hati. Alan Boss, ahli teori keplanetan di Carnegie Institution di Washington, berharap kalau ada makhluk cerdas di sana, diharapkan mereka juga mendengar sinyal dari Bumi.

Kini dengan simulasi komputer terhadap sistem planet ekstrasolar, para ahli memperkirakan separuhnya bisa menopang dunia serupa-Bumi, kalaupun itu semata didasarkan perhitungan matematika.

Sementara faktor yang bisa menetapkan kelayakan huni planet lain masih diperdalam karena adanya air tidak selalu bisa diasosiasikan dengan asal mula kehidupan satu hal yang sudah amat jelas adalah bahwa planet ekstrasolar yang serupa Bumi sementara ini masih teramat jauh dari jangkauan. Kalau harus diubah menjadi kilometer, jarak planet Gliese 581C yang 20,5 tahun cahaya menjadi 20,5 x 9.500.000.000.000 km = 194.750.000.000.000 km. Kita bisa menghitung lebih lanjut berapa waktu yang dibutuhkan untuk menuju ke bintang ini dengan pesawat yang katakan seperti Pioneer atau Voyager yang pernah melaju dengan kecepatan 100.000 km/jam.

Jadi, justru dengan menyadari keterkungkungan yang ada sekarang ini, umat manusia semestinya semakin sadar dan berupaya untuk mempertahankan kelayakhunian Bumi, termasuk AS yang sejauh ini masih menolak meratifikasi Protokol Kyoto.

Yang tak bisa disangkal adalah: ada miliaran planet, tetapi sejauh ini, meminjam judul buku Barbara Ward dan Rene Dubos Hanya (ada) Satu Bumi. Kewajiban semua umat manusia untuk menjaganya.

Dimuat di Kompas 5 Desember 2007

Ekspektasi Konferensi Bali

2007-12-08T07:31:00.000-08:00

Yasmi Adriansyah

"For the first time in more than 100 years, much of the southeastern United States has reached the most severe category of drought" (International Herald Tribune, 17/10/2007).

Penggalan berita itu bisa menjadi lonceng peringatan keras bagi Amerika Serikat. Seperti diberitakan media itu, sebagian wilayah AS mengalami ancaman kekeringan dahsyat. Ini kenyataan pertama kali dalam 100 tahun sejarah AS.

Gubernur Carolina Utara Michael Easley mengeluarkan seruan agar warganya berhenti menggunakan air untuk "hal-hal yang tidak esensial". Ia mengingatkan, jika hal ini tidak diindahkan, status darurat akan diberlakukan di negara bagian itu.

Apakah realitas itu akan menggugah AS dalam menyikapi pemanasan global, khususnya perubahan iklim? Mungkinkah Konferensi Para Pihak (COP) Ke-13 tentang Perubahan Iklim di Bali pekan ini menghasilkan terobosan monumental, khususnya jika AS mendengar seruan global?

Dampak perubahan iklim

Dampak destruktif perubahan iklim sejatinya sudah terpublikasikan di banyak media. Laporan-laporan ilmiah menunjukkan, jika masalah ini tidak serius ditangani, eksistensi Bumi dan ekosistemnya terancam kerusakan serta manusia menjadi korban.

Contoh terkini betapa seriusnya ancaman perubahan iklim adalah laporan Sekjen PBB Ban Ki Moon. Artikelnya, "At the Tipping Point" (IHT, 17-18/11/2007), mengatakan, jika tak ada penyelamatan global, manusia segera memasuki ambang bencana.

Ban yang baru-baru ini mengunjungi Antartika menyebutkan, gunung es meleleh lebih cepat dari perkiraan. Larsen, lapisan es terkenal sepanjang 87 km, lenyap dalam tiga minggu.

Jika fenomena Larsen tidak dicegah, diperkirakan Bentangan Es Antartika Barat, yang meliputi seperlima Antartika, akan runtuh dan menaikkan permukaan laut setinggi 6 meter. New York, Mumbai, dan Shanghai adalah termasuk kota-kota yang terkena dampaknya. Hal ini dapat terjadi dalam waktu 10 tahun ke depan.

Jamak diketahui, upaya dunia dalam mencegah dampak negatif perubahan iklim sudah ditempuh secara masif. Dalam konstelasi multilateral, eksistensi Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang disepakati pada KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro sudah mendapat dukungan banyak negara.

Lebih jauh, mayoritas anggota PBB mendukung Protokol Kyoto, sebuah modalitas internasional turunan UNFCCC tentang komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca, khususnya senyawa karbon dioksida (CO2), merupakan kontributor utama pemanasan global. Maka, upaya meminimalkan zat buangan industri dan konsumsi menjadi keniscayaan internasional.

Namun, dukungan atas UNFCCC dan Protokol Kyoto mengalami kendala, terutama dari AS yang menolak meratifikasi keputusan itu. Padahal AS adalah emiter terbesar karbondioksida, sekitar 36 persen dari total emisi dunia (BBC, 04/7/2005). Lebih tragis lagi, kuantitas emisi AS dari tahun 1990-an hingga kini tidak menunjukkan penurunan, tetapi justru bereskalasi.

Dengan kata lain, dukungan AS terhadap UNFCCC, khususnya Protokol Kyoto, merupakan kemutlakan. Artinya, Protokol Kyoto baru bisa diimplementasikan setelah ada ratifikasi negara-negara emiter terbesar dengan kuantitas kumulatif 55 persen dari total emisi yang dipatok tahun 1990. Tanpa partisipasi AS, persyaratan itu sulit dipenuhi.

Dukungan AS amat diperlukan mengingat statusnya sebagai the most powerful driving force of world diplomacy. Harus diakui, kebijakan luar negeri AS berdampak amat signifikan dalam politik global. Bergerak atau tidaknya pranata internasional amat ditentukan pendulum AS.

Ekspektasi

Sejak Protokol Kyoto disepakati tahun 1997 pada COP-3 di Jepang, AS menunjukkan resistensinya. Alasannya, karena komunitas industri AS, khususnya dari sektor minyak, tidak dapat menerima keputusan mengikat (legally binding) tentang pengurangan emisi karbon dioksida.

Resistensi AS berlanjut pada beberapa pertemuan selanjutnya hingga COP-12 tahun 2006 di Nairobi, Kenya. Singkat kata, aneka tekanan terhadap AS, baik melalui argumentasi ilmiah maupun desakan banyak negara, sampai detik ini belum menorehkan capaian signifikan. AS tetap bergeming dengan pendiriannya meski mendapat kritikan dari berbagai penjuru.

Akankah COP-13 di Bali menghasilkan terobosan, khususnya pergeseran posisi strategis AS? Tidak ada yang bisa menjamin. Namun, dalam diplomasi atau politik, perubahan signifikan dapat terjadi meski hanya dalam waktu terbatas. Ini selaras dengan diktum mantan PM Inggris Harold Wilson, "A week being a long time in politics."

Bangsa Indonesia dan warga dunia pantas berekspektasi, terobosan monumental akan muncul pada konferensi di Bali. Capaian lain, seperti transfer teknologi energi alternatif atau pendanaan bagi negara-negara berkembang, tentu tetap memberi makna. Namun, sekali lagi, dunia amat mengharap perubahan posisi strategis sang adidaya AS.

Yasmi Adriansyah Alumnus Oxford University Foreign Service Programme; Bekerja di Geneva, Swiss

Dimuat di Kompas 4 Desember 2007

metro MDG Awards

2007-12-01T23:24:00.000-08:00

Metrotvnews.com, Jakarta: Perayaan ulang tahun ke-7 Metro TV malam ini berlangsung di The Dharmawangsa Jakarta. Dan pada acara ini juga dilakukan penyerahaan Metro TV MDGs Award. Penghargaan Millennium Development Goals (MDGs) diberikan kepada perusahaan dan pemerintah daerag yang dinilai telah berperan membawa perubahan atau meningkatkan kualitas bangsa Indonesia, sesuai dengan tema ultah Metro TV tahun ini, yakni Leading the Change.

Metro TV MDGs Award yang pertama ini diberikan kepada delapan kategori. Delapan pemenang dari 26 perusahaan finalis telah melalui penyeleksian panjang oleh dewan juri yang diketuai Erna Witoelar, Duta Besar Luar Biasa PBB untuk kampanye MDG di Asia.

Reporter Metro TV Tommy Tjokro melaporkan, berdasarkan hasil penilaian dewan juri, untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan diraih oleh PT Astra International Terbuka. Sedangkan kategori Pencapaian Pendidikan Dasar diberikan kepada PT Bank BNI Terbuka.

MDGs Award untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan diraih the Body Shop International. Sedangkan PT Pertamina Persero dinilai berhasil di bidang pengurangan angka kematian balita pendidikan.

Penghargaan MDG juga diserahkan kepada PT Sari Husada Terbuka. Perusahaan ini dinilai berhasil dalam Peningkatan Kesehatan Ibu. Sedangkan kategori Konservasi Lingkungan diberikan kepada PT Unilever Indonesia Terbuka.

MDGs Award juga diberikan kepada PT Kaltim Prima Coal yang dianggap berperan dalam Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular. Terakhir adalah kategori Pemerintah Daerah diraih Pemerintah Kota Bontang.

MDGs Award ini pertama kali digelar di Indonesia. Dan acara ini terselenggara sebagai tindak lanjut kerja sama Kepala Perwakilan PBB dengan Metro TV. Penandatanganan kerja sama disaksikan pihak pemerintah, yakni dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Februari 2007. Tema acara yang diusung oleh Metro TV dalam program ini adalah Save Our Nations Through MDGs. Target utama MDGs menyangkut pengurangan angka kemiskinan.(DEN)

Apakah MDG’s Dibuat Untuk Masa Depan yang Lebih Baik?

2007-11-19T22:33:00.000-08:00

Pengentasan Kemiskinan : Memiliki tujuan untuk menambah banyaknya jumlah konsumen untuk seluruh produk secara keseluruhan atau bahasa kerennya perluasan pasar. Dengan pemberantasan kemiskinan, negara maju dapat menjual lebih banyak produk dan mendapatkan keuntungan yang semakin besar.
Peningkatan Pendidikan : Memiliki tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk-produk yang memiliki teknologi tinggi. Hal ini sudah dimulai sejak saat ini dengan adanya monopoli Microsoft di Indonesia dan Indonesia merupakan konsumen tertinggi untuk telepon seluler. Disamping itu, hal ini juga bertujuan untuk peningkatan kualitas buruh di Indonesia yang terkenal dengan upah rendahnya, yang kembali menguntungkan negara maju dengan cara membuka industri di Indonesia yang mendapatkan high quality labor with lower cost.
Peningkatan Kesehatan : Memiliki tujuan untuk menambah angka harapan hidup, artinya umur semakin panjang, yang berarti semakin lama penduduk mengkonsumsi produk. Disamping itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk-produk kesehatan yang dibuat oleh negara maju.
Peningkatan Kesehatan Ibu : Memiliki tujuan untuk memperkuat pangsa pasar kaum wanita. Mengingat kaum ibu ialah kaum yang lebih konsumtif dan lebih banyak kebutuhannya dibandingkan pria.
Persamaan Gender : Memiliki tujuan untuk mengaburkan batasan produk yang digunakan berdasarkan gender. Misalnya sepeda motor yang kini sudah dikembangkan untuk wanita dan dianggap wajar untuk digunakan oleh wanita. Hal ini berfungsi untuk semakin memperluas pangsa pasar karena kelak pasar tidak lagi terbatas pada gender tertentu.
Kerjasama Global : Memiliki tujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional yang cenderung menaikan harga barang impor seperti tarif dan cukai atau kuota. Sehingga negara maju bisa semakin banyak memasukan barangnya ke Indonesia dan menjualnya dengan harga yang relatif lebih rendah.

Sumber: www.kabarindonesia.com

Kemiskinan, Minyak, dan Ingar-bingar Perubahan Iklim

2007-11-08T23:32:00.000-08:00

Francis Wahono

Mengurangi jumlah orang miskin hingga separuhnya pada 2015 adalah Tujuan Pembangunan Abad Milenium PBB. Namun, tujuan itu akan kian jauh bila perang, bencana alam, kebijakan global ataupun nasional termasuk kenaikan harga BBM bertubitubi, tidak pernah berhenti.

Ingar-bingar jelang perhelatan mondial kerangka aksi perubahan iklim di Bali mendatang serta terpilihnya Al Gore, salah satu tokoh penggeraknya, sebagai penerima hadiah Nobel Perdamaian 2007 juga bukan merupakan panasea sekejap mata. Bahkan, kalau salah kebijakan dan langkah, terapi perubahan iklim terhadap permasalahan kemiskinan yang terkait pemborosan energi yang polutif justru akan menjadi bumerang.

Tulisan pendek ini hendak mencoba memetakan nasib masyarakat miskin itu sendiri dalam tali-temali kemiskinan, krisis energi, dan ingar-bingar perubahan iklim. Sebagaimana Dudley Seers (1969) menaruh nasib masyarakat miskin sebagai centrum penyelesaian persoalan pembangunan pada awal tahun 1970-an, pada tahun 2000-an ini kita hendaknya menaruh nasib masyarakat miskin sebagai titik berangkat penyelesaian krisis energi dalam kaitan perubahan iklim.

Hal pragmatis

Sejauh ini tampaknya diskusi mengenai kerangka kebijakan dan aksi perubahan iklim secara simbolis terfokus kepada hal pragmatis bagaimana pengurangan polusi karbon di belahan negara-negara miskin Selatan dapat ditukarpasarkan di pasar-pengurangan-karbon Chicago dengan sekian dollar AS dari negara-negara kaya Utara, sebagai "harga penebusan dosa" industri-industri polutif di Utara yang juga menggurita di Selatan.

Dengan cara itu, yang akan terjadi dari pembagian "uang tebusan dosa", sekurangnya ada tiga hal.

Pertama, para pelaku penyumbang pemanasan global sudah cuci tangan, seperti Pilatus terhadap Yesus.

Kedua, para rente ekonomi dari "uang tebusan dosa" cenderung menjadi pimpinan proyek di Selatan dengan semua kerentanannya terhadap korupsi dan manipulasi.

Ketiga, cara pembagian seperti itu condong untuk sesedikit mungkin melibatkan korban langsung dari pengotoran dan degradasi lingkungan seperti petani, nelayan kecil, dan masyarakat adat.

Dari segi pemborosan energi dunia yang dengan kenaikan harga minyak bertubi-tubi telah mengarah ke krisis, nasib orang miskin tidak hanya ditentukan kenaikan harga minyak, tetapi terbentuknya orang miskin juga disebabkan oleh pemborosan energi tak terbarukan itu.

Pemborosan energi

Pola pemborosan energi tak terbarukan yang akan membenturkan derap pertumbuhan ekonomi pada kematiannya terus terjadi sejak Club of Rome awal tahun 1970-an sampai sekarang, saat kebijakan energi dunia tidak pernah beranjak dari cara konsumsi energi Revolusi Industri.

Bahkan panasea yang ditawarkan EF Schumacher dengan "ekonomi Buddhist" dan "appropriate technology" sedikit sekali diikuti para pengambil kebijakan tingkat negara, pabrik ataupun masyarakat sipil. Yang terjadi adalah keterlambatan, yang sayang, masih hendak diselesaikan secara teknis pragmatis pula. Akibatnya, kemiskinan—kendati hendak dipangkas separuh pada tahun 2015—tetap akan menyertai kita bahkan semakin masif.

Contoh pengaruh kenaikan harga energi bertubi-tubi bagi masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel. Dari tabel data penelitian di dua desa di Jawa Tengah itu dapat dibaca, selama kurun waktu hampir 15 tahun, masyarakat miskin telah lebih dipermiskin dalam kemampuan mengonsumsi makanan sebanyak 6,2 persen (dari 63,8 persen turun ke 57,6 persen), selain dipermiskin dalam kemampuan membiayai pelayanan kesehatan sebanyak 1,5 persen (dari 4,0 persen turun ke 2,5 persen). Dengan asumsi krisis moneter sudah usai, proses pemiskinan itu terutama disebabkan terjadinya kenaikan bertubi-tubi harga energi BBM dan listrik sehingga memaksa masyarakat miskin meningkatkan alokasi pengeluaran untuk energi sebanyak 1,7 persen.

Kenaikan harga energi yang terus-menerus mendorong inflasi pada banyak sektor, yang pada gilirannya memaksa masyarakat miskin secara drastis menaikkan alokasi pengeluaran untuk pendidikan sebanyak 4,3 persen, disusul pengeluaran untuk angkutan sebanyak 0,9 persen.

Anehnya, pengeluaran untuk barang mewah umumnya berupa perhiasan emas dan tabungan—biasanya berupa pembelian binatang seperti sapi—justru menaik, masing-masing 1,1 persen dan 0,9 persen.

Bila dikorek lebih dalam, kenaikan pengeluaran untuk perhiasan emas dan binatang seperti sapi amat logis: dalam hidup yang penuh risiko keuangan, menyimpan emas dan memelihara sapi adalah bentuk menjaga aman fluktuasi ekonomi. Singkat kata, kemiskinan yang dulu acap disebabkan berkurangnya persediaan pangan, kini didorong kebijakan penaikan harga energi bertubi-tubi.

Di kalangan masyarakat berada pun terjadi pengurangan konsumsi makanan sebesar 5,3 persen guna membayar kenaikan harga konsumsi energi sebesar 1,7 persen dan kenaikan pengeluaran untuk angkutan sebesar 1,9 persen.

Tabungan mereka juga turun 2,4 persen. Kendati daya beli masyarakat di desa tidak begitu terpengaruh, untuk membeli pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan, kenaikan harga energi yang bertubi telah mengurangi daya konsumsi makanan dan pengeluaran untuk tabungan mereka. Singkat kata, untuk jaminan keamanan keuangan masa depan, masyarakat desa terpaksa menguras tabungan mereka karena kenaikan harga energi bertubi.

Matinya energi mata air

Kebijakan dan praktik pengurangan pemborosan energi, yang menjadi biang pemanasan global di negara tropis Selatan, hampir-hampir terkonsentrasikan pada produksi energi alternatif, khususnya biofuel. Lebih spesifik lagi, biofuel yang menjadi primadona adalah pembukaan besar-besarnya perkebunan kelapa sawit.

Namun, apa yang terjadi dengan perkebunan kelapa sawit, justru bumerang bagi kita. Biofuel yang dihasilkan membutuhkan ongkos berupa degradasi lingkungan, termasuk matinya energi mata air dan tambahan pemanasan global dari penguapan minyak sawit ke atmosfer, selain korban buruh perkebunan bak zaman budak belian, serta terserobotnya tanah-tanah adat dan hilangnya ribuan keanekaragaman hayati.

Yang terakhir, dengan hilangnya ekosistem multikultur dan diganti monokultur sawit, kedaulatan dan ketahanan pangan menjadi amat rentan. Pangan rentan berarti bukan sekadar kemiskinan yang meningkat, tetapi juga kelaparan mengancam.

Kelapa-sawitisasi

Kini di pulau-pulau lebih besar dari Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera ada proses kuat untuk menggantikan pertanian pangan dan cash crop rakyat dengan pertanian perkebunan, khususnya kelapa sawit. Terjadilah kelapa-sawitisasi oleh modal investor dalam dan luar negeri, termasuk dari Malaysia.

Dengan sawit, harga CPO kini memang sedang tinggi. Namun, sawit pada dasarnya mempermiskin kandungan hara tanah, sehingga tanah bekas ditanami sawit akan menjadi tandus. Satu pohon sawit dewasa bisa menyedot air tanah 15 liter sehari.

Hal ini akan kian parah bila kita bicara soal megaproyek di perbatasan Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur berhadapan dengan Serawak dan Sabah. Selain proyek ini akan membabat habis hutan perawan tempat semua sungai di Kalimantan bermuara, juga terjadi penggundulan hutan besar-besaran. Penghasilan dari mencuri kayu secara legal sudah lebih dari cukup untuk biaya menanam kelapa sawit. Jadi, untungnya dobel, kayu yang di-"bersih"-kan dan kelapa sawit.

Selain itu sawitisasi sudah lama menggusur karet rakyat, padahal karet adalah simpanan seumur hidup sampai anak cucu, hanya dengan disiangi tiga tahun sekali, disadap tiap hari. Sawit harus dipelihara terus dan modal tanam yang tinggi menyebabkan yang masuk adalah korporasi.

Di Sumatera, sawitisasi menggusur cokelat, teh, kopi juga tanaman pangan seperti padi. Kini bangunan-bangunan irigasi di Simalungun sudah terbengkalai. Investasi dari pinjaman Bank Dunia itu mubazir.

Benar, petani pola perkebunan inti rakyat (PIR) sawit dari Jawa yang ada di Riau lebih banyak yang berhasil daripada petani pangan yang miskin terus. Namun, ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang tidak pernah propetani pangan. Petani pangan seharusnya pahlawan bangsa, layak disubsidi demi ketahanan bangsa, seperti petani gandum di Australia dan Selandia Baru. Tidak selayaknya, petani justru menyubsidi pembuat tabung elpiji luar negeri.

Francis Wahono Peneliti dan Konsultan Senior pada Institute for Social Movement and Management, Yogyakarta

Dimuat di Kompas, 6 November 2007

Pasar, Informasi, dan Regulasi

2007-11-08T23:00:00.000-08:00

Ahmad Erani Yustika

Mekanisme pasar menjadi salah satu isu dalam ilmu ekonomi yang tidak habis dikupas hingga kini.

Kubu ekonomi paling kanan (klasik/neoklasik) yakin pasar dapat menjalankan tugas mengawal kegiatan ekonomi secara efisien sehingga peran institusi lain (baca: pemerintah) tidak diperlukan. Sebaliknya, kubu paling kiri (ekonomi marxian) percaya tentang cacat bawaan pasar, pasar dianggap institusi yang hanya menyokong kepentingan kapitalis sehingga merugikan preferensi khalayak (yang tidak bermodal).

Peran pasar yang tidak sempurna itulah yang dikritisi tiga sekawan ekonom: Leonid Hurwicz, Eric S Maskin, dan Roger B Myerson, sehingga komite memilih mereka sebagai pemenang Nobel Ekonomi.

Kelangkaan insentif

Ilmu ekonomi eksis dalam ranah ilmu pengetahuan karena dipandang sebagai cabang ilmu sosial yang bisa menerangkan problem manusia: ketersediaan sumber daya ekonomi yang terbatas.

Pada dua hal itu, semua teori ilmu ekonomi mencari berbagai penemuan baru. Teori desain mekanisme (mechanism-design theory) yang diusung tiga ekonom tersebut untuk mencapai dua tujuan itu.

Dalam kasus itu, teori desain mekanisme menyodorkan alternatif lelang. Dalam isu perdagangan internasional, insentif semacam itu dibutuhkan untuk memperlancar transaksi sekaligus mencegah kemungkinan kerugian salah satu pihak.

Meski demikian, tidak mudah mendesain sistem insentif dalam kegiatan ekonomi yang multikompleks. Syarat sistem insentif bekerja adalah tersedianya informasi lengkap sehingga dapat diakses semua pelaku ekonomi (padahal ini mustahil).

Informasi yang kurang lengkap membuat sistem insentif tidak bekerja sempurna. Bagi mereka, kegagalan mekanisme pasar disebabkan ketidaksanggupan melengkapi informasi. Artinya, informasi yang digulirkan mekanisme pasar selalu asimetris. Di sinilah teori desain mekanisme berselancar di antara kelangkaan informasi (di satu sisi) dan kemampuan mencari kompensasi atas ketidaksempurnaan pasar (di sisi lain). Dalam kasus monopoli, kompensasi bisa berupa pengenaan pajak perusahaan yang lalu ditransfer ke konsumen.

Regulasi (berbagi) informasi

Kasus itu bisa dilanjutkan dalam perpajakan, penentuan harga saham, kesepakatan lelang, keputusan pemberian kredit, dan perilaku memilih. Dengan regulasi itu—yang sudah dikembangkan teori ekonomi kelembagaan—tindakan dan keputusan ekonomi diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak sehingga kemungkinan kerugian yang bakal diderita salah satu partisipan, dieliminasi.

Jika ini yang terjadi, prinsip efisiensi dan kerja sama/kompetisi dalam kegiatan ekonomi bisa dicapai. Kontribusi inilah yang disumbangkan sehingga komite tidak ragu memilih mereka sebagai pemenang Nobel Ekonomi. Semoga pesan teori mereka dapat dicerna pengambil kebijakan dan ekonom negeri ini.

Ahmad Erani Yustika Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE Unibraw

Dimuat di Kompas, 6 November 2007

Orang Miskin, Bukan Sekadar Angka

2007-10-25T19:49:00.000-07:00

Hari ini, 17 Oktober 2007, diperingati sebagai Hari Penanggulangan Kemiskinan Sedunia. Dalam dua tahun terakhir, kita selalu disuguhi sengketa statistik tentang turun-naiknya angka kemiskinan.

Dari otoritas negara, seperti lazimnya rezim yang berkuasa, tentu mengklaim telah terjadi penurunan angka kemiskinan. Di sisi lain, di kalangan ekonom non-mainstream, meragukan klaim itu bahkan mengemukakan fakta sebaliknya, jumlah orang miskin Indonesia cenderung meningkat.

Sengketa angka kemiskinan

Meski kedua pihak bersengketa soal angka kemiskinan, namun keduanya meletakkan analisisnya pada ukuran yang sama, yaitu analisis statistik kuantitatif. Perkembangan ilmu ekonomi memang makin eskalatif meninggalkan cabang ilmu sosial lainnya, saat analisis matematik (ekonometri) menjadi tulang punggung ilmu ekonomi. Namun, ilmu ekonomi juga makin meninggalkan "kemanusiaan"-nya saat kebutuhan dasar hidup matinya manusia hanya diwujudkan dalam "angka-angka".

Agak disesalkan ketika Millennium Development Goals (MDGs), yang menjadi komitmen global penanggulangan kemiskinan pada awal abad milenium 2000, lebih banyak menggunakan indikator-indikator kuantitatif dalam elaborasi tujuan dan targetnya.

Ini menjadi salah satu kelemahan MDGs saat menjadi tools advokasi menagih janji dan komitmen negara penanda tangan pakta global ini. Dalam dua kali penyajian progress report MDGs di Indonesia tahun 2004 dan 2005, progress report itu juga penuh angka statistik yang dingin dan kaku, tanpa penjelasan kualitatif yang mampu berbicara.

Dalam situasi seperti itu, para pegiat organisasi nonpemerintah mengembangkan analisis sosial untuk mengidentifikasi pokok soal kemiskinan melalui metode participatory poverty assesment (PPA).

Metode ini hendak mengembalikan "fitrah" analisis kemiskinan yang seharusnya berdasarkan kebutuhan kaum miskin secara riil. Dengan demikian keluaran dari analisis ini adalah narasi-narasi kualitatif yang tak lazim dipakai kaum tekno-ekonom kita yang mendominasi perencanaan kebijakan makro-ekonomi.

Narasi-narasi kualitatif itu bisa menjadi pedoman perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Satu-satunya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang pernah disusun melalui metode ini adalah Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan yang diadopsi menjadi Bab 16 dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Sayang, dokumen itu tak dijadikan road map penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini menjadi tak ada artinya saat negara (dalam hal ini konspirasi eksekutif-legislatif) memproduksi legislasi kebijakan makro-ekonomi yang berkiblat pada pasar dan investasi, sesuai dengan petuah lembaga multilateral dan donor multilateral yang menjadi sumber utang pendanaan pembangunan.

Kebijakan tanpa perasaan

Jika kemiskinan hanya diperdebatkan dalam angka, tabel, atau grafik statistik, tak akan ada penghayatan atas kemiskinan yang benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

Dan perdebatan itu pun hanya menghasilkan kebijakan tanpa perasaan karena disusun tanpa penghayatan dan pelibatan langsung pada realitas kemiskinan. Perda Ketertiban Umum yang berlaku di DKI Jakarta merupakan contoh nyata kebijakan yang dibuat tanpa perasaan dan penghayatan.

Hampir selalu ada penyangkalan dari otoritas kekuasaan saat media atau organisasi nonpemerintah melansir realitas kemiskinan (misalnya kematian akibat kelaparan/gizi buruk) yang dialami komunitas miskin di suatu wilayah.

Penyangkalannya bisa berupa penciutan/pengurangan data, dengan menyatakan, jumlah yang mati/lapar/mengalami gizi buruk masih kecil persentasenya.

Bentuk penyangkalan lain adalah pengabaian data itu, bahkan sering berkilah, yang mengalami kematian/gizi buruk/kelaparan bukan orang yang ber-KTP wilayah itu (kaum pendatang).

Berbagai penyangkalan tersebut mengisyaratkan, memang ada pemakluman bahwa orang miskin perlu ada sebagai tumbal bagi mereka yang kaya.

Orang miskin sebagai "kriminal"

Selain hanya ditulis sebagai "angka", orang miskin kerap pula dianggap dan diperlakukan sebagai "kriminal".

Masih dalam suasana Idul Fitri, saat seharusnya semua orang (termasuk pejabat) membuka lebar-lebar mata hatinya, sudah menebar teror dan ancaman untuk orang miskin yang mencoba mengadu nasib di Ibu Kota.

Petinggi Ibu Kota menyatakan akan menangkap dan memulangkan ratusan ribu pendatang baru (mayoritas orang miskin) yang selalu datang ke Jakarta pada masa arus balik Lebaran. Apakah Ibu Kota ini hanya milik orang berpunya?

Jika ancaman itu benar-benar dilakukan dan Pemprov DKI menggerakkan Satpol PP untuk Operasi Yustisi, apa yang dilakukan Pemprov DKI persis yang dilakukan Pemerintah Malaysia menggerakkan Rela "memangsa" orang Indonesia di Malaysia.

Menegaskan komitmen

Soal komitmen penanggulangan kemiskinan, Indonesia tak hanya menjadi bagian dari pakta global MDGs, tetapi juga telah menjadi negara peratifikasi Kovenan PBB untuk Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya (melalui UU No 11/2005). Kovenan itu bahkan lebih operasional dan mengikat secara yuridis karena mengamanatkan adanya harmonisasi perundang-undangan di tingkat nasional.

Meski demikian, hingga kini belum terlihat gelagat politik dari pemerintah untuk mengharmoniskan UU bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Masih konservatifnya politik anggaran yang tercermin dalam APBN menjadi bukti pengabaian implementasi ratifikasi kovenan pokok ini.

Hingga kini APBN kita hanya menjadi pelestari birokrasi biaya tinggi, membuka peluang korupsi, tetapi masih terlalu jauh untuk memfasilitasi upaya mencerdaskan dan menyehatkan warga negara, apalagi membebaskannya dari belenggu kemiskinan.

Wahyu Susilo Bekerja di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID); Campaigner Global Call to Action Against Poverty (GCAP)

dimuat di kompas, 17 Oktober 2007

Millennium Development Goals Regional Progress Report to Be Launched at Poverty Forum in Manila

2007-10-02T01:54:00.000-07:00

MANILA, PHILIPPINES - The annual update on the progress of Millennium Development Goals (MDG) in the Asia and Pacific region will be unveiled on 8 October.

The report “The Millennium Development Goals: Progress in Asia and the Pacific 2007,” produced through a regional partnership between the Asian Development Bank, United Nations Development Programme and the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific will be released on 8 October. It will reveal whether the Asia-Pacific region, which has emerged as one of the most dynamic regions in the world, is on track to meet the MDGs.

This year’s report is of key significance as 2008 marks half-way to achieving the MDGs by target date 2015. The report comprises the most recent statistics on MDGs in Asia and Pacific. Despite its success in reducing poverty, the region still has 641 million people living on less than $1 per day.

In the report, the chapter Beyond National Averages discusses rising inequalities between areas, countries and people.

The eight Millennium Development Goals - which range from halving extreme poverty to reducing child mortality, halting the spread of HIV/AIDS, providing universal primary education and providing access to clean drinking water and sanitation facilities by the target date of 2015 - formed a blueprint agreed to by all the world’s nations and the leading global development institutions.

The MDG Update will be launched during a two-day forum on Inclusive Growth and Poverty reduction in the New Asia, hosted by the ADB in Manila on 8-9 October. The forum will be inaugurated by ADB Vice President Ursula Schaefer-Preuss.

Over 70 influential policy makers and experts from governments, the academe, international organizations, civil society, and donor organizations will take part in the forum. They will discuss the roles of bilateral and multilateral development institutions on issues such as geographical targeting, inequality based on social exclusion, environmental poverty, and the financing and delivery of social service between now and 2020. The forum is meant to inform ADB’s discussion on a new long-term strategic framework to be more relevant for the changing Asia and the Pacific.

The forum will also tackle key development issues such as infrastructure for pro-poor growth, private sector participation, social services delivery, rural and urban development, inequalities in opportunities and access, labor markets and migration, demographical transition and programs for social protection, social inclusion, fragile areas and pockets of poverty, environmental poverty, good governance and decentralization, regional cooperation and cross-border poverty, and others.

source : www.adb.org

About ADB

PU ANTISIPASI KETERBATASAN DANA RAPBN 2008

2007-09-19T21:18:00.000-07:00

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dibidang Pekerjaan Umum akan dilakukan dengan pola pendekatan pengembangan investasi yang memadukan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Departemen PU, Roestam Syarief saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Senin (17/9). Hal ini ditempuh mengingat banyaknya program prioritas Departemen PU sementara ketersediaan APBN 2008 terbatas.

Lebih lanjut dikatakan Roestam, pelaksanaan kegiatan Departemen PU mengikuti ketentuan yang dijelaskan PP 38 Tahun 2007 mengenai Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemeritnah Daerah Kabupaten/Kota, dengan begitu biaya pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur dapat dibantu melalui dana Pemda. Peran swasta dan masyarakat juga diperlukan mengingat banyak kegiatan ke-PU-an yang dapat melibatkan investasi dan pemeliharaan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pagu sementara APBN 2008 Departemen PU sebesar Rp 35,6 triliun, terdiri dari Rupiah Murni (RPM) Rp 29,079 triliun dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 6,56 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mempunyai anggaran terbesar dalam pagu APBN Departemen PU senilai Rp 18,52 triliun dan Ditjen SDA mendapatkan anggaran Rp 9,39 triliun. Sedangkan Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penataan Ruang masing-masing mendapatkan Rp 6,12 triliun dan Rp 267,67 miliar.

Dari dana tersebut, Departemen PU menyusun program-program unggulan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mendesak infrastruktur. Di bidang Sumber Daya Air, meliputi pembangunan dan rehabilitasi waduk, embung, bangunan penampung air, konservasi danau, situ, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi, rawa dan bangunan pengendalian banjir serta pengamanan pantai berikut pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan air baku.

Di bidang Bina Marga, program unggulan meliputi selain Jembatan Suramadu dan jalan perbatasan, kegiatan juga dilakukan pada pemeliharaan rutin jalan nasional dan jembatan, penanganan jalan lintas di Pulau Sumatra, Jawa, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua.

Bidang Cipta Karya difokuskan pada pembangunan air minum dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah dan air limbah, perbaikan lingkungan dan revitalisasi kawasan permukiman serta infrastruktur pedesaan.

Bidang Penataan Ruang meliputi pelaksanaan sosialisasi UU No.26 Tahun 2007, percepatan penyelesaian produk-produk pengaturan bidang penataan ruang, pelaksanaan bantuan teknik pelaksanaan penataan ruang dan nasional khususnya kawasan strategis. (ind/gt)

www.pu.go.id

2007-09-19T21:05:00.000-07:00

Penghapusan Utang PDAM untuk Bunga dan Denda

11 / 09 / 2007

Rencana Pemerintah untuk menghapus utang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp2 triliun adalah diperuntukkan untuk bunga dan denda. Kepala Badan Pengembangan Penyediaan Sistem Air Minum (BPPSPAM) Rachmat Karnadi mengatakan, saat ini tengah dibahas kriteria PDAM yang berhak mendapatkannya.

“Selesai pembahasan kriteria akan kita rundingkan dengan Departemen keuangan untuk keputusan lebih lanjutnya,” terang Rachmat Karnadi di Jakarta, Senin (11/9).

Salah satu kriteria bagi PDAM yang sedang dibahas untuk mendapakan penghapusan utang mengenai tarif sudah berada diatas biaya operasional dan kecukupan kas. Menurut Kepala BPPSPAM, PDAM yang telah memenuhi persyaratan tersebut di dorong untuk segera mencicil utangnya.

Rachmat Karnadi menambahkan, BPPSPAM masih terus berusaha membahas kriteria-kriteria tersebut, sehingga dapat segera diselesaikan. Kalau pembahasan telah selesai akan dilanjutkan pembahasan dengan Departemen Keuangan menyangkut PDAM yang mendapatkan keringanan.

Namun, BPPSPAM terlebih dahulu akan mengecek kepastian ketersediaan dana Rp 2 triliun apakah benar-benar telah tersedia. Dana tersebut rencananya akan berasal dari APBN.

Sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, Pemerintah menyetujui untuk menghapus sebagian hutang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Saat ini hutang seluruh PDAM di Indonesia telah mencapai Rp 5 triliun.

Djoko Kirmanto mengatakan, penghapusan utang PDAM secara prinsip telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Bila sebagian hutangnya telah dihapuskan nantinya PDAM diharapkan, dapat bekerja dengan lebih baik dengan meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut Menteri PU, walau secara prinsip penghapusan tersebut telah disetujui, namun akan tetap memperhatikan aspek insentif dan disinsentif.

“Jangan sampai antara PDAM yang baik dengan PDAM yang nakal mendapat perlakuan yang sama,” tegas Djoko Kirmanto. (rnd)

www.pu.go.id

SELAMAT ATAS REKORNYA!!!!!

2007-05-03T21:18:00.000-07:00

Jakarta, Indonesia — Indonesia menghancurkan kira-kira 51 kilometer persegi hutan setiap harinya, setara dengan luas 300 lapangan bola setiap jam – sebuah angka yang menurut Greenpeace layak menempatkan Indonesia di dalam the Guinness Book of World Records sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia.

Angka tersebut diperoleh dari kalkulasi berdasarkan data laporan ‘State of the World’s Forests 2007’ yang dikeluarkan the UN Food & Agriculture Organization’s (FAO). Menurut laporan tersebut sepuluh negara membentuk 80 persen hutan primer dunia, dimana Indonesia, Meksiko, Papua Nugini dan Brasil mengalami kerusakan hutan terparah sepanjang kurun waktu 2000 hingga 2005. “Tingkat penghancuran hutan yang luar biasa ini membuat Indonesia layak untuk
masuk ke dalam the Guinness book of World Records bergabung dengan Brasil yang saat ini memegang rekor kawasan deforestasi terluas di dunia," ungkap
Hapsoro, Juru Kampanye Hutan Regional, Greenpeace Asia Tenggara.

“Angka terbaru ini mencerminkan tidak adanya keinginan maupun kemampuan politis dari pemerintah Indonesia untuk menghentikan kehancuran hutan yang sudah sangat parah ini. Serangkaian bencana alam yang terjadi beberapa tahun terakhir ini seperti banjir, kebakaran hutan, longsor, kekeringan, erosi besar-besaran semuanya berhubungan dengan parahnya keadaan hutan kita. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh konsesi dan perkebunan telah menobatkan Indonesia sebagai negara pengemisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia,” tambah Hapsoro. Untuk menyampaikan pesan tersebut diatas, hari ini aktifis Greenpeace yang berperan sebagai penebang hutan membabat habis dengan chain-saw dinding kayu sepanjang 20 meter yang merupakan simbol hutan Indonesia di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Supporter Greenpeace, selebriti, politisi serta musisi ikut berpartisipasi pada acara ini.

Menurut FAO, angka deforestasi Indonesia tahun 2000-2005 mencapai 1.8 juta hektar/tahun. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan angka resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan yaitu 2.8 juta hektar/tahun. Indonesia masih dibawah Brasil yang menempati tempat pertama dengan kerusakan 3.1 juta hektar per tahun, dengan gelar kawasan deforestasi terbesar di dunia. Namun karena luas kawasan hutan total Indonesia jauh lebih kecil daripada Brasil, maka laju deforestasi Indonesia menjadi jauh lebih besar. Laju deforestasi Indonesia adalah 2% per tahun, dibandingkan dengan Brasil yang hanya 0.6%.

"Hal yang sangat diperlukan saat ini adalah moratorium bagi industri dan kegiatan logging di seluruh Indonesia untuk melindungi apa yang masih tersisa dari hutan kita. Tekanan public diperlukan untuk mendesak pemerintah untuk menyadari betapa dahsyatnya masalah ini, dan untuk segera mengambil tindakan. Oleh karena itu kami juga mengajak semua warga Indonesia untuk menjadi Forest Defenders (1), dan menuntut dihentikannya semua kegiatan industri logging skala besar dan merusak yang bertanggung jawab atas hancurnya hutan kita dengan kecepatan yang luar biasa," jelas Hapsoro lebih lanjut.

"Rekor ini bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan oleh bangsa Indonesia, namun hal ini masih dapat diperbaiki. Kita masih dapat membanggakan banyak hal dari negara kita. Kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 18,000 pulau. Kita mempunyai keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, dan merupakan daerah resapan karbon penting bagi dunia. Sekarang waktu yang sangat tepat bagi masyarakat Indonesia agar bertindak untuk menuntut pemerintah menghentikan kerusakan hutan kita!,” tambahnya.

Jakarta (ANTARA News) - Guinness World Records atau Rekor Dunia Guinness, dalam buku rekornya edisi 2008 akan memasukkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kehancuran hutan tercepat di dunia, kata Juru Kampanye Hutan Regional Greenpeace Asia Tenggara, Hapsoro.

"Guinness, yang dianggap sebagai otoritas global pemecahan rekor, telah memberikan konfirmasi pada Greenpeace bahwa rekor yang patut disayangkan ini akan muncul dalam buku rekor dunia tahun 2008," katanya, di Jakarta, Kamis.

Hapsoro mengungkapkan, tingkat laju deforestasi Indonesia adalah 1,8 juta hektar per tahun, yang merupakan rata-rata catatan laju pengrusakan hutan di tanah air antara tahun 2000 hingga 2005. Sedangkan pencantuman urutan rekor itu sendiri dihitung dari catatan 44 negara yang secara kolektif memiliki 90 persen hutan di dunia.

Ia mengungkapkan, sebanyak 72 persen dari "intact forest" atau hutan asli Indonesia telah musnah dan setengah dari yang tersisa terancam keberadaannya antara lain oleh penerbangan komersil, kebakaran hutan, dan pemukaan hutan untuk kebun kelapa sawit.

Mengenai hasil penebangan hutan dalam negeri, Hapsoro mengemukakan bahwa hal tersebut sebenarnya juga dimanfaatkan oleh negara lain yang pertumbuhan hutannya selalu bertambah setiap tahun.

"Contohnya China yang memiliki laju pertumbuhan hutan sekitar 2 persen per tahun sementara laju kerusakan hutan Indonesia adalah sekitar 2 persen per tahun. Ini berarti bila hutan di China semakin baik, maka hutan di Indonesia semakin rusak," katanya dan menambahkan, negara selain China yang menggunakan hasil kayu Indonesia antara lain adalah Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Moratorium

Untuk itu, Greenpeace menyerukan agar pemerintah Indonesia untuk menahan laju kehancuran dengan melakukan moratorium atau penghentian penebangan secara sementara.

"Selama masa moratorium tersebut, harus dilakukan pengkajian ulang dan pengubahan arah kebijakan terkait dengan hutan yang masih tersisa di Indonesia," kata Juru Kampanye Solusi Kehutanan Asia Tenggara, Bustar Maitar.

Menurut dia, selain mengecek status tata ruang hutan hingga ke lapangan, pemerintah perlu pula untuk mengecek status keanekaragaman hayati di dalam hutan dan menjelaskan sampai terperinci mengenai hal tersebut.

Mengenai berapa lama jangka waktu dari moratorium, Bustar mengemukakan bahwa pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu tetapi yang lebih penting adalah masa moratoritum benar-benar dimanfaatkan untuk perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik.

Bustar juga mengatakan, program revitalisasi atau penanaman kembali yang dikeluarkan Departemen Kehutanan adalah bagus, tetapi diharapkan hal tersebut benar-benar terealisasikan secara nyata di masa mendatang.

"Hutan yang ditanam harus hidup. Artinya, bila ditanam sekarang maka satu tahun lagi harus tetap berkembang. Jangan sampai kawasan yang telah ditanam menjadi rusak kembali karena kurang adanya perawatan," ujar dia.(*)

Pencegahannya Tersendat karena Dana Global Macet

2007-04-30T00:09:00.000-07:00

Jakarta, Kompas - Pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia sangat tergantung dari bantuan dana global. Karena itu, penanggulangan HIV/AIDS tersendat sejak bantuan dana global untuk penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Indonesia (GFATM) dihentikan sementara mulai pertengahan Maret 2007 lantaran ditemukan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dana itu.

"Kami berupaya agar bantuan dana global ini dilanjutkan," kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Departemen Kesehatan Nyoman Kandun, di sela-sela Pertemuan Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional dan Provinsi se-Indonesia, Selasa (24/4), di Jakarta. Acara itu juga diisi penandatanganan nota kesepahaman antara KPA dengan 14 wali kota dan bupati.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Aburizal Bakrie menyatakan, implementasi rencana aksi nasional penanggulangan HIV/AIDS butuh biaya sangat besar. Saat ini 70 persen dari total anggaran yang dibutuhkan masih dibantu donor asing dengan waktu terbatas. Pemerintah baru mampu mendanai 30 persen dari kebutuhan.

Namun, bantuan dana dari GFATM dihentikan sementara sejak pertengahan bulan Maret 2007 ini. Selama periode penghentian sementara itu, pihak GFATM tetap meneruskan bantuan yang bersifat live saving untuk menjamin keberlangsungan pengobatan pengidap HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria, termasuk pengadaan obat ARV.

Alasan utama penghentian bantuan itu adalah ditemukannya kesalahan manajemen dalam pengelolaan dana global itu, yakni adanya hal-hal yang menimbulkan konflik kepentingan sehingga berpotensi terjadi penyimpangan anggaran. Salah satunya, Ketua Mekanisme Koordinasi Tingkat Nasional (CCM) Nyoman Kandun ternyata menjadi penasihat Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia.

Hasil audit menyatakan ada sejumlah dana yang diterima sebuah yayasan belum dapat dipertanggungjawabkan. Global Fund juga menganggap terjadi konflik kepentingan karena yayasan itu didirikan Direktur Penyakit Menular Langsung Depkes Rosmini Day, yang menjadi principal recipient dana Global Fund. "Masalah ini sedang diverifikasi lebih lanjut," ujar Kandun.

"Penghentian bantuan ini bersifat pembinaan untuk memperbaiki manajemen pengelolaan dana. Tapi berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di berbagai daerah, termasuk oleh LSM," tutur Kandun.

49,6 Persen Penduduk Berisiko Tertular

2007-04-30T00:06:00.001-07:00

Jakarta, Kompas - Sebanyak 107.785.000 orang atau 49,6 persen penduduk Indonesia di 310 kabupaten/kota berisiko tertular malaria karena tinggal di daerah yang berisiko. Malaria merupakan penyakit yang tak bisa diremehkan, karena telah terjadi banyak kasus di Indonesia.

"Penularan malaria tertinggi dengan prevalensi kasus terbanyak berasal dari Provinsi Papua, Irian Jaya Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, serta kawasan lain yang jauh dari jangkauan, terpencil, terisolasi dan tertinggal di daerah pedesaan, miskin, dan sulit akses ke pelayanan kesehatan," kata Deputi Hubungan Masyarakat Global Fund for Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, dr Ferdinand J Laihad di Jakarta, Rabu (25/4).

Menurut Ferdinand, tanggal 25 April diperingati sebagai Hari Malaria Dunia, setelah sebelumnya diperingati sebagai hari Malaria Afrika, dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara. Bulan Mei 2007 World Health Assembly akan bersidang di Geneva, Swiss, untuk memutuskan tanggal 25 April sebagai Hari Malaria Sedunia.

Malaria merupakan penyakit yang terdapat di negara tropis. Setiap 30 detik seorang anak meninggal dunia akibat malaria. Di Indonesia terdapat 310 kabupaten dan kota yang merupakan daerah endemik malaria. Tingginya jumlah kasus malaria akibat lingkungan yang sangat mendukung terjadinya penularan. Kasus yang terakumulasi akibat rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang ada.

Para pemimpin dunia telah menetapkan dalam Millenium Development Goals bahwa malaria menjadi salah satu penyakit yang diprioritaskan. Tahun 2015 diharapkan penyakit malaria berkurang paling tidak 50 persen.

Jumlah kasus

Jumlah kasus malaria diperkirakan sejumlah 10 juta kasus klinis, dengan 3 juta kasus positif, sedangkan yang dilaporkan pada tahun 2006 sebanyak 340.400 kasus positif malaria.

Pada tahun 2006 dan 2007 malaria dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Peningkatan kasus malaria di delapan provinsi, delapan kabupaten yang meliputi 20.331 penduduk, 12 desa dengan kesakitan sejumlah 1.051 orang dan kematian 23 orang. Case fatality rate sebesar 2,19 persen.

Obat antimalaria termasuk obat kombinasi baru artemicinin combination therapy telah tersedia di semua kabupaten endemis malaria. Menurut catatan sudah lebih dari 100.000 penduduk yang sakit sudah diobati.

Saat ini telah dibagikan 2,5 juta kelambu berinsektisida kepada ibu hamil, anak balita, dan penduduk miskin di 45 kabupaten endemis yang sangat membutuhkannya. Advokasi berjenjang diakui kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk meningkatkan pembiayaan dalam pengendalian malaria.

Penanggulangan TB Dikhawatirkan Tersendat

2007-04-29T23:38:00.000-07:00

Jakarta, Kompas - Kesinambungan pengendalian penyakit tuberkulosis atau TB di Indonesia dikhawatirkan akan tersendat. Sebab, pemerintah kesulitan mendanai kegiatan pengendalian TB sejak dihentikannya bantuan dari Dana Global untuk Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (GFATM) pada Maret lalu.

Oleh karena itu, pemerintah diminta mengupayakan ketersediaan dana dan obat untuk menjamin kelangsungan program pengendalian TB. "Ketiadaan obat akan memengaruhi tingkat kesembuhan dan menyebabkan penderita terkena risiko resistensi," kata Rene L’Herminez, Ketua Tim Pemantau Eksternal TB, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tim pemantau terdiri atas para ahli kesehatan Badan Kesehatan Dunia (WHO) serta sejumlah institusi terkait yang menangani TB. Ada 10 provinsi yang menjadi fokus penilaian, yakni Lampung, Kalimantan Timur, Riau, DKI Jakarta, Maluku, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

Untuk pendanaan pengendalian TB, sejak tahun 2003 GFATM mengalokasikan dana 140 juta dollar AS (sekitar Rp 1,3 triliun) untuk dua putaran program pengendalian TB di Indonesia. Pendanaan itu dijadwalkan sampai 2010. Namun, sejak Maret lalu GFATM menghentikan sementara pemberian bantuan dana, kecuali pengadaan obat yang bersifat life saving, karena mereka menilai ada konflik kepentingan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran.

L’Herminez khawatir kondisi ini berakibat kekurangan pasokan obat TB di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Jika hal ini terjadi maka akan ada pasien yang putus minum obat dan berpotensi menimbulkan resistensi obat ganda (MDR) TB maupun resistensi obat akibat penggunaan obat TB lini kedua (XDR) TB.

"Resistensi akan mempersulit upaya pengendalian TB. Karena itu, pemerintah harus menerapkan pengobatan jangka pendek, serta mengamankan ketersediaan obat dan memastikan produsen obat lokal mampu memenuhi kebutuhan obat TB bermutu," kata Jan Voskens, ahli dari Koninklijke Nederlanse Centrale Vereniging (KNCV) Indonesia, lembaga peduli TB asal Belanda.

Dalam kaitan ini, Indonesia harus segera menemukan proses dan cara tertentu agar dapat memastikan kesinambungan pendanaan kegiatan TB. "Perencanaan dan pendanaan yang lebih terintegrasi harus dilakukan untuk menekan ketergantungan pada donor. Selama ini, keterlibatan pemerintah daerah dalam pendanaan program TB sangat minim," tuturnya.

Selain itu, perlu penguatan sistem kesehatan dan pengelolaan obat-obatan untuk menghindarkan penderita TB dari resistensi obat ganda. Selanjutnya, mutu pelayanan TB perlu ditingkatkan, termasuk memperkuat jaringan dan rujukan antarrumah sakit dan pusat-pusat kesehatan, serta penguatan perencanaan dan panduan untuk menangani epidemi ganda TB/HIV.

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Nyoman Kandun menyatakan, kini pihaknya tengah menghitung berapa dana yang dibutuhkan untuk menalangi biaya operasional pengendalian TB yang selama ini bersumber dari GFATM. "Dana talangan ini bersumber dari APBN," ujarnya.

source : www.kompas.com

Peningkatan Akses Terhadap Pengobatan HIV Tahun 2006

2007-04-22T19:43:00.000-07:00


20 Apr 2007
Salah satu isu penting dan yang kerap disoroti dalam bidang penanggulangan HIV/AIDS di dunia adalah akses menyeluruh terhadap pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan untuk HIV/AIDS. Akses masyarakat untuk mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV) termasuk di dalamnya. Menurut data terbaru Badan Kesehatan Dunia (WHO), akses terhadap pengobatan antiretroviral bagi infeksi HIV tingkat lanjut di negara berpendapatan rendah dan sedang terus meningkat sepanjang tahun 2006. Sedikitnya, dari 2 juta ODHA mendapatkan pengobatan selama Desember 2006, meningkat 54% dari 1,3 juta orang yang menjalani pengobatan satu tahun sebelumnya di negara-negara ini. Laporan terbaru WHO berjudul "Melalui akses universal: meningkatkan prioritas intervensi HIV/AIDS di sektor kesehatan," yang di rilis pada 17 April 2007 lalu memaparkan kabar menggembirakan tersebut. Demikian seperti dikutip dari situs resmi WHO. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan sejumlah wilayah penting dimana upaya untuk meningkatkan pelayanan ternyata tidak memadai jika tujuan global untuk bergerak menuju "Akses menyeluruh untuk program pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan yang komprehensif" untuk HIV hingga 2010 ingin dicapai. Sebagai contoh, hanya 11% dari wanita hamil yang positif HIV di negara-negara berpendapatan rendah dan sedang yang memperoleh antiretrovirals (ARVs) untuk mencegah penularan ibu ke anak. Fakta lainnya adalah cakupan global dari tes dan konseling HIV tidak memuaskan, begitu juga dengan cakupan pencegahan dan pengobatan untuk pengguna narkoba suntik (Penasun). Menurut Direktur Jenderal WHO, dibutuhkan bebrapa hal untuk mencapai keberhasilan dalam akses menyeluruh HIV/AIDS. "Kini dalam banyak cara, kita masih berada pada permulaan kesepakatan. Kita membutuhkan program nasional yang ambisius dan lebih besar dari imunisasi global dan pertanggungjawaban yang lebih baik jika kita ingin berhasil." Katanya. "Kombinasi upaya dari pihak donor, negara yang terinfeksi, badan PBB dan otoritas kesehatan masyarakat sedang menyediakan perkembangan substansial yang tengah berjalan dalam akses terhadap pelayanan HIV", imbuhnya. Banyak negara di dunia kini menunjukkan perkembangan dalam meningkatkan akses terhadap pengobatan HIV. Lebih dari 1,3 juta orang di Sub Sahara Afrika menerima pengobatan pada Desember 2006, jumlah ini merupakan 28% dari kelompok yang membutuhkan pengobatan. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2003 yang sebesar 2%. Cakupan pada wilayah lain bervariasi, mulai dari 6% di Afrika Utara dan Timur Tengah, hingga 15% di Eropa Timur dan Asia Tengah dan 72% di Amerika Latin dan Karibia. Secara keseluruhan, ketika tren menggembirakan ini berlanjut, hanya 28% dari perhitungan sebesar 7,1 juta orang yang membutuhkan pengobatan di seluruh Negara berpendaptan rendah dan sedang tengah menerimanya pada Desember 2006. Pendanaan oleh presiden AS melalui Rencana Darurat untuk Pemulihan AIDS dan Global Fund untuk memerangi AIDS, TBC dan Malaria (the United States President’s Emergency Plan for AIDS Relief and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) membantu 1.265.000 orang mendapatkan pengobatan hingga akhir tahun 2006. Harga dari first line ARV pada umumnya lebih rendah 37%-53% di Negara berpendapatan rendah dan sedang dari tahun 2003 hingga 2006, dan berkisar 10%-20% dari 2005-2006. “Perkembangan signifikan yang ditekankan pada laporan ini dalam meningkatkan akses terhadap pengobatan merupakan langkah positif bagi banyak negara dalam mencapai tujuan mereka terhadap akses menyeluruh pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan untuk HIV,” kata Dr Peter Piot, Direktur Eksekutif UNAIDS. “Bagaimanapun juga data terbaru pada laporan tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat jalan panjang untuk dilewati, khususnya dalam penyebarluasan pengobatan untuk mencegah penularan dari ibu ke anak yang menjadi metode pencegahan paling sederhana dan murah yang kini tersedia,” imbuhnya. Jumlah anak-anak yang mendapatkan pengobatan meningkat hingga 50% pada tahun lalu, namun dari dasar yang sangat rendah. Pada Desember 2006, hanya sekitar 115.500 (15%) anak-anak dari 780.000 yang diperhitungkan membutuhkan pengobatan HIV memiliki akses terhadapnya. Menurut Direktur HIV/AIDS WHO, Dr Kevin De Cock, “Prioritas mendesak adalah mengembangkan akses terhadap pengobatan HIV bagi anak-anak, khususnya di Sub Sahara Afrika, sebagaimana bagi penasun di manapun berada”. “ Akses terhadap tes dan konseling HIV, yang merupakan entry point penting bagi layanan pencegahan dan pengobatan, juga harus dikembangkan jika kita ingin mencapai target terhadap akses menyeluruh hingga 2010,” imbuhnya. “Anak-anak masih terabaikan dalam permasalahan pandemi AIDS,” kata eksekutif Direktur UNICEF Ann M. Veneman, “dengan terlalu banyaknya anak-anak yang masih terabaikan dalam pengobatan life-saving dan akses pelayanan penting lainnya.” Pada tahun 2005, UNICEF, UNAIDS dan mitra kerja lainnya mengumumkan kampanye Bersatu untuk anak-anak, bersatu melawan AIDS. Gerakan ini memiliki target pada 4 bidang, yaitu pencegahan penularan ibu ke anak, pengobatan untuk anak terkena AIDS, program pendidikan untuk pencegahan dan dukungan bagi yatim piatu dan anak-anak rentan. Sumber : www.depkes.go.id

GLOBAL MONITORING REPORT 2007 By WORLD BANK

2007-04-17T23:29:00.000-07:00

baru- baru ini Bank Dunia mengeluarkan Global Monitoring Report 2007 dengan mengambil tema "Millennium Development Goals :Confronting the Challenges of Gender Equality and Fragile States". Dalam pers release yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dinyatakan

"The 2007 Global Monitoring Report examines the responsibilities and accountability of donor countries, developing countries, and the international financial institutions to support attainment of the eight Millennium Development Goals (MDGs), as agreed by 189 countries in 2000, and monitors recent performance against the MDG targets.

The report examines progress toward the MDGs: while halving of extreme poverty is on track for 2015 globally, there is less progress in the human development MDGs (education, health, access to sanitation, etc.), and regional differences are sharp—both Sub-Saharan Africa and South Asia tend to lag further behind. The largest gap in meeting development goals is in fragile state—countries with weak governance and capacity—posing major developmental challenges highlighted in the report.

This year’s report focuses on gender equality and the empowerment of women, both central development issues. Gender equality is intrinsically fair, and empowering women improves both economic performance and progress in other development goals—including education, nutrition, and reducing child mortality. Some areas have seen rapid progress, such as achieving educational parity for girls in school. But in other dimensions—including political representation and nonagricultural
employment—performance falls short. Strengthening performance will require realistic goals, strong leadership, technical expertise, and financing.

To advance the MDG agenda, the international community needs to do more: donors need to provide more and better quality assistance; developing countries need to adopt sound, sequenced development strategies; international institutions should provide more technical support to strengthen strategies; and all need to work toward a more coherent and efficient “aid architecture.”

ini hanya sebuah penilaian Lembaga Donor tentunya.. yang secara logika tentunya memiliki kepentingan sebagai pemilik modal.. tapi sekedar informasi saja sepertintya tidak masalah...

-Catuy-

Full report
Interactive Online Map for the Millennium Development Goals

Pembangunan 1000 Menara Rusun Sederhana Dimulai

2007-04-11T18:49:00.000-07:00

Pembangunan 1000 menara rumah susun sederhana (Rusuna) selama lima tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan dimulai. Pencanangan dimulainya pembangunan tersebut dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (5/4) dengan menekan tombol sirene sebagai tanda dimulainya pembangunan Rusuna. Di Pulogebang rencananya akan dibangun sebanyak 10 menara dengan 380 unit dengan tipe 25-48.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden serta beberapa Menteri diantaranya Menteri Pekerjaan Umum, Menneg Perumahan Rakyat, Menko Perekonomian, Menneg BUMN, Gubernur DKI Jakarta dan para investor pembangunan Rusuna. Pemancangan tiang pertama di Pulogebang juga dilakukan bersamaan dengan tiga lokasi pembangunan Rusuna lainnya yakni di Klender , Cawang dan Cipayung.

Menurut Presiden, pembangunan rusuna skala besar diperkotaan harus segera dilakukan demi memperluas akses permukiman sehat dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Oleh karenanya pemerintah mendorong swasta untuk terlibat dalam pembangunan rusun dengan memberikan insentif kepada pengembang berupa keringanan pajak pertambahan nilai dengan kriteria luas 36 meter persegi dan harga maksimum Rp144 juta. Selain insentif kepada investor, Pemerintah kata Presiden juga memberikan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu menjangkau cicilan harga rusun sederhana. “ini bantuan ganda dari pemerintah, mudah-mudahan masyarakat berpenghasilan menengah bawah mampu memiliki rumah” ujar Presiden.

Sementara Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asyari menjelaskan Rusun yang dibangun terdiri dari Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) dan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik). Untuk Rusunawa sepenuhnya pembiayaannya masih mengandalkan dana APBN sementara untuk Rusunami pembiayaannya melalui peran swasta maupun berkerjasama dengan pemerintah.

Tahun ini pemerintah menargetkan membangun 67 twin blok Rusunawa dan mendorong pembangunan Rusunami sebanyak 31 menara. Untuk menjaga kualitas Rusun, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 Tahun 2007 mengenai pedoman teknis pembangunan Rusuna bertingkat tinggi yang harus menjadi referensi dalam pembangunan Rusuna. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat terus memberikan kemudahan dan kemurahan bagi swasta yang ingin membangun Rusuna maupun rumah sederhana sehat baik dari segi perijinan maupun penyediaan tanah yang harganya terjangkau. “Apalagi pemda bersedia mengalokasikan sebagian dana APBD-nya untuk membantu pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.” kata Yusuf Asyari.

Selain di Jakarta juga akan dibangun Rusuna di 10 provinsi lain yakni Batam, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Jogyakarta, Surabaya, Banjarmasin dan Makasar. Pembangunan 1000 menara Rusuna tersebut diharapkan mampu menyediakan rumah baru sebanyak 475.048 unit yang direncanakan selesai pada tahun 2011

Source : http://ciptakarya.pu.go.id

Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Layani 69% Penduduk Pada 2009

2007-04-11T18:44:00.000-07:00

Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur sanitasi nasional pada 2009 dapat melayani sebesar 69 persen atau sebanyak 161 juta penduduk. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya Departemen PU Susmono dalam Public Corner di Metro TV, Kamis sore mengatakan, sanitasi nasional saat ini baru dapat melayani 30 persen.

Target pemerintah tersebut, terbagi menjadi target pembangunan sanitasi perkotaan sebesar 73,74 persen atau 84 juta jiwa dan sanitasi perdesaan sebesar 64,5 persen atau 77 juta jiwa. Sementara untuk target 2009 seperti tang ditetapkan pada Milineum Development Goal’s (MDG’s) yaitu 75,34 persen atau 185 juta dari 246 juta jiwa.

“Saat ini 85 persen penduduk kota punya prasarana septictank, namun hanya setengahnya yang penuhi syarat.” Ungkap Direktur PPLP.

Susmono mengatakan, pada waktu membangun rumah mungkin septictank sudah dibuat dengan benar, namun seiring berjalannya waktu kondisinya rusak dan tidak diperbaiki. Hal tersebut dapat berdampak terhadap pencemaran air tanah, padahal sebagian besar masyarakat kota masih menggunakan air tanah.

Berdasarkan data NAP Air Limbah 2003, disebutkan akses penduduk kepada infrastruktur air limbah nasional secara eksisting untuk perkotaan 37,53 persen, perdesaan 36,5 persen serta tidak terdeteksi sebesar 25,98 persen.

Sejak 1980, pemerintah telah mempunyai strategi mengenai sanitasi masyarakat, namun kemajuaannya diakui Susmono berjalan lambat. Namun kini sudah ada strategi baru berdasar UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air (SDA).

“Selama ini kepedulian terhadap sanitasi kurang, jika ada yang sakit baru sadar,” ucap Direktur PPLP, “melalui UU yang baru dan perubahan perilaku masyarakat diharapkan akses air limbah meningkat.” Imbuhnya.

Sementara itu Walikota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Yudhi Wahyuni Usman mengatakan daerahnya sejak 2000 telah mengembangkan infrastruktur air limbah secara offsite. Untuk tahap awal pengembangan sengaja hanya dilakukan untuk kepentingan industri.

“Kita akan mengembangkan yang baru dengan pelayanan 50 persen untuk kawasan industri dan 50 persen untuk kawasan permukiman,” ucap Yudhi.

Untuk mensukseskan program serupa kedepannya, menurut Walikota Banjarmasin, pihaknya terus melakukan sosialisai kepada masyarakat mengenai pentingnya penanganan limbah.

“Saat ini kita baru ada 600 pelanggan, diharapkan pada 2009 kita akan mencapai 1.500 pelanggan,” tutur Yudhi. (rnd)

sumber : http://ciptakarya.pu.go.id

STERN REVIEW: The Economics of Climate Change

2007-04-03T19:57:00.000-07:00

Sebuah laporan yang menarik dari salah satu ekonom berpengaruh di Inggris yaitu Sir Nicholas Stern, Head of the British Government's Economics Service, mengenai perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global.... Salah satu temuan yang menarik adalah mengabaikan perubahan iklim dan kerusakan yang ditimbulkan karenanya dapat secara gradual merusak economic growth di tingkat lokal, regional dan internasional. Hal ini tertuang dalam laporannnya yang berjudul Stern Review on the Economics of Climate Change
tulisan ini menjadi penting untuk Indonesia sebagai salah satu negara yang diharapkan dapat menjaga fungsinya sebagai "what so called" paru-paru dunia. padahal dalam kenyataannya, kota-kota di Indonesia menjadi salah satu penyumbang CO dan emisi terbesar di dunia, sehingga menjadi salah satu penyebab dari perubahan iklim yang terjadi.

-Catur-
Report Bank Dunia soal Indonesia..
-Public Expenditure report 2007 : Spending for Development: Making the Most of Indonesia’s New Opportunities
-Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods & Environmental Benefits
- Sustaining Indonesia's Forest

UPDATED

2007-04-02T02:29:00.000-07:00

KALAU MAU TAHU MDG PROGRESS REPORT yang DIBICARAKAN PADA POSTING2 DIBAWAH INI.. SILAHKAN KLIK di SINI aja

Progress MDG in Asia Pacific 2006 - A Future Within Reach

Presiden soal Avian Influeza

2007-03-29T21:36:00.000-07:00

Presiden: Flu Burung Paling Mengkhawatirkan

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa saat ini tidak ada yang lebih mengkhawatirkan selain virus flu burung. Menurutnya, lebih banyak orang meninggal karena penyakit daripada karena konflik militer dan etnik.

''Sepuluh ribuan orang Indonesia menderita karena penyakit demam, tuberkolosis, malaria, dan HIV/AIDS,'' jelas Presiden dalam pidato berbahasa Inggris saat membuka High Level Meeting on Responsible Practices for Sharing Avian Influenza Viruses and Resulting Benefits di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/3) .

Presiden menjelaskan, virus flu burung telah menginfeksi 281 orang, membunuh 169 nyawa dari seluruh dunia, termasuk 68 orang Indonesia. Presiden menyebutkan, satu penelitian dari Asian Development Bank memprediksikan bahwa dalam satu skenario yang buruk, wabah ini dapat mengakibatkan resesi. Jika itu terjadi, pertumbuhan di Asia dapat benar-benar berhenti dan perdagangan global barang dan jasa menurun 14 persen, sama dengan 2.5 triliun dolar AS.

''Virus ini sudah dapat ditemukan dari Indonesia hingga Mesir, dari Nigeria hingga Laos, dan dari Vietnam hingga Azerbaijan. Banyak peneliti yang percaya bahwa wabah berikutnya akan muncul dan terjadi tiga kali lebih besar dari abad yang lalu,'' katanya.

Ubah mekanisme
Sementara itu, perjuangan Indonesia dan 18 negara lainnya untuk mengubah mekanisme pengiriman sampel virus flu burung berhasil. WHO akhirnya menyetujui untuk mengubah mekanisme pengiriman semua sampel virus termasuk virus avian influenza (AI) yang dinilai merugikan negara miskin dan berkembang seperti Indonesia.

''Kepuasan kami dari hasil pertemuan tingkat teknis bahwa disetujuinya perubahan dalam mekanisme praktik sharing sampel virus. Karena, dengan mekanisme yang adil dan transparan, akan lebih mensejahterakan umat manusia didunia,'' ujar Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, seusai pertemuan forum teknis tingkat tinggi yang dihadiri 18 negara, di Jakarta, Selasa (27/3).

Bentuk detail dari mekanisme akan dibahas di tingkat Dewan Pengurus WHO (World Health Assembly) di Jenewa Juni mendatang. Beberapa poin dari mekanisme baru tersebut di antaranya, pertama, mengenai penguatan dan perwujudan jaringan surveilens influenza secara global untuk sharing material biologi. Artinya dalam sharing material biologi dengan Collaborating Centers (CC), akan dibangun berdasarkan regulasi nasional dan internasional.

Kedua, kata Siti, penguatan kapasitas bagi negara-negara berkembang. Ketiga, sambung dia, langkah nyata untuk meningkatkan akses demi keamanan, efektivitas dan kualitas H5N1 dan vaksin bagi potensial pandemik influenza yang lain.

Siti mengatakan, dengan disetujuinya perubahan mekanisme sharing virus ini, Indonesia akan kembali mengirimkan sampel virus setelah sempat terhenti sejak akhir tahun lalu

dimuat di koran republika

More commitments needed to cooperate in fighting bird flu: President

JAKARTA (Antara): President Susilo Bambang Yudhoyono said Wednesday there was a need for a reaffirmation of past commitments to cooperating transparently and with good will in the mechanism to share knowledge on the origin and clinical aspects of Avian Influenza (AI) and the technology to fight the disease.

Yudhoyono made the statement when opening a high-level international meeting on beneficial bird-flu virus sharing practices at the State Palace.

"It is quite obvious that the bird flu virus is a problem of all peoples. The virus is now to be found across wide parts of the world from Indonesia to Egypt, from Nigeria to Laos, from Vietnam to Azerbijan. Many researchers believe another epidemicwill happen, one that will be three times more dangerous than those in the past century. It is our common duty to ensure that the next epidemic does not happen in our time," the president said.

Yudhoyono said it was the responsibility of all parties to make sure that all countries in the world were ready to fight the virus.

Therefore, he said, Indonesia was proud that the high-level Asia-Pacific meeting on bird flu was taking place in Jakarta.

"Most countries affected by bird flu are cooperating with the World Health Organization (WHO) in designing national strategies based on the new reaction mechanism. Our objective in holding this high-level meeting is to fight bird flu more extensively and more systematically," Yudhoyono said. (***)

the Jakarta Post

Kemal Dervis on World Water Day

2007-03-29T21:26:00.000-07:00

Statement of the Administrator on World Water Day - 22 March
Click here to access the 2006 Human Development Report webpage
Click here to view UNDP's videos on water

As we stand at the mid-point toward achieving the Millennium Development Goals, which include a specific target on halving the number of people without sustainable access to safe water, the world still faces serious challenges in water supply and sanitation. Today, over 900 million more people need to gain access to an improved water source by 2015, and over 1.3 billion people need access to improved sanitation, if the specific targets are to be met.

The theme of this year’s World Water Day, “Coping with Water Scarcity,” draws attention to this reality, and the fact that chronic water stress affects nearly 800 million people worldwide and threatens the collapse of ecological systems, intensifying competition for water and heightening cross-border tensions. While the world is not running out of water in an absolute sense, water insecurity still poses a real threat to human development in many places and for a large proportion of the world’s people. About 700 million people in 43 countries live below the water-stress threshold of 1,700 cubic metres per person per year. In 20 years, 3 billion people will live in countries under that threshold. The growing thirst for water from expanding cities, industry, agriculture, and energy demands puts the already fragile food and livelihood security of the poor even more at risk. The 2006 Human Development Report called for access to a safe and affordable water supply to be recognized as a human right, and for a Global Action Plan to respond to the water crisis. On this World Water Day, we reiterate that call, remembering also that failure to adequately tackle this challenge will affect our ability to meet all the MDGs.

Perversely, we live in a world where the less you earn, the more you pay for water. The poorest households in many developing countries can spend as much as 10% of their income on water, while in the developed world spending more than 3% of earnings on water is seen as economic hardship. Indeed, the challenges of the water crisis are largely driven by fundamental inequalities. As highlighted in last year’s Human Development Report, scarcity of water is not purely a physical or environmental deficit—it often reflects a lack of financial and political power. The poor don’t get enough clean water for the same reasons they don’t get a chance to vote, or to live free of disease, or to escape the dangers of disaster and conflict, or to empower themselves economically: Too often, little or no money means little or no voice, and little or no opportunity. Confronting the world water crisis is an essential step in confronting poverty, and supporting broader human development.

Climate change threatens to further undermine the livelihoods of poor people. Water availability will be more unpredictable, with increasing prevalence of droughts, floods and variability of rainfall patterns - yet another challenge that afflicts the poor disproportionately. The poorest people bear almost no responsibility for climate change, yet in many cases they are suffering the worst of its immediate effects. Agricultural productivity is likely to suffer in Asia and Sub-Saharan Africa. Rising sea levels will increase the risk of saline water intrusion into the drinking supplies of low-lying countries such as Bangladesh. Developing effective and affordable adaptation strategies to reduce and manage risk and vulnerability has to become a major focus in national water-management policies, and international aid.

The water crisis may seem daunting, but concrete steps can be taken to address the emergency. World Water Day is, therefore, an important opportunity to both re-energize the debate on this crucial issue and to catalyze action. The challenge to G8 and other donors is to take to heart the water needs of the poor, and follow the recent example of the United Kingdom, which has pledged to double support for water and sanitation in Africa by next year and to double that figure again to £200 million by 2011.The global investment needed to meet the Millennium Development Goal of halving the world’s population without access to clean water is equivalent to a month’s spending on bottled mineral water in Europe and the US. Achieving that MDG delivers $38 billion in additional economic benefits to the developing world. These are numbers I hope the G8 will consider very carefully in June at their Summit.

By strengthening management of water resources, by investing and planning now to confront current and future water problems, and by empowering countries and communities to take more control over their future water situations, we can help to trigger the next leap forward in human development. The solutions are not primarily hydrological and technical; power, politics and governance at all levels play a much bigger part. Collectively, we have the means to address the global water crisis; what we need now is commitment, collective political will and an adequate policy response to these challenges.

Global Warming’s Dirty Secret

2007-03-29T21:22:00.000-07:00

Bjørn Lomborg

Last week, the European Union declared that it had practically saved the planet. With European Commission President Jose Manuel Barroso claiming that Europe will lead the way on climate change, the EU has promised to cut CO2 emissions by 20% below 1990-levels by 2020. Of course, with the EU already having promised an 8% cut by next year in the Kyoto Protocol, this new target seems slightly less ambitious. Moreover, in continuing the fundamental problems besetting the crippled Kyoto Protocol, the EU has essentially gone and made a worse deal.

Man-made climate change is, of course, real, and constitutes a serious problem. Yet the current cut-emissions-now-before-it-is-too-late mindset neglects the fact that the world has no sensible short-term solutions.

This seems to be why we focus on feel-good approaches like the Kyoto Protocol, whose fundamental problem has always been that it is simultaneously impossibly ambitious, environmentally inconsequential, and inordinately expensive. It required such big reductions that only few countries could live up to it.

Some countries, like the United States and Australia, chose to opt out of its stringent demands; others, like Canada, Japan, and a raft of European states, pay lip service to its requirements but will essentially miss its targets. Yet, even if everyone had participated and continued to stick to Kyoto’s ever more stringent commitments, it would have had virtually no environmental effect. The treaty’s effect on temperature would be immeasurable by mid-century and only postpone warming by five years in 2100. Nonetheless, the cost would have been anything but trivial – an estimated $180 billion per year.

With its high-pitched rhetoric, you would be forgiven for believing that the EU has now single-handedly taken the major step towards solving the problem. Barroso calls the agreement “historic,” Tony Blair extols its “groundbreaking, bold, ambitious targets,” and German Chancellor Angela Merkel even ventured that the promises “can avoid what could well be a human calamity.”

But nobody sees fit to reveal the agreement’s dirty little secret: it will do next to no good, and again at very high cost. According to one well-established and peer-reviewed model, the effect of the EU cutting emissions by 20% will postpone warming in 2100 by just two years, yet the cost will be about $90 billion annually. It will be costly, because Europe is a costly place to cut CO2, and it will be inconsequential, because the EU will account for only about 6% of all emissions in the twenty-first century. So the new treaty will be an even less efficient use of our resources than the old Kyoto Protocol.

It is important to learn from the past. We have often been promised dramatic cuts in CO2 emissions far into the future, only to see the promises vanish when we got there. In Rio de Janeiro in 1992, the West promised to stabilize emissions, but overshot by 12%. In Kyoto, we were promised a 7% reduction in world emissions, but will probably achieve only 0.4%. Of course, those promises were made by politicians who in all likelihood will no longer be in office when the time comes to fulfil them.

We will not be able to solve global warming over the next decades, but only the next half or full century. We need to find a viable, long-term strategy that is smart, equitable, and doesn’t require inordinate sacrifice for trivial benefits. Fortunately, there is such a strategy: research and development. Investing in R&D of non-carbon-emitting energy technologies would leave future generations able to make serious and yet economically feasible and advantageous cuts. A new global warming treaty should mandate spending 0.05% of GDP on R&D in the future. It would be much cheaper, yet do much more good in the long run.

The EU’s new global warming agreement may help win elections for leaders faced with voters scared by the prospect of climate change. But it will do virtually no good, at high cost, and – as with many other lofty promises from the EU – it will carry a high probability of failure. Let us hope that the rest of the world will keep its cool and propose a better, cheaper, and more effective solution for the future.

Bjørn Lomborg is the organizer of Copenhagen Consensus, adjunct professor at Copenhagen Business School, and editor of the new book How to Spend $50 billion to Make the World a Better Place.

Reprinting material from this website without written consent from Project Syndicate is a violation of international copyright law. To secure permission, please contact distribution@project-syndicate.org.

Penataan Ruang untuk Korporasi?

2007-03-29T21:15:00.001-07:00

Emil Salim

Indonesia patut bersyukur dianugerahi tanah subur, curah hujan melimpah, dan iklim nyaman sepanjang tahun. Jika manusia tidak bijaksana mengelola alam, rahmat alam ini bisa menjadi bencana berupa tanah longsor dan banjir ruah yang mampu merebut nyawa dan menghancurkan kehidupan.

Berbagai bencana alam akhir-akhir ini mengajarkan kita untuk mengubah pembangunan yang terlalu berat menekankan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi tanpa mengindahkan keutuhan fungsi ekosistem, menjadi pembangunan yang secara sadar menekankan perkayaan sumber daya alam dengan menaikkan nilai tambah tanpa merusak keutuhan fungsi ekosistem. Ini memerlukan pola "pembangunan berkelanjutan" yang mencakup sekaligus dimensi keberlanjutan pembangunan ekonomi, kemajuan kualitas kehidupan sosial dan pelestarian ekosistem yang menjadi penopang sistem kehidupan esensial.

Dalam pola ini, secara sadar diperhitungkan bahwa sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem dalam jejaring sistem kehidupan alam. Hubungan keterkaitan di dalam dan antara berbagai jejaring ekosistem ini mengharuskan kita untuk selalu bekerja membangun secara holistik lintas sektor dengan menghindari pola pembangunan bersifat sektoral.

Tanah Air kita yang rawan gempa dan longsor mengharuskan kita membangun dengan mengindahkan keutuhan fungsi ekosistem. Kenyataan inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Penataan Ruang (1992) yang bernapaskan pembangunan berwawasan lingkungan. Kini ada upaya untuk memperbarui UU tentang Penataan Ruang yang diprakarsai oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU).

Pendekatan ekosistem

Sungguh pun definisi ruang yang dipakai sama dengan UU Penataan Ruang 1992, tetapi yang dihilangkan adalah semangat bahwa "penataan ruang dilakukan dengan memerhatikan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antarlingkungan". Termaktub di sini pendekatan ekosistem dalam pola pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial.

RUU baru itu menekankan penataan struktur ruang yang merupakan "susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional".

Sistematika urutan isi penataan ruang dalam RUU baru mencakup aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan, disingkat "tur-bin-lak-was" yang serupa dengan susunan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang juga diprakarsai Departemen PU. Tampaknya "tangki berpi- kir" PU yang sama kini dipakai menyusun konsep RUU Penataan Ruang yang baru.

PU tergolong dalam departemen sektoral yang bertanggung jawab membangun infrastruktur jalan, irigasi dan pembangunan kota, serta lingkungan buatan manusia. Dengan demikian, pembangunan menekankan segi sektor yang menjadi tanggung jawab departemen. Pemerintah terbagi atas departemen sektoral, seperti kehutanan, pertambangan, dan pertanian.

Sungguh pun para menteri duduk dalam satu kabinet, tetapi terdapat beda interes sehingga timbul benturan kepentingan antarsektor, seperti antara Departemen Pertambangan dan Departemen Kehutanan tentang penambangan di hutan lindung dan antara Departemen PU dan Departemen Kehutanan tentang membuka jalan melalui ekosistem Gunung Leuser, Aceh.

Maka, fungsi utama UU Penataan Ruang adalah mengalokasikan penggunaan sumber daya alam dan ekosistem bagi sebesar- besar kesejahteraan rakyat menurut kurun waktu sesuai dengan kesepakatan Pembangunan Jangka Panjang. Seyogianya tugas penataan ruang diemban oleh seorang menteri yang tidak memikul tugas sektoral tetapi koordinatif, seperti menteri koordinator, dan lintas sektor, seperti menteri lingkungan hidup.

Dan inilah sebabnya mengapa dalam menyusun UU Penataan Ruang 1992 "Presiden menunjuk menteri yang bertugas mengoordinasikan penataan ruang". Dalam RUU Penataan Ruang yang baru tercantum, yang menyelenggarakan penataan ruang adalah "Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang". Ini berarti menteri PU yang memimpin departemen sektoral.

Mana hak masyarakat?

Yang lebih mencemaskan bahwa RUU Penataan Ruang baru ini memakai definisi "Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi". Dengan demikian terselip di sini bahwa RUU baru ini mengorientasikan kepentingan penataan ruang bagi kepentingan "orang" yang juga memuat makna korporasi. Lalu, kita bertanya mana "hak masyarakat"? Masyarakat dalam UU ini tidak punya hak, tetapi hanya peran "partisipasi" dan ini pun bila dilibatkan oleh pemerintah.

Masih banyak pasal-pasal RUU baru Penataan Ruang ini yang mengganggu pikiran sehingga bila disahkan DPR, ini menandakan kita masih jauh dari semangat membangun Tanah Air bukan dengan eksploitasi menundukkan alam secara sektoral, tetapi dengan memperkaya, memahami, dan memelihara alam secara holistik sesuai dengan amanat Tuhan untuk tidak merusak alam ciptaanNya.

Emil Salim Ekonom Senior, Mantan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Sumber. kompas

Insentif Cegah Deforestasi

2007-03-29T21:09:00.000-07:00

Biaya Karbon Enam Kali Nilai Hutan

Jakarta, Kompas - Upaya menjaga kelestarian hutan yang masih tersisa di Indonesia, di tengah praktik pembabatan hutan secara ilegal yang masih sulit diatasi, kini mendapat dukungan dari Bank Dunia berupa pemberian insentif. Atas rencana tersebut, Indonesia berpotensi memperoleh manfaat langsung.

"Komunitas internasional sejak lama memerhatikan perlunya menekan laju deforestasi yang cepat, yang berpengaruh pada perubahan iklim global. Karena itu, ini peluang baik bagi Indonesia untuk menyambutnya," kata Penasihat Senior Kelompok Evaluasi Independen Bank Dunia, Kenneth M Chomitz, di Jakarta, Rabu (28/3).

Kemarin, Chomitz hadir dalam peluncuran buku Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia bertajuk Dalam Sengketa?: Perluasan Pertanian, Pengentasan Kemiskinan, dan Lingkungan di Hutan Tropis, di Bogor.

Berkaitan dengan peringatan Hari Meteorologi Dunia, akhir pekan lalu, Penasihat Perdana Menteri Inggris Bidang Perubahan Iklim, Nicholas Stern, juga menyampaikan isu serupa, yakni pentingnya Indonesia melakukan langkah segera mencegah laju deforestasi.

Isu ini perlu diusung Indonesia, berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan para pihak ke-13 Konvensi Kerangka Kerja Persatuan Bangsa Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), Desember 2007 mendatang. Indonesia untuk pertemuan internasional itu telah ditunjuk menjadi tuan rumah. Menurut rencana, konvensi tersebut akan diadakan di Bali.

Delegasi Indonesia di antaranya akan mengusulkan agar konservasi hutan diperhitungkan sebagai salah satu kegiatan yang menguntungkan dalam skema mekanisme pembangunan bersih atau Clean Development Mechanism (CDM).

Saat ini hanya ada satu proyek CDM kehutanan yang terdaftar dari 491 proyek CDM di seluruh dunia, 8 di antaranya dari Indonesia.

Protokol Kyoto

Seperti ditekankan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Indonesia akan memperjuangkan adanya insentif pembiayaan global dalam skema Protokol Kyoto untuk menjaga kelestarian hutan. Insentif tersebut dipastikan akan merangsang banyak daerah menjaga kelestarian hutannya.

Mengenai hal itu, Chomitz menyatakan banyak pihak akan mendukung harapan Indonesia tersebut. Akan tetapi, sejak awal harus diikuti penggalangan dukungan dari negara-negara lain.

Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia dan negara-negara lain telah melepaskan 300 ton gas karbon dioksida atau CO2 untuk setiap satu hektar lahan hutan yang dibuka menjadi perkebunan. Nilainya per hektar 100-1.600 dollar AS.

Sedangkan untuk luas hutan per hektar, pembiayaan karbon tersebut sekitar 6.000 dollar AS, hampir enam kali lipat nilai kayu dari hutan.

Manfaat langsung

Saat ini, lanjut Rachmat, deforestasi telah menyumbang 20 persen emisi gas rumah kaca. Karena itu, "Kami akan berjuang agar ada pengakuan demi keutuhan semangat menjaga kelestarian hutan," tutur Rachmat Witoelar.

Menurut Chomitz, insentif pembiayaan karbon untuk mencegah deforestasi memang baru rencana. Belum terselesaikan pula skema di mana masyarakat lokal atau adat hutan dapat menerima manfaat langsung dari pembiayaan karbon itu.

Saat ini sekitar 800 juta penduduk dunia menghuni hutan dan hidup miskin. Kondisi ini menimbulkan masalah bagi upaya pelestarian sumber daya hutan. Berkaitan dengan tekanan ekonomi yang mereka hadapi, sementara ini belum ada solusi lain yang menjanjikan mereka keluar dari kemiskinan.

Hingga kini belum ada skema baku serta aturan hukum yang menjembatani hubungan antara masyarakat hutan dengan industri di Eropa. Upaya yang sedang digagas adalah pembayaran kredit karbon dari negara industri kepada pemerintah atau pemerintah provinsi pemilik hutan.

"Skemanya memang masih dibahas. Yang jelas, ide besarnya adalah bagaimana pembiayaan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat kelas bawah," ujar dia.

Contoh adanya pembayaran langsung dari negara maju ke komunitas adat di sekitar hutan terjadi di Meksiko dan Filipina. "Memang, tanpa adanya manfaat langsung bagi penduduk sekitar hutan, penggundulan hutan di dunia yang setiap tahun mencapai luasan sebesar wilayah Portugal akan terus berlangsung," ungkap dia

SUMBER : Kompas.com

Wajib Belajar Jadi Super Prioritas

2007-03-29T21:02:00.000-07:00

Agar Tuntas Tahun 2008, Diperlukan Mobilisasi Lintas Departemen

Jakarta, Kompas - Para anggota Komisi X DPR menyatakan wajib belajar sembilan tahun menjadi program super prioritas. Mereka berkeinginan agar pada APBN Perubahan 2007, sekitar 80 persen dari tambahan dana untuk bidang pendidikan nantinya dialokasikan untuk upaya penuntasan wajib belajar.

"Komisi X juga menuntut agar skenario APBN bidang pendidikan tahun mendatang, APBN 2008, sebesar 60 persen dialokasikan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar," ujar Masduki Baedlowi, Wakil Ketua Komisi X DPR, ketika membacakan pernyataan sikap Komisi X di akhir rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3) malam.

Terkait program wajib belajar sembilan tahun, pemerintah memang sudah menjanjikan akan tuntas pada tahun 2008. Namun, melihat kenyataan di lapangan hingga saat ini, berbagai kalangan meragukan janji tersebut akan bisa dipenuhi. Selain angka putus sekolah di berbagai daerah masih cukup tinggi, kesulitan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir dikhawatirkan akan semakin menyulitkan akses pendidikan dasar bagi anak dari keluarga miskin.

Dalam kaitan itu, Komisi X juga mendesak agar ada peraturan yang mengarahkan pemerintah daerah mengalokasikan dana yang cukup untuk wajib belajar dan dilakukan kembali pencanangan wajib belajar sembilan tahun. Gerakan penuntasan tersebut tentu tanpa meninggalkan upaya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.

"Pencanangan gerakan wajib belajar agar jadi gerakan massal membutuhkan mobilisasi potensi lintas departemen. Selama ini strateginya masih parsial dan sporadis. Terkadang terlihat inkonsistensi kebijakan," katanya.

Komisi X juga mengusulkan pembentukan tim khusus untuk mengonsolidasikan wajib belajar pendidikan dasar dan pembenahan data-data. Termasuk kajian atas program bantuan operasional sekolah (BOS) tunai, BOS buku, rehabilitasi sekolah dan strategi memperluas akses pendidikan lewat Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), SD-SMP satu atap, dan SMP terbuka.

Menanggapi hal itu, Mendiknas Bambang Sudibyo mengemukakan bahwa pihaknya sangat menghormati sikap Komisi X yang peduli terhadap penuntasan wajib belajar. Namun, terkait hal teknis penganggaran, dia beranggapan tidak dapat langsung dipatok melalui kesepakatan dalam rapat malam tersebut.

"Kalau sampai berbicara alokasi 80 persen untuk wajib belajar pada APBN-P 2007 dan APBN 2008 dialokasikan sebesar 60 persen, tentu masih harus dikaji terlebih dahulu. Itu terlalu detail dan terdapat masalah teknis yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh Depdiknas," katanya.

Tak menggembirakan

Menurut Bambang, pagu indikatif anggaran Depdiknas untuk tahun 2008 sebesar Rp 48,1 triliun. Jumlah itu lebih kecil daripada yang diajukan senilai Rp 53,8 triliun. Dengan kata lain, ancang-ancang anggaran pendidikan yang diberikan tidak terlalu menggembirakan. Padahal, tahun depan anggaran juga dipastikan akan terpakai untuk pembangunan guru dan dosen. Bagi pemerintah, implikasi fiskal tersebut juga harus dipikirkan.

Anggota Komisi X lainnya, Aan Rohanah, mengatakan, pemerintah sebenarnya telah mendapatkan amanah untuk menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun itu melalui Instruksi Presiden Nomor 5/2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penuntasan Buta Aksara.

Hanya saja, sebagai antisipasi agar penuntasan program wajib belajar sembilan tahun tidak mengalami kebuntuan, Aan mengusulkan agar ada terobosan konkret dari pemerintah. Perlu dilakukan realokasi anggaran di Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama untuk mendukung percepatan penuntasan program wajib belajar.

"Anggaran pendidikan Depdiknas tahun 2007 yang berjumlah sekitar Rp 44,5 triliun bisa direalokasikan sebesar 60 persen untuk percepatan penuntasan wajib belajar. Begitu juga halnya di Departemen Agama," katanya.

Menurut Aan Rohanah, relokasi anggaran itu tidak terlalu sulit dilaksanakan karena anggaran juga akan tersebar ke seluruh direktorat jenderal terkait. Untuk tahun 2007 saja, porsi untuk wajib belajar sudah mencapai 48 persen dari total anggaran departemen tersebut.

Sumber di SINI

4% CADANGAN AIR NASIONAL DI JAWA, DIPEREBUTKAN 65% PENDUDUK INDONESIA

2007-03-27T21:09:00.000-07:00

Pengrusakan daerah tangkapan air (water catchment area) yang terus terjadi, merupakan salah satu penyebab kelangkaan air bersih di Indonesia. Sementara itu cadangan air nasional di pulau Jawa yang hanya 4 persen diperebutkan oleh 65 persen penduduk Indonesi
“Bisa dibayangkan, cadangan air yang hanya sedikit tersebut diperebutkan ole lebih dari setengah jumlah total orang Indonesia,” tegas Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalid Muhammad dalam program Rakyat Bicara di Stasiun TPI, Senin malam (26/03).
menurut Khalid pengrusakan daerah tangkapan air dilakukan melalui konversi fungsi lahan menjadi permukiman, industri, perkebunan, dan sebagainya. Kondisi tersebut diperparah melalui dikotorinya air permukaan oleh limbah dan sampah industri serta rumah tangga
“Kita juga harus merubah persepsi mengenai memulihkan kondisi yang telah rusak, bukannya menyelamatkan apa yang tersisa,” ucap Direktur Walhi,” mengatasi kelangkaan air tidak hanya bias dilakukan oleh Departemen PU atau Departemen Kehutanan semata.” Imbuhnya.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Departemen PU Siswoko menjelaskan konservasi air harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh dalam suatu sistem. Menurut Siswoko ada tiga hal pokok dalam pengelolaan air yaitu konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air
Menyangkut penggunaan air, Siswoko menjelaskan, masyarakat selama ini dinilai terlalu boros. Padahal jumlah air relatif tetap, sedangkan kebutuhan air bertambah banyak. Untuk itu diperlukan upaya penghematan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi dan lain-lain.
Sementara mengenai penanganan banjir, Direktur SDA mengatakan Pemerintah terus membangun bangunan penanganan banjir secara struktural seperti Banjir Kanal Timur (BKT). Namun Sisoko mengingatkan, bahwa keberadaan BKT nantinya bukan berarti Jakarta akan terbebas dari banjir sepenuhnya
“BKT diperuntukkan hanya untuk bagian timur Jakarta, dan harus diingat BKT juga memiliki dimensi atau kapasitas tertentu, sehingga masyarakat harus tetap membantu melalui upaya non struktural” tutur Siswoko.(rnd)

SUmber : www.pu.go.id

DPR SIAP TAMBAH ANGGARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM

2007-03-27T21:07:00.000-07:00

Komisi V DPR RI siap menambah alokasi anggaran program penyediaan air minum di kawasan perkotaan melalui sistem perpipaan dan sistem non perpipaan di perdesaaan. Demikian salah satu yang tercantum dalam draft kesimpulan rapat kerja antara Menteri Pekerjaan Umum yang didamping para pejabat eselon satu dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (26/3).

Masalah ketersediaan air bersih khususnya air minum memang menjadi poin pembicaraan penting dalam Raker tersebut. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan ketersediaan air bersih di Pulau Jawa saat ini sudah kritis. Terlebih di Jakarta yang sudah mengalami kesulitan mendapatkan air baku bagi PDAM.

Komisi V DPR juga mendorong Departemen PU untuk mengimlementasikan 3 program utama yakni pertama penanganan jalan dengan prioritas Jalan Lintas Barat, Tengan dan Timur Sumatera, Jalan Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, Trans Sunda Kecil, Lintas Maluku dan 11 ruas jalan di Papua.

Kedua, di bidang Sumber Daya Air dengan prioritas untuk mendukung ketahanan pangan akan dilakukan rehabilitasi 1,5 juta hektar jaringan irigasi dan pembangunan baru 560 ribu hektar. Ketiga di bidang Cipta Karya diprioritaskan peningkatan kapasitas penyediaan air minum sebanyakl 30 ribu liter per detik melalui keterlibatan pemerintah daerah dan investor.

Selain itu Komisi V DPR juga mendukung kebijakan dan arah pembangunan Departemen PU tiga tahun ke depan yang menekankan pada pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang di daerah perbatasan, daerah konflik, dan daerah rawan bencana. Juga mendukung pembangunan infrastruktur untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, keseimbangan pembangunan antar daerah, kualitas perumahan dan permukiman, serta mendorong industri konstruksi.

sumber : www.pu.go.id

MDGs, Tersisa Separuh Waktu

2007-03-27T02:15:00.000-07:00

Millenium Development Goals atau MDGs adalah proyek kemanusiaan yang dicanangkan PBB selama 15 tahun (2000-2015). MDGs disepakati semua anggota PBB, termasuk Indonesia.

Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi separuh pada 2015. Niat yang sama telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye pilpres saat menargetkan peningkatan pendapatan masyarakat dari 968 dollar AS menjadi 1.731 dollar AS dan penurunan jumlah orang miskin pada akhir jabatannya, dari 16 persen menjadi 8,2 persen pada 2009.

Sayang, akibat kenaikan harga BBM dan merebaknya bencana, jumlah orang miskin di Indonesia meningkat menjadi 17,75 persen (Maret 2006) atau sekitar 39 juta jiwa. Jumlah penganggur menjadi 40,4 juta jiwa, sekitar 38 per- sen dari jumlah angkatan kerja.

Bagi Amartya Sen, seseorang disebut miskin karena tak punya akses untuk memenuhi kebutuhannya. Akses yang menjadi hak tiap orang itu ditentukan "nilai diri". Bagi kebanyakan orang, nilai yang dimiliki sebatas tenaga kerja. Karena itu, kemiskinan dan kelaparan tak bisa diatasi dengan sekadar memperbesar produksi. Ada kesepakatan luas, jika pemberantasan kemiskinan adalah motif utama kebijakan pembangunan, pengadaan dan peningkatan penghasilan orang miskin adalah tujuan terpenting semua kegiatan.

Namun, ada dua paradigma berbeda tentang cara pencapaiannya. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi adalah resep terbaik memberantas kemiskinan karena akan menyerap tenaga kerja. Namun, kenyataan empiris menunjukkan hal berbeda. Penyebabnya, terutama akibat maraknya cara berproduksi padat modal dan hemat tenaga kerja.

Berseberangan dengan paradigma itu adalah keyakinan, orang miskin harus dibantu mendapat penghasilan. Usaha kecil diyakini sebagai pendukung utama perekonomian rakyat. Ketika persamaan kesempatan dengan usaha padat modal tersedia, usaha kecil diyakini bakal mampu meningkatkan investasi, inovasi, pengembangan usaha, dan penghasilan. Sayang, belum ditemukan bukti empiris yang meyakinkan bahwa asumsi itu bisa menjadi kenyataan. Lagi pula berhasil tidaknya sebuah usaha banyak ditentukan oleh pasar. Berangkat dari kenyataan pesimistis ini, opsi apa yang harus dipilih?

Pelibatan orang miskin

Tampaknya, meski tidak ada resep instan dan dipastikan manjur, beberapa hal berikut ini bisa menjadi pegangan dalam kebijakan memberantas kemiskinan.

Pertama, manusia, kesejahteraan, dan pengamanan masa depannya harus menjadi fokus utama kebijakan pembangunan. Bukan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemampuan bersaing atau integrasi ke pasar global. Sebagai bahan abstraksi, semua bisa merupakan gambaran tingkat kesejahteraan sebuah bangsa. Namun, secara nyata, data pendapatan per kapita, kegagalan pasar, dan buruknya governance sering mengaburkan banyak detail dan melupakan hambatan (ceteris paribus) yang merugikan orang, negara miskin, dan relasi asimetrik pasar global.

Kedua, lewat kebijakan dan regulasi, kesempatan sama harus diberikan dalam persaingan antara usaha kecil dan menengah- besar padat modal maupun antarusaha kecil itu sendiri.

Ketiga, pemberantasan kemiskinan lewat pengadaan lapangan kerja harus memerhatikan tingkat pengembangan industri dan integrasi sebuah negara di pasar dunia. Negara yang tingkat pertumbuhan industrinya belum maju, sementara sektor informalnya mendominasi, seperti Indonesia, perlu mempertimbangkan strategi yang pas. Ambisi agar mampu bersaing dalam pasar global sebaiknya dibarengi upaya mendukung usaha kecil sebagai basis industrialisasi.

Keempat, pemetaan masalah dan potensi sebuah negara serta akseptansi strategi pembangunan yang spesifik hanya akan bisa diterima luas bila hal itu dilakukan dengan melibatkan semua pihak, terutama orang miskin.

Kelima, negara berkembang dengan potensi pasar luas seperti Indonesia sering ditekan lembaga multilateral (terutama WTO, IMF, dan Bank Dunia) serta negara adidaya (khususnya AS) untuk membuka pasarnya dan menghilangkan subsidi. Bila ini dituruti, berdampak anjloknya tingkat upah dan meningkatnya PHK yang berarti meningkatnya jumlah orang miskin.

Bahwa cara pandang, nilai, dan struktur dalam perekonomian selalu berubah, telihat dalam kian pentingnya lingkungan sebagai faktor perekonomian. Tuntutan negara-negara berkembang berpenduduk besar—seperti China, India, dan Brasil—atas cadangan air, oksigen, dan energi yang kian terbatas akan mendorong perubahan drastis dalam pola konsumen di negara-negara maju. Hal ini membuat cara berproduksi padat modal yang bergantung pada sumber energi eksternal dan tak terbarui menjadi kian mahal sehingga tenaga kerja sebagai faktor produksi —kembali— menjadi penting.

Dengan demikian, pelibatan orang miskin akan semakin riil sehingga waktu tersisa untuk mengurangi jumlahnya pada 2015, menjadi lebih realistis.

IVAN A HADAR Pengamat Globalisasi

dimuat di harian kompas, 27 Maret 2007

MDGs dan Komitmen Pemerintah

2007-03-27T02:12:00.000-07:00

Capaian pembangunan milenium atau MDGs di Tanah Air tampaknya mengalami kemunduran. Laporan A Future Within Reach (2006) menempatkan Indonesia di kelompok terbawah bersama Banglades, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Niugini, dan Filipina (Kompas, 3/3/2007).

Mundurnya Indonesia dalam capaian MDGs melengkapi ukuran lain dengan hasil yang hampir sama, yaitu masih buramnya potret kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan, misalnya, bertambah dari 15,97 persen (Februari 2005) menjadi 17,75 persen (Maret 2006) (BPS, 2006). Ini menguatkan penilaian berbagai kalangan, pemerintah gagal dalam melaksanakan amanat yang diberikan rakyat.

Transisi pemerintahan

Kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat boleh jadi karena adanya perubahan sistem pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Perubahan pemerintahan tidak segera membawa perbaikan. Ada masa transisi untuk melakukan perbaikan dan perubahan di berbagai sektor dan lini pemerintahan.

Pengalaman sama pernah dialami negara-negara yang sebelumnya tergabung negara komunis Rusia, seperti Georgia dan Azerbaijan. Setelah pisah dari Rusia, negara-negara itu tidak langsung mengalami peningkatan kesejahteraan, bahkan kemunduran. Ini ditandai memburuknya angka pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka inflasi.

Di Georgia, angka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sampai minus 28 persen (1990) dan di Azerbaijan minus 16 persen. Angka inflasi di kedua negara itu meroket. Di Georgia, angka inflasi sempat tercatat 7.380 persen (1994) dan di Azerbaijan 1 875 persen (NHDR for Eastern Europe, 1996).

Pengalaman buruk Georgia dan Azerbaijan mengingatkan kita pada awal Orde Reformasi (1997), bersamaan krisis ekonomi. Tercatat, angka pertumbuhan ekonomi minus 13,68 persen (1998) dan inflasi 77,63 persen (BPS, 1999).

Meski demikian, ada perbedaan dari lama waktu pemulihan. Georgia dan Azerbaijan memerlukan waktu sekitar satu windu untuk pulih, ditandai membaiknya ekonomi makro dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bahkan dua tahun kemudian, kedua negara itu mengalami kemajuan besar melebihi capaian sebelum pisah dengan Rusia.

Celakanya, pengalaman seperti itu belum tampak di Indonesia meski masa reformasi memasuki usia lebih dari satu windu. Kita hanya mengalami perbaikan pada ekonomi makro tetapi tidak demikian halnya dengan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen pemerintah

Ditengarai, salah satu faktor penyebab perbedaan capaian dalam pembangunan antara Georgia dan Azerbaijan dengan Indonesia adalah dalam soal komitmen. Persoalannya, bagaimana mengukur komitmen yang abstrak dan normatif itu?

Untuk mengaktualkan komitmen itu, badan PBB menyatukan para pemimpin/ kepala negara untuk menandatangani target MDGs pada tahun 2000.

Namun, penandatanganan tanpa implementasi yang berorientasi output identik wacana, ilusi, atau komitmen kosong. Padahal, target MDGs dengan 18 goals baru merupakan sebagian komitmen kepala negara dari yang seharusnya dilaksanakan. Pemilihan 18 goals didasarkan pertimbangan ketersediaan data yang dapat didokumentasikan untuk mengukur kemajuan (International Poverty Centre, January/8/2007).

Maka, salah besar jika pencapaian target MDGs dijadikan ukuran kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan. Kesuksesan dalam pencapaian MDGs baru merupakan sebagian dari banyak persoalan yang harus diselesaikan. Artinya, yang terjadi di Indonesia sungguh memprihatinkan. Sebab, dalam konteks capaian MDGs saja kita mundur. Fakta ini mengindikasikan lemahnya komitmen para penyelenggara pemerintahan di Tanah Air.

Lemahnya komitmen penyelenggara pemerintahan sudah terdeteksi jauh hari sebelumnya. Perkiraan itu didasarkan ketidaksiapan pemerintah menyusun perangkat yang diperlukan dalam mengejar target yang ditetapkan. Dalam konteks ini ada tiga hal.

Pertama, ketersediaan data yang belum memenuhi seluruh goals MDGs baik pada level nasional maupun kabupaten/kota. Ketidaktersediaan data secara lengkap akan menyulitkan perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam proses pencapaian goals. Untuk capaian goals 5 misalnya, yaitu tentang angka kematian ibu. Ketersediaan data mengenai indikator kematian ibu sulit diperoleh terkait besarnya dana yang diperlukan dan tingkat kesulitan dalam pengumpulan data. Adalah tidak mudah mengidentifikasi seorang ibu meninggal karena sebab-sebab maternal. Ketersediaan data untuk kematian ibu yang dinilai berkualitas baru bisa diperoleh dari hasil survei demografi dan kesehatan. Data itu pun tergantung penyelenggaraan survei yang belum tentu dilaksanakan secara reguler sekali dalam tiga tahun. Celakanya, angka kematian ibu yang dihasilkan hanya pada tingkat nasional, belum level provinsi apalagi kabupaten/kota.

Kedua, sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pencapaian target MDGs. Otonomi daerah yang kini sebanyak 456 daerah kabupaten/kota diperkirakan memiliki variasi amat tajam dalam program pembangunan yang dilaksanakan.

Ketiga, pengawasan dan evaluasi dalam pencapaian target MDGs. Soal ketiga ini terkait soal pertama dan kedua. Bagaimana melakukan pengawasan dan evaluasi jika tidak ada data lengkap dan acuan standar guna menilai program pemda.

Tanpa kesiapan ketiga hal itu, diperkirakan sulit untuk mencapai target MDGs. Diharapkan dalam sisa perjalanan waktu, pemerintah bisa bekerja keras menyiapkan aneka perangkat yang diperlukan. Jika pemerintah menyadari arti penting pencapaian MDGs sebagai wujud komitmen, persiapan bisa dilakukan.

Patut dikemukakan, kegagalan dalam pencapaian target MDGs tidak hanya bisa dimaknai sebagai lemahnya komitmen kepala pemerintahan dan jajarannya, tetapi juga mengindikasikan ketakmampuan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sebab dengan hanya mengandalkan komitmen tetapi kurang memahami dalam aspek implementasi, merupakan cermin ketakmampuan. Sepatutnya masyarakat dapat mengetahui kadar komitmen dan kemampuan calon pemimpin saat pemilu maupun pilkada. Pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dan berkemampuan diyakini dapat membawa rakyatnya ke pintu gerbang kesejahteraan, yang berarti tidak sekadar berhasil memenuhi target MDGs.

Razali Ritonga Kepala Subdirektorat Analisis Konsistensi Statistik, BPS

dimuat di harian kompas, 27 Maret 2007

Indonesia Mundur Soal MDG

2007-03-25T21:32:00.000-07:00

Prestasi Setara dengan Myanmar, Banglades

Maria Hartiningsih

Hanoi, Kompas - Indonesia termasuk di jajaran negara-negara yang mundur dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Laporan "A Future Within Reach" mau pun Laporan MDGs Asia-Pasifik tahun 2006 menempatkan Indonesia dalam kategori terbawah bersama Banglades, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini dan Filipina.

Indonesia memperoleh skor negatif, baik dalam indeks kemajuan maupun dalam status terakhirnya. Dari 23 indikator dalam tujuh sasaran MDGs, enam di antaranya masuk ke dalam kriteria mundur yaitu, garis kemiskinan nasional, kekurangan gizi, kerusakan hutan, emisi karbon dioksida (CO2), air bersih di perkotaan dan sanitasi di pedesaan.

Posisi yang memprihatinkan itu menurut Duta Besar PBB untuk MDGs di Kawasan Asia Pasifik, Erna Witoelar, sebenarnya juga merupakan "wake-up call" dari Forum Masyarakat Sipil untuk MDGs. "Kita harus melihat yang sungguh-sungguh terjadi di dalam masyarakat kita," ujar Erna di sela jeda hari kedua Forum MDGs untuk Asia Timur dan Asia Tenggara di Hanoi, Jumat (2/3).

Ia menengarai, negara-negara yang termasuk pada kategori itu mengalami stagnasi karena pertikaian politik terus berlangsung sehingga menghambat bahkan merusak upaya-upaya perbaikan pembangunan. Kemunduran terjadi karena situasi itu ditambah oleh bencana alam mau pun bencana yang disebabkan ulah manusia.

Sekretaris Jendral Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk kawasan Asia-Pasifik, Kim Hak-Su dalam pertemuan makan pagi mengatakan, beberapa negara seharusnya tidak perlu mengalami masalah kekurangan gizi, karena kaya akan pangan. Namun diakui, ketidakmerataan dalam sistem distribusi tidak hanya bersifat teknis, tetapi terutama menyangkut sistem pembagian kekayaan yang tidak adil, serta pertumbuhan dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada yang miskin dan terpinggirkan.

Politis

Profesor Leonor Margnolis Briones mengingatkan pentingnya komitmen politik di tingkat kepemimpinan tertinggi. Ia mengingatkan beberapa CSO yang memperkenalkan pendanaan alternatif di bidang pembangunan sosial, khususnya MDGs, dan mengusulkan pemantauan kinerja pemerintah dalam pencapaian MDGs, termasuk yang dinilai sebagai "berhasil". CSO adalah singkatan dari Central Statistical Office (Kantor Pusat Statistik).

Untuk pendanaan, Erlinda Capones, wakil dari Badan Pembangunan Ekonomi Nasional Filipina mengusulkan debt for MDGs swap (pembayaran utang dialihkan untuk membiayai program MDGs), selain melalui strategi di tingkat pemerintah lokal.

Penasihat Senior Kebijakan Dana Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP) dari Kantor Regional Colombo, Omar Noman, mengingatkan, dimensi pendanaan tak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga politik. Ia mengkritik pendekatan yang menyandarkan pendanaan pada lembaga luar, karena akan semakin sulit memutus rantai ketergantungan. Ia mengusulkan untuk memulai dari apa yang dimiliki.

Forum sub-regional pencapaian MDGs di Asia Timur dan Asia Tenggara berakhir dengan setumpuk konsep ideal untuk mewujudkan pencapaian MDGs agar masa depan berada "di dalam jangkauan". Selebihnya adalah kerja konkret yang membutuhkan kerja keras dan komitmen kuat semua pihak.

Afrika bisa mencapai

Dari Cape Town, Afrika Selatan, disebutkan bahwa Afrika Selatan bisa mencapai target MDGs khusus untuk kepentingan anak-anak, sepanjang prioritas pengeluaran untuk itu menjadi prioritas pemerintah. Pernyataan itu disampaikan oleh Badan PBB untuk Dana Anak-anak (UNICEF) pada hari Rabu (28/2).

Macharia Kamau pejabat UNICEF mengatakan Afrika Selatan, kekuatan ekonomi utama di Benua Afrika, memiliki pendanaan yang memadai untuk mengurangi kematian anak-anak dua pertiga dan tingkat kematian ibu melahirkan hingga tiga perempat pada 2015 mendatang.

Afrika Selatan juga akan bisa membalikkan keadaan buruk soal penularan HIV/AIDS di antara anak-anak, banyak di antaranya kini telah ditampung di panti asuhan. "Dengan melihat kondisi anak-anak, tak banyak persoalan yang dihadapi dalam rangka memenuhi MDGs. Namun demikian ada beberapa hal soal MDG yang bakal tidak bisa dipenuhi dan di luar dari target. Namun jika kita yakin, target itu bisa dicapai," kata Kamau. (REUTERS/MON)

SUMBER : www.Kompas.com

ADB Tawarkan 4,39 Miliar Dolar AS Bantuan Luar Negeri Hingga 2009

2007-03-25T21:26:00.000-07:00

Bank Pembangunan Asia (ADB) menawarkan bantuan luar negeri sebesar 4,39 miliar dolar AS untuk periode 2006-2009 yang terdiri atas 3,82 miliar dolar AS pinjaman dan 47,6 juta dolar AS hibah.

“Itu kenaikan penawaran pinjaman yang sangat signifikan,” kata Wakil Presiden ADB, C Lawrence Greenwood di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan bahwa bantuan tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, perbaikan sektor keuangan, mendukung program desentralisasi pemerintah, dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), serta melindungi lingkungan.
Dia menambahkan bahwa bantuan itu telah memasukkan komitmen ADB yang disampaikan pada pertemuan CGI Juni 2006 sebesar 1 miliar dolar AS
Sedangkan Financial Program Coordinator ADB, Barend Frielink menjelaskan bahwa sebagian pinjaman akan dikenakan bunga pasar (sebesar LIBOR + 20 basis poin), dan sebagian lagi akan dikenakan bunga pinjaman lunak(1-1,5 persen per tahun dengan 1 persen pada masa grace period dan 1,5 persen sesudahnya).
Dia menambahkan sesuai konsesi, besar pinjaman yang dapat dianggap sebagai pinjaman lunak dengan suku bunga 1-1,5 persen pada setiap tahunnya hanya mencapai 100 juta dolar. Dengan demikian, jumlah pinjaman yang akan dikenakan bunga pinjaman pasar adalah sebesar 3,42 miliar dolar AS.
Pinjaman itu sendiri akan jatuh tempo dalam 30 tahun.
Sementara itu, Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia Edgar A Cua mengatakan bahwa besar pinjaman yang ditawarkan itu adalah angka yang flexible.
“Ini merupakan angka yang indikatif. Besar realisasi penarikan akan disesuaikan dengan negosiasi atau pembicaraan dengan pemerintah,” katanya.
Menurut data ADB, Jumlah pinjaman ADB yang sudah dicairkan hingga 2005 adalah sekitar 16,658 miliar dolar AS dengan jumlah utang tersisa (outstanding loan) mencapai 10,911 miliar dolar AS.
Untuk 2006, pinjaman aktif dari ADB mencapai 2,718 miliar dolar AS yang dimaksudkan untuk penyelesaian 37 proyek yag masih berjalan.
Data itu juga menyebutkan bahwa hingga 2009, pinjaman yang ditawarkan untuk mendukung reformasi kebijakan, terutama di tingkat pemerintahan daerah, mencapai 2,4 miliar dolar AS. Sedangkan untuk proyek investasi, pinjaman yang ditawarkan mencapai 1,517 miliar dolar AS.
Berdasarkan sektor, penawaran pinjaman terbesar berada pada sektor energi dan transportasi (24 persen)serta sektor lain di luar sektor infrastruktur dan sektor pertanian (21 persen).
ADB NYATAKAN TUJUH HAMBATAN UTAMA PEMBANGUNAN
Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan ada tujuh hambatan utama yang harus dihadapi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan serta pengangguran sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Wakil Presiden ADB, C. Lawrence Greenwood di Jakarta, Selasa mengatakan ketujuh hambatan utama itu adalah iklim investasi yang belum nyaman, pembangunan infrastruktur fisik yang masih terbatas, sektor keuangan yang tidak dikembangkan, kapasitas desentralisasi yang masih lemah, manajemen sumber daya alam yang belum tertib, pembelanjaan pembangunan yang rendah, dan manajemen sektor publik yang lemah.
Menurut dia, masih sedikitnya pembangunan infrastruktur fisik terutama disebabkan oleh kapasitas yang rendah untuk mendesain dan mengeksekusi proyek, serta terbatasnya anggaran. Padahal pemerintah menargetkan investasi sekitar 65 miliar dolar AS.
Sektor utama yang belum dikembangkan karena reformasi pascakrisis ekonomi masih belum memberikan variasi investasi atau belum terdiversifikasi sehingga ADB memandang perlu adanya tambahan produk bagi investasi non-perbankan. Padahal pemerintah menargetkan pertumbuhan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh sektor swasta.
“Selama ini hampir 85 persen investasi dibiayai oleh sektor perbankan,” kata ekonom utama ADB, Ramesh Subramaniam.
Perbedaan insentif pada level nasional dan desentralisasi, serta masih terkendalanya reformasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah dianggap sebagai beberapa penyebab dari masih rendahnya kapasitas desentralisasi, meski pemerintah menginginkan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Sementara itu belanja pemerintah yang masih rendah untuk pembangunan, katanya, diperkirakan disebabkan oleh sistem fiskal yang belum seimbang dan tidak efektif, kebijakan tarif dan insentif yang cenderung distorsif, serta sistem birokrasi izin yang sangat kompleks.
Hal itu sangat bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat pada layanan air bersih, kesehatan dan pendidikan, katanya.
Manajemen sumber daya alam yang belum tertib kemungkinan disebabkan oleh rendahnya kapasitas pemerintah daerah, dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sedangkan pemerintah dalam RPJMN menginginkan adanya manajemen sumber daya air yang terintegrasi dan berkelanjutan.
ADB akan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut dan mencapai tujuan ganda pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan tidak melupakan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG).
Untuk perbaikan di sektor ekonomi yang akan mengurangi pengangguran, ADB akan berupaya mengkatalisasi investasi sektor publik dan swasta melalui kombinasi reformasi sektor makro ekonomi, infrastruktur, dan sektor keuangan; pemilihan investasi pada proyek infrastruktur; dan pengembangan kapasitas swasta.
Pada sisi pembangunan sosial, ADB akan memfokuskan pada desentralisasi fiskal yang lebih seimbang, transparan, dan berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik. (Ant/e)

Sumber di sini

Pemerintah Tekan 5,21 Persen

2007-03-25T21:11:00.000-07:00

SEMARANG, KOMPAS - Pemerintah masih menargetkan pengurangan buta aksara sebanyak 5,21 persen untuk tahun 2009 dari 10,21 persen pada 2004. Oleh karena itu, program wajib belajar sembilan tahun tetap menjadi program unggulan untuk menekan tingkat buta aksara.

Hal ini diutarakan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, Sabtu (24/3), seusai memberikan orasi ilmiah berjudul "Percepatan Pemberantasan Buta Aksara" di Kampus Universitas Negeri Semarang (UNNES). Hal ini dilakukannya dalam rangka peringatan dies natalis ke-42 UNNES.

Menurut Mendiknas, untuk masyarakat yang buta aksara, pihaknya akan memberikan pelajaran keaksaraan. "Akan tetapi, wajib belajar sembilan tahun, baik pendidikan formal maupun nonformal, tetap menjadi yang terpenting. Oleh karena itu, masyarakat buta aksara tinggal residunya saja," tuturnya.

Pemberantasan aksara, menurut Mendiknas, tidak bisa berjalan terpisah dengan pendidikan dan perawatan kesehatan anak usia dini. Hal ini disebabkan kesuksesan dan kegagalan program pemberantasan buta aksara juga dipengaruhi kedua hal tersebut.

Melalui program wajib belajar, kata Bambang, diharapkan buta aksara hanya menjadi residu yang kuantitasnya relatif rendah. Namun, ia berharap pendidikan nantinya akan bisa lebih menyesuaikan peserta didik. Saat ini murid lebih banyak menyesuaikan diri dengan pembelajaran dari sekolah.

Bambang juga mengatakan bahwa pemberantasan buta aksara tidak dapat terlepas dari program pendidikan untuk semua dan tujuan pembangunan milenium (MDGs). Dalam MDGs terdapat tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu penghapusan kemiskinan. Pendidikan juga menjadi salah satu aspek yang dibidik dalam program ini. "Idealnya, pendidikan lebih didominasi pendidikan informal. Keluarga, masyarakat, dan otodidak bisa menjadi sumber pendidikan. Membaca koran atau menonton televisi juga berarti masyarakat sudah melakukan pendidikan informal," ujarnya.

Selain memberikan orasi ilmiah, Bambang juga secara simbolis memberikan batuan kepada beberapa institusi yang mengembangkan pendidikan luar sekolah. Setelah itu, dia berkeliling menyaksikan pameran yang menampilkan berbagai hasil karya mahasiswa UNNES.

source : www.kompas.com

POWER OF WATER!!!-UPDATED

2007-03-22T20:07:00.000-07:00

“Setengah juta pelanggan PT Palyja (PAM Lyonnaise Jaya) terancam tidak akan mendapatkan air selama musim kemarau ini. Bahkan, perusahaan ini belum bisa memastikan sampai kapan kesulitan pasokan air baku terjadi” (www.tempointeraktif.com)

Warga Jakarta mulai merasakan dampak musim kering. Debit air pasokan dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) di kawasan perumahan belakangan ini menurun. Bahkan, air yang keluar berwarna kekuning-kuningan dan berbau. (www.metronews.com)

”Krisis air bersih yang terjadi di tanah air kini mulai dirasakan warga pesisir Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kesulitan air bersih memaksa warga di Kecamatan Kapetakan mengunaka air telaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.” (www.metronews.com)

Data terbaru yang diperoleh dari Departemen Pertanian kemarin menyebutkan, areal tanaman padi yang puso secara nasional telah mencapai 1.600 hektar dari 59.000 hektar tanaman yang mengalami kekeringan. Potensi produksi padi yang hilang secara kasar diperkirakan mencapai 6.400 ton gabah kering giling atau senilai sekitar Rp 12,8 miliar. (www.kompas.com)

Di Lombok, Nusatenggara Barat, misalnya, sumur-sumur mengering, belum lama ini. Kondisi tersebut memaksa warga di Kabupaten Lombok Tengah berusaha keras mendapatkan air bersih. Seperti warga di Desa Prabu dan Penggempur, Kecamatan Pujut harus berjalan hingga lima kilometer menuju sumur yang masih berisi air. Kesulitan memperoleh air bersih sudah berlangsung sejak dua pekan terakhir. (www.liputan6.com)

Musim kemarau beberapa bulan terakhir memberikan dampak yang besar terhadap ketersediaan air di beberapa pelosok nusantara. Di negara yang gemah ripah loh jenawi, ternyata air bisa menjadi barang langka di kawasan perkotaan dan perdesaan. Hal ini menimbulkan kerugian secara materiil dan in materiil bagi umat manusia direpublik ini..

Tapi tulisan ini tidak akan berbicara banyak soal kekeringan yang terjadi saat ini. Beberapa potongan berita diatas Cuma akan menjadi entry point untuk memotret seberapa pentingnya air untuk kehidupan dan bagaimana kekuatannya. Judul diatas bukan mau ngikutin judul bukunya Masaru Emoto yang judulnya Power of Waters. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi apa yang bisa dilakukan oleh Air dan efek yang mungkin muncul. tulisan yang senada pernah gue buat dengan judul alam dan manusia , dan waktu itu mas Johan meminta pendapat gue soal air.

OK seperti biasa (kalo kata ipin khas banget deh) kita akan berbicara mengenai serba-serbi air. Air (rumus kimia: H₂O) adalah benda tak berwarna, tak berbau dan tak berasa yang diperlukan oleh semua kehidupan di bumi agar mereka dapat bertahan hidup. Air merupakan jaringan kimia yang berada dalam bentuk cair pada tekanan biasa dan pada suhu kamar. Sekitar 3/4 dari permukaan bumi diliputi air. Bahkan 72% dari berat tubuh kita adalah air.... hmmmmmm menarik juga

Dalam kebijakan di pemerintah pusat Indoensia saat ini, sasaran dari Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengacu pada sasaran terukur yang telah tertuang dalam RPJMN 2004–2009 dan sasaran dalam pencapaian MDG tahun 2015 serta beberapa sasaran terukur lainnya. Selain itu juga menuju sasaran yang normatif seperti tertuang dalam PP No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM. Sasaran yang tertuang dalam RPJMN 2004-2009 dalam pengembangan air minum adalah: Meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui perpipaan secara nasional menjadi 40% dengan cakupan pelayanan untuk penduduk di kawasan perkotaan dapat meningkat menjadi 66% dan kawasan perdesaan menjadi 30%.Dengan kondisi pelayanan air minum perpipaan nasional pada tahun 2004 sebesar 17,96% atau 39 juta jiwa yang terlayani, maka perlu peningkatan sampai 22,04% selama kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2009 jumlah penduduk yang akan memiliki akses air minum perpipaan diprediksi sekitar 92,4 juta jiwa, 40% dari total prediksi penduduk 231 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan cakupan pelayanan sekitar 53,4 juta jiwa selama 5 tahun ke depan. Masyarakat Perkotaan, akan meningkat menjadi 66% (61 juta jiwa), sehingga perlu meningkatkan akses air minum untuk penduduk sebanyak 30,2 juta jiwa. Masyarakat Perdesaan, akan meningkat menjadi 30% (37,7 juta jiwa), sehingga perlu meningkatkan cakupan akses air minum untuk penduduk sebesar 29 juta jiwa

Pada tahun 2004 penduduk Indonesia yang telah memiliki akses terhadap air minum yang aman baik melalui sistem perpipaan maupun non perpipaan telah mencapai 55,43%. Sesuai kriteria MDG, diharapkan pada tahun 2015 tingkat akses terhadap air minum aman dapat mencapai 80% atau sekitar 196 juta jiwa dari 246 juta jiwa penduduk dengan sistem perpipaan sebesar 60% dan non-perpipaan terlindungi sebesar 20%.

	1990	2004	2009	2015
Cakupan RPJMN – Perpipaan (%)	-	18	40	-
Cakupan MDG-Nasional (%)	42.29	55.43	67	80
- Cakupan MDG Perkotaan (%)	62.70	61.69	73	87
- Cakupan MDG Perdesaan (%)	35.84	50.27	60	72
Cakupan MDG- Perpipaan (%)	14.11	17.96	32	48
- Cakupan MDG- Perpipaan Perkotaan (%)	37.75	32.84	49	47
- Cakupan MDG- Perpipaan Perdesaan (%)	5.57	6.95	15	20
Cakupan MDG-Nonpipa Terlindungi (%)	28.18	37.47	33	32
- Cakupan MDG-Nonpipa Terlindungi Perkotaan (%)	24.95	28.85	25	15
- Cakupan MDG-Nonpipa Terlindungi Perdesaan (%)	30.27	43.32	45	24
Cakupan Nonpipa Tidak Terlindungi (%)	55.71	44.57	33	20
- Cakupan Nonpipa Tidak Terlindungi Perkotaan (%)	37	38	27	13
- Cakupan Nonpipa Tidak Terlindungi Perdesaan (%)	64	50	40	28
Cakupan MDG Nasional – Perpipaan dan Non- Perpipaan (Juta Jiwa)	75.86	120.32	158	202
Cakupan RPJMN Nasional - Perpipaan (Juta Jiwa)	-	38.99	98.7	-

Dikutip Dari Permen PU soal KSNP-SPAM

Fungsi air dapat dibagi menjadi dua fungsi : fungsi domestik dan fungsi communal (referensi dari gue). Fungsi domestik terkait dengan fungsi air sebagai air minum, sebagai keperluan memasak, mencuci dan lainya yang terkait dengan kehidupan pribadi manusia. Sedangkan air sebagai fungsi komunal seperti untuk pengairan sawah, sumber pembangkit tenaga listrik, bahan produksi di industri dan lain-lain. Fungsi domestik dapat mengangkat dirinya menjadi fungsi communal ketika berhubungan dengan masyarakat sekitarnya, seperti penggunaan sumur bersama, MCK umum, tanki air communal dan lain sebagainya.

Penurunan daya dukung dan kerusakan lingkungan menyebabkan kelangkaan sumber air yang bersih dan dapat diminum. Di era 80-an Kekeringan di Afrika menghiasi berbagai media seperti di ethiopia. Saat ini kekeringan bukanlah mutlak milik negara-negara di Afrika. Kekeringan mulai melanda benua amerika, Asia, dan Eropa. Kekeringan disebabkan oleh pemanasan global yang merubah siklus hidrologi di berbagai kawasan. Bahkan pada tahun 2003, Negara Bagian Texas di Amerika sempat mengalami kekeringan air sehingga diibaratkan air seperti layaknya emas.

Hal ini ditambah lagi dengan polusi industri sehingga menyebabkan penurunan kualitas air hingga ke titik tidak layak minum. Pencemaran di sungai-sungai besar di berbagai benua bukan barang baru lagi. Hal ini menjadi masalah karena banyak dari sungai-sungai tersebut merupakan nafas kehidupan warga di negara tersebut. Sebagaimana kita tahu, bahwa peradaban di beberapa benua dibentuk oleh sungai, seperti India, Cina, Persia (irak), Eropa, dll

Jumlah air yang tidak bertambah malah menurun secara kualitas harus berkejaran dengan jumlah penduduk dunia yang makina hari makin berpacu dan bertambah kaya kacang goreng. Dengan logika sederhana bahwa jumlah air di dunia tidak akan bertambah banyak sebagaimana jumlah penduduk bertambah, maka dipastikan ada satu titik dimana jumlah penduduk lebih banyak dari jumlah air yang bisa digunakan (INGAT!!! Air yang bisa digunakan). Konsekuensinya tentu ada kekurangan air di planet ini..

Ok misal kondisi kekeringan seperti sekarang di Indonesia ini terjadi di dunia. Kita pindahkan kondisi saat ini ke kondisi di dunia. Ketika setiap negara di muka bumi ini mengalami kekeringan air...misal orang amerika gitu ya, ternyata mengalami kekeringan air sama seperti orang-orang di ethiopia atau di somalia...

Jadinya gimana??? Air dapat menjadi komoditas yang dapat dijual saudara-saudara.. misal gini, saat ini minyak harganya US$ 70/barel. Nah di masa depan harga air bisa seharga segitu kalo air sudah mencapai titik jenuh dan tidak bisa mencukupi kebutuhan penduduk di dunia. Prinsip ekonomi sederhana, ketika terjadi kelangkaan sumber daya, maka yang terjadi kemudian adalah air bertransformasi menjadi barang ekonomis.. ya sekarang air memang sudah menjadi barang ekonomis di perkotaan, tapi nanti air akan menjadi barang ekonomi yang dihargai seperti minyak bumi.

Jazirah arab jaman baheula, peperangan yang terjadi antar kafilah dan suku banyak disebabkan karena perebutan rute dagang dan perebutan oasis yang notabebene adalah sumber air di pada pasir. Jazirah arab adalah model kecil peperangan yang terjadi diakibatkan keterbatasan sumber daya air yang berkualitas. Pernah nonton MADMAX?? Film itu menceritakan bagaimana air dan bensin menjadi sumber peperangan dan konflik antara geng di bumi pada masa depan... (beda dengan Waterworld dimana isinya film itu aer semua)

Dalam lampiran yang gue taro di bawah, penulis mencoba menggambarkan bahwa pada tahun 2070 negara saling berperang untuk memperebutkan air. Negara-negara adidaya menyerang negara-negara yang kaya dengan sumber daya air untuk direbut sumber daya airnya bahkan untuk dijual ke negara lain. Saat ini Amerika dan konco-konconya menyerang Irak dan Jazirah arab untuk menguasai sumber daya minyak yang berlimpah di negara-negara ityu. Di masa depan perhatian akan dialihkan ke negara-negara tropis penguasa air seperti Brazil, Indonesia (kalimantan lebih tepatnya), Rusia, dan negara-negara dengan kualitas sumber daya air yang tinggi.

Terlalu bombatis??? Mungkin rekan-rekan berpikir saya agak mengada-ngada.. tapi tanpa sadari hal itu sekarang sudah mulai terjadi. Tentunya tidak dengan mengangkat senjata dan roket nuklir.. itu jalan terakhir yang biasa dipilih oleh negara-negara adi kuasa. Yang saat ini terjadi adalah pengambil alihan sumber daya air melalui agenda privatisasi pengelolaan sumber daya air seperti air minum.. Gue sama sekali tidak anti terhadap privatisasi, apalagi apabila hal itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan ke maysarakat yang ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi perlu di waspadai apabila semua sumber daya air dikuasai oleh pihak asing, maka wajar saja dunk apabila keberpihakan swasta bukan kepada rakyat tetapi kepada profit yang akan dihasilkan (FYI : Air minum merupakan salah satu bisnis yang amat menarik dan menguntungkan)

Apabila privatisasi di bidang manajemen pelayanan air minum itu merupakan sebuah cara yang tidak haram apabila output yang ingin dikejar adalah profesionalitas manajemen, peningkatan kualitas air minum dengan tarif yang terjangkau. Yang menjadi salah adalah ketika air dijadikan sebagai sebuah komoditas privat dengan harga yang tidak terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Karena prinsip dari sebuah barang publik adalah tidak tertutupnya akses untuk semua orang untuk mengakses barang tersebut. Dan harga pastinya dapat menutup akses tersebut

Agak menakutkan ya postingan gue... ya memang begitu..... So, kekeringan di Indonesia hanyalah sebuah indikasi bahwa Bumi ini sudah mulai kekurangan air berkualitas, sehingga air berkualitas merupakan komoditas unggulan yang dapat dijual bahkan menjadi sumber peperangan di masa depan... Jadi berhati-hati lah indonesia. SDA yang melimpah dapat menjadi komoditas unggulan di masa depan, tetapi bisa juga menjadikan negara ini sasaran empuk negara-negara kaya minus air

SELAMAT HARI AIR SEDUNIA

-Catuy-

LAMPIRAN

Water in 2070 (imajinasi)

UU 7/2004 tentang SDA

sudah pernah di posting di blog ini

Baru 18% Penduduk RI yang Dapat Akses Air Bersih

2007-03-20T05:53:00.000-07:00

Air bersih semakin sulit diakses oleh penduduk Indonesia. Dari sekitar 220 juta penduduk, baru sekitar 18 persen yang mendapat akses air bersih.

Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Millenium Development Goals (MDG's), yang pada 2015 menargetkan 69 persen penduduk Indonesia mendapat akses air bersih. Apalagi tahun 2004, air bersih di Indonesia mengalami penurunan hingga 87 persen.

"Penurunan ini salah satunya diakibatkan saat ini 80 persen air di kota-kota di Indonesia, termasuk Jakarta terkontaminasi bakteri E.coli," ujar Duta MDG's untuk RI Erna Witoelar dalam seminar memperingati Hari Air Sedunia di Kantor Bappenas, Jl Diponegoro, Jakarta, Selasa (20/3/2007).

Bakteri eschericia coli ini menyebar ke air baku karena 60 persen septic tank warga di perkotaan letaknya terlalu berdekatan dengan sumur, yakni kurang dari 10 persen.

"Untuk mengatasi masalah ini, harus ada aksi konkret dari pemerintah. Yakni dituangkan dalam aksi yang pro-poor dan berbasis kinerja yang berkelanjutan," imbuh Erna.

Erna pun mengusulkan harus ada action plan, yang terdiri dari pembangunan manusia, infrastruktur dasar, dan tata kelola pemerintah

Sumber : Detik.com

Kemampuan Membayar Utang

2007-03-19T23:22:00.001-07:00

Ivan A Hadar

"There is a real need for significant debt reduction or restructuring not only for the least developed countries but also for middle-income developing countries" (Susilo Bambang Yudhoyono, At the Meeting on Financing for Development New York, 14/9/2005).

Beberapa waktu lalu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer mengatakan, Indonesia tidak akan mendapat pemotongan utang luar negeri karena negeri ini dianggap mampu membayar utang luar negerinya. Menurut dia, pembayaran utang tidak akan menghambat Indonesia mencapai tujuan pembangunan mileniumnya (Kompas, 24/10/2005). Benarkah?

Secara tidak langsung, Pemerintah Indonesia membantah pernyataan itu. Sri Mulyani, misalnya, mengatakan, "Salah satu kesulitan pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk pembangunan milenium, adalah utang luar negeri. Atas dasar itu, Indonesia akan terus menyuarakan pentingnya penghapusan utang bersama negara berkembang lainnya" (Koran Tempo, 24/10/2006).

Masalah utang baru

Baru-baru ini, bekerja sama dengan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD), Indonesia menjadi tuan rumah "Regional Workshop on Debt Sustainability and Development Strategy". Perwakilan dari 17 negara debitor di Asia mencoba merumuskan variabel baru yang dapat digunakan untuk menghitung kemampuan negara berkembang dalam membayar utang kepada para kreditor (Kompas, 21/2/2006).

Negara-negara itu berharap kemampuan pembayaran pinjaman tidak hanya diukur dari rasio utang terhadap produk domestik bruto seperti diterapkan para kreditor, tetapi mempertimbangkan variabel pembangunan seperti investasi bidang sosial, terutama biaya pemberantasan kemiskinan.

Namun, kini berbagai pernyataan tentang pentingnya penghapusan utang dan rekomendasi terkait debt sustainability masih sebatas retorika. Konon, untuk menutupi kebutuhan pembiayaan APBN 2006, pemerintah dalam pertemuan CGI (Consultative Group on Indonesia), yang direncanakan di Jakarta dalam waktu dekat, memastikan mengajukan pinjaman sebesar 3,55 miliar dollar AS (sekitar Rp 33 triliun). Termasuk menerima tawaran 1 miliar dollar AS dengan bunga lebih tinggi dari Jepang. Prinsip "gali lubang, tutup lubang" masih berlaku.

Dengan demikian, jumlah utang luar negeri kita tahun ini (akan) kembali sama atau lebih besar ketimbang sebelum pembayaran cicilan stok dan bunga utang 2005. Logika sederhana, jika ingin meminta penghapusan utang, Indonesia harus menghindari membuat utang baru.

Pemerintah "berjanji" konsisten menerapkan kebijakan hanya akan membuat utang baru jika diperlukan, dengan jangka waktu panjang dan bunga utang lunak, serta terus menurunkan porsi kredit ekspor. Ada pula rencana menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto yang kini berjumlah sekitar 50 persen menjadi 30 persen dalam beberapa tahun ke depan (Kompas, 11/1/2006).

Namun, banyak yang meragukan keberhasilan ambisi itu. Konon, Indonesia juga satu-satunya negara yang tidak memiliki Debt Management Office. Lebih dari itu, ambisi yang dikemukakan pemerintah masih sebatas pernyataan yang belum memiliki landasan hukum.

Sebuah ironi, negeri yang tergolong "pengutang berat" (SILIC) ini proses Rancangan Undang- Undang (RUU) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, RUU Pengelolaan Utang, dan RUU Pembatasan Utang berjalan lambat.

Ironi lain, terungkap dalam konferensi pers terbentuknya Kaukus Anggota Parlemen tentang Utang (KAPU), ialah meski "pemerintah telah membayar pokok dan bunga utang luar negeri Rp 173 triliun lebih tinggi dari jumlah utang baru yang diperoleh", jumlah utang luar negeri dari tahun ke tahun terus bertambah (Kompas, 6/2/2006).

Tak perlu malu

Secara teoretis, Daseking dan Kozack (2004) memprediksi, negara seperti Indonesia akan gagal mencapai target pertama MDGs (Millenium Development Goals) berupa pengurangan kemiskinan menjadi separuh pada 2015, kecuali mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi, berhasil memperkuat institusi, melaksanakan kebijakan prorakyat kecil, serta tidak terperangkap utang.

Kini, pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri pemerintah memakan porsi 31 persen hasil pajak. Jumlah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan prorakyat miskin, membiayai pembangunan infrastruktur dan investasi sosial lainnya. Tahun 2000, sekitar 15,4 persen penerimaan dalam negeri pemerintah untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri setelah dikurangi utang yang dijadwal ulang.

Tahun 2001-2005 rasio ini mengalami kenaikan 22 persen. Perlu diingat, sejak 2003 utang luar negeri yang dijadwal ulang melalui Paris Club 1 (September 1998) dan Paris Club 2 (April 2000) banyak yang habis masa jeda bayarnya (grace period).

Tahun 2004, alokasi pemerintah untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri menjadi Rp 69,6 triliun atau sekitar 32 persen dari total penerimaan PPh dan PPN tahun itu. Artinya, nyaris sepertiga PPh dan PPN yang dibebankan kepada masyarakat dipakai untuk membayar utang luar negeri pemerintah.

Tambahan utang baru 3,4 miliar dollar AS pada awal 2005 kian melambungkan alokasi cicilan bunga dan pokok utang. Hal yang kini berlanjut dengan keputusan mengambil utang baru sebesar 3,55 miliar dollar AS pada 2006.

Dampaknya terlihat dalam beberapa kenyataan. Data BPS terbaru menunjukkan, lebih dari sepertiga populasi anak-anak di bawah lima tahun mengalami kekurangan gizi.

Sementara itu, meski sudah naik dalam APBN terakhir, anggaran di bidang pendidikan masih kecil. Sebagai perbandingan, proporsi anggaran pendidikan Indonesia hanya 8,7 persen dari total anggaran pembangunan saat Thailand menghabiskan 30 persen, Myanmar 18 persen, dan Banglades 16 persen.

Dalam hal itu, kita tak bosan mengingatkan peringatan Unicef, Indonesia bakal kehilangan generasi akibat kekurangan gizi, buruknya kesehatan, dan rendahnya pendidikan.

Kembali ke kutipan pidato SBY, pemerintah mengakui ketidakmampuan membayar dan karena itu membutuhkan pemotongan utang demi pencapaian tujuan pembangunan milenium.

Kita tak perlu malu, apalagi "sok gengsi". Ini adalah bentuk kejujuran yang perlu diapresiasi karena memiliki tujuan mulia, yaitu pencapaian pengurangan jumlah orang miskin secara signifikan.

Ivan A Hadar Direktur Eksekutif Indonesian IDE (Institute for Democracy Education)

Opini Kompasdimuat tanggal 22 maret 2006

sumber : www.kompas.com/kompas-cetak/

Petani, Kemiskinan, dan Reforma Agraria

2007-03-15T21:36:00.000-07:00

Bulan Maret ini Badan Pusat Statistik melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional. Survei berkala ini akan memotret kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan akan menjawab posisi terakhir kemiskinan di Indonesia.

Hasil survei akan diumumkan pada September 2007. Dengan garis kemiskinan Rp 152.847 per kapita per bulan (setara konsumsi 2.100 kkal), angka resmi jumlah warga miskin kini 39,1 juta orang (17,75 persen), meningkat 3,95 juta, ketimbang Februari 2005 yang 35,1 juta (15,97 persen).

Petani gurem di pedesaan

Siapa dan di mana orang miskin tinggal? Hasil Sensus Pertanian 2003 menyebutkan, jumlah rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar—milik sendiri maupun menyewa—meningkat 2,6 persen per tahun dari 10,8 juta rumah tangga (1993) menjadi 13,7 juta rumah tangga (2003).

Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan juga meningkat dari 52,7 persen (1993) menjadi 56,5 persen (2003). Dari 24,3 juta rumah tangga petani berbasis lahan (land base farmers), 20,1 juta (82,7 persen) di antaranya dapat dikategorikan miskin.

Karena sebagian besar rumah tangga petani di Indonesia (73,4 persen) adalah petani padi/palawija, maka sebagian besar petani gurem adalah petani padi/palawija. Menurut Berita Resmi Statistik (September 2006), 63,41 persen penduduk miskin ada di daerah pedesaan.

Data-data itu menggambarkan dua hal: sebagian besar petani miskin dan sebagian besar orang miskin itu petani. Mereka tinggal di pedesaan. Data itu juga menunjukkan, kemiskinan yang diderita petani adalah kemiskinan struktural, kemiskinan aset, yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan langkah karitatif, seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan tunai bersyarat.

Besarnya jumlah rumah tangga miskin ini tidak bisa dipandang sebagai insiden, harus dipandang sebagai sesuatu yang bersifat struktural, dan perlu langkah- langkah struktural dan radikal guna mengatasinya. Tanpa itu, kemiskinan akan menjadi virus laten yang sulit diberantas.

Sudah lama

Kemiskinan petani, terutama petani padi, sudah terekam lama. Setelah krisis, nilai tukar petani terus merosot. Artinya, perbandingan harga yang diterima dan dibayarkan petani kian menurun. Ini menjadi petunjuk, kesejahteraan mereka kian merosot dan miskin. Kini tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi sebelum krisis dan keadaan sebaliknya terjadi di perkotaan.

Hal itu menandakan pengentasan kemiskinan di pedesaan lebih lamban. Kebijakan antipedesaan, seperti impor beras, penurunan harga pembelian gabah dan bea impor, hanya akan memperdalam tingkat kemiskinan. Yang diperlukan adalah beleid yang mempromosikan pedesaan.

Bagaimana mempromosikan pedesaan? Ada banyak cara. Untuk Indonesia, tangan Coelli dan Rao (2004) bisa dipinjam. Dengan menganalisis data 93 negara periode 1980-2000, keduanya menyimpulkan dua faktor terpenting yang berdampak negatif pada pertumbuhan produktivitas pertanian (pedesaan): ketimpangan pemilikan lahan dan kebijakan yang menekan desa tetapi menguntungkan kota.

Pada 1995, jumlah petani tunalahan di Jawa sebanyak 48,6 persen, meningkat jadi 49,5 persen (1999). Meski tak separah di Jawa, di luar Jawa cenderung sama. Pada 1995 jumlah petani tunalahan 12,7 persen, meningkat 18,7 persen (1999). Sebaliknya, 10 persen penduduk di Jawa memiliki 51,1 persen tanah (1995) dan jadi 55,3 persen (1999). Itu menunjukkan ketimpangan distribusi pemilikan tanah kian parah.

Beban industrialisasi

Sepanjang Orde Baru, petani dan pertanian memikul beban industrialisasi. Lewat politik pangan murah untuk menjaga stabilitas upah buruh, surplus pertanian mengalir ke industri. Prestasi swasembada pun tidak linear dengan kesejahteraan petani. Di China dan Korea Selatan, strategi itu dipakai. Bedanya, saat industri menghasilkan surplus, sebagian keuntungan dikembalikan ke pertanian. Yang terjadi di Indonesia sebaliknya, setelah diperas, pertanian ditinggalkan. Surplus industri dipakai buat konsumsi barang mewah, membangun properti dan dibawa ke luar.

Ini terjadi hingga kini. Misalnya, cukai rokok tiap tahun lebih Rp 30 triliun, lebih tiga kali dividen pemerintah dari BUMN. Ini menggambarkan pertanian berpotensi besar, tetapi kapital yang kembali ke pertanian tidak sebanding dengan yang keluar. Struktur yang mengisap dan menekan inilah yang membuat petani kian miskin. Membiarkan ketimpangan pemilikan lahan dan pengisapan pedesaan sama saja membiarkan petani tetap terbelenggu kemiskinan.

Dari sisi petani, agar bisa keluar dari kemiskinan, tanah, modal, pengetahuan, dan teknologi, serta akses pasar menjadi kebutuhan primer. Tidak cukup dengan redistribusi tanah (landreform). Sejarah mengajarkan, karena tidak didukung infrastruktur penunjang, redistribusi tanah ternyata menyebabkan produksi menurun beberapa tahun. Maka, perlu program penunjang, program plus, yakni perkreditan, penyuluhan, pendidikan, latihan, teknologi, pemasaran, manajemen, infrastruktur, dan lain-lain.

Inilah landreform plus atau reforma agraria. Karena itu, tekad Presiden Yudhoyono untuk membagikan enam juta dari 8,15 juta hektar lahan buat petani mulai 2007 harus dilengkapi program plus. Tanpa program penunjang, mustahil petani terentas dari lembah kemiskinan.

Khudori Peminat Masalah Sosial-Ekonomi Pertanian

Dimuat di Opini Kompas, tanggal 16 Maret 2007

Dana Pengentasan Kemiskinan Ditingkatkan

2007-03-15T21:00:00.000-07:00

Jakarta, Kompas - Dana program pengentasan kemiskinan di tingkat kecamatan dipastikan akan meningkat. Peningkatan berasal dari gabungan pendanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada di beberapa departemen.

Tahun 2007 dimulai penggabungan dua departemen, Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan menghasilkan dana Rp 4 triliun.

Dari dana itu, 2.806 kecamatan akan menerima bantuan Rp 500 juta hingga Rp 1,5 miliar per kecamatan setiap tahun.

Setahun berikutnya, setiap kecamatan dianggarkan Rp 3 miliar per tahun untuk program pemberdayaan masyarakat. "Sudah ada komitmen tujuh kementerian sehingga anggaran program kemiskinan mencapai Rp 11 triliun pada tahun 2008," kata Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat dalam Simposium Nasional JICA-LSM 2007, "Membangun Kerjasama Berbasis Masyarakat yang Lebih Baik untuk Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Indonesia" di Jakarta, Kamis (15/3).

Menurut Sujana, sebenarnya dana penanggulangan kemiskinan tersebar di 19 departemen/kementerian.

Akan tetapi, untuk mengumpulkannya ke dalam satu koordinasi program tidak mudah.

"Masih ada tentangan karena bantuan langsung kepada masyarakat itu hal baru. Sebelumnya dari atas ke bawah yang melibatkan banyak konsultan dan fasilitator, yang ujungnya menyangkut komisi bagi birokrat," ujarnya.

Bila sebelumnya hanya 20 persen dari total anggaran yang dapat diterima masyarakat, pendekatan baru akan menaikkan dana yang diterima masyarakat meningkat menjadi 60 persen.

Melalui sistem baru yang terus dikembangkan, program berbasis masyarakat, Sujana mengatakan bahwa 22 lembaga donor siap mendanai.

Syaratnya, masyarakat miskin calon penerima bantuan dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaannya.

Adapun program berbasis masyarakat yang dimaksud, di antaranya model pembangunan sistem padat karya, simpan pinjam, dana bergulir, dan pembiayaan kredit mikro. Setiap program melibatkan fasilitator terlatih.

"Setiap tahun kami perkirakan akan dihasilkan 60.000-an fasilitator yang akan disebar ke seluruh Indonesia," katanya.

Sumber : kompas online

New virtual network unites women in politics around the globe

2007-03-13T19:59:00.000-07:00

New York — ‘iKNOW Politics,’ the first virtual network linking women in politics throughout the world, was launched today at the United Nations in New York. Short for the International Knowledge Network of Women in Politics, iKNOW Politics is the first online space specifically designed to make governance work better for women and to advance the role and number of women in political and public life.

“Women gain experience from being able to network with each other. ‘iKNOW Politics’ will give them that chance. By joining elected women leaders with aspiring young politicians, and political candidates with professional lobbyists, iKnow Politics will equip women across borders, generations, faiths and opinions to address the acute under-representation of women in public life and to enter the political fray,” said UNDP’s Director for Democratic Governance Pippa Norris in advance of the launch.

Designed by women in politics and drawing on a database of over 100 experts on women in politics, iKNOW Politics allows users to access an online library of more than 400 reports and training materials in English, French and Spanish from leading international agencies, research institutions, academia and civil society groups. It provides a virtual forum where women can exchange ideas and advice, along with an array of resources on election campaigns, political parties, parliaments, lobbying, budgets, legislation and post-conflict and transitional participation. The site is also being developed in Arabic.

Speaking at the launch in New York, Geraldine Ferraro, who earned her place in history as the first woman vice-presidential candidate on a national party ticket in the United States, described the initiative as a pragmatic strategy that would bring the disconnected into the fold. She encouraged all present to “use the network to tell others how you have achieved success and to support your own political ambition.”

“I know the difficulties of being a woman in politics,” she said. “When I ran for vice-president in 1984, I let women around the United States know that there are no limits to what we can do. This is made even truer for women around the world by iKnow Politics.”

Liberian President Madame Ellen Johnson-Sirleaf, the first democratically elected woman president in Africa, put her support behind the initiative: “While the winds of change have begun to blow, women remain on the fringes of political power. That is why the creation of iKNOW Politics, the premier network for women in politics, will provide women with the tools necessary to participate meaningfully in every facet of political life,” she said.

The need for this resource is clear. Though the number of women in politics has grown in recent years, they are still under-represented and face innumerable obstacles to full participation. In 2006, less than 17 percent of parliamentarians were women, according to IPU, and elected women head only 13 of the world’s 194 states and governments, as reported by the Worldwide Guide to Women in Leadership.

This initiative was founded in partnership by the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), the Inter-Parliamentary Union (IPU), the National Democratic Institute for International Affairs (NDI), the United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).

For more information, go to www.iknowpolitics.org.

Source : www.UNDP.org

Visi Pendidikan Kabur

2007-03-13T18:40:00.000-07:00

Pengentasan Kemiskinan Cenderung Berwujud Bantuan Biaya Hidup

Jakarta, Kompas - Kian menyempitnya peluang bagi warga negara yang miskin untuk memperoleh layanan pendidikan merupakan pertanda pemerintah tidak punya visi yang jelas untuk menjabarkan tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Pendidikan disepakati sebagai jembatan emas menuju perbaikan harkat hidup. Tetapi, dengan makin sulitnya warga negara miskin untuk mengenyam pendidikan, harkat hidup bangsa ini terus terpuruk. Peluang mobilitas vertikal bagi rakyat miskin kian menyempit," ujar Benny Susetyo, pengamat masalah sosial dari Universitas Driyarkara di Jakarta, Selasa (13/3).

Hal senada dikemukakan guru besar Sosiologi dari Universitas Indonesia, Gumilar Rosliwa Somantri. "Fenomena itu menunjukkan upaya mewujudkan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan sulit tercapai. Padahal, itu modal utama bangsa untuk bersaing di era global," ujarnya.

Benny dan Gumilar dimintai komentar terkait dengan rasa pesimistis yang membalut warga miskin untuk memberikan bekal pendidikan kepada putra-putri mereka minimal sampai SLTA. Penyebabnya tak lain karena kemiskinan, di mana prioritas kehidupan tergeser kebutuhan hidup sehari-hari (Kompas, 13/3).

Menurut Benny, penanganan kemiskinan yang ternyata tidak membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik adalah akibat pendekatan parsial. Pengentasan kemiskinan tidak terintegrasi dengan layanan pendidikan.

"Pengentasan kemiskinan cenderung hanya dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan biaya hidup kepada warga kurang mampu. Sementara kebutuhan layanan pendidikan yang mestinya digabungkan malah dibuat dalam paket terpisah," paparnya.

Selain anggaran negara yang dibagikan itu berhamburan tanpa hasil yang konkret, menurut Benny, hal itu juga dengan sendirinya menumbuhkan mentalitas peminta-minta dan tak mandiri. Warga miskin mestinya juga diberdayakan dengan pendidikan yang memadai.

Gumilar menambahkan, pengentasan kemiskinan yang tak berbasis transformasi kultural dan pengetahuan kian menjerumuskan bangsa ini ke konsumerisme. Bangsa yang tak produktif selamanya menjadi pasar negara lain dan diperbudak kekuatan asing.

Sumber : Kompas Online

Getting Practical in Controlling Malaria

2007-03-12T19:09:00.000-07:00

Many international assistance programs fail because they are badly designed and/or too complicated. The result is that the poor don’t get the help they need, and taxpayers in rich countries lose confidence in the use of their aid funds.

A case in point has been malaria control. If rich countries adopt simpler and more practical strategies to help Africa fight malaria, they can save millions of Africans while building enthusiastic support among their citizens.

Malaria is a killer disease transmitted by a specific species of mosquitoes. It depends on warm temperatures, and thus is largely a tropical malady. Africa turns out to be especially unlucky, because it has a combination of high temperatures and the mosquitos that are likely to transmit the disease. As a result, Africa accounts for 90% of all malaria deaths in the world – including roughly two million children per year.

Yet even in Africa, Malaria is largely preventable and completely treatable at low cost. Up until now, there has been far too little malaria control. Prevention is best accomplished by modern anti-malaria bed nets, which are treated with insecticide. These nets cover people while they sleep, and repel or kill the mosquitoes, which tend to bite during the night. The nets reduce the number of bites, and the amount of illness, but they do not eliminate them. If people get bitten despite the nets, they require treatment within a few hours of the onset of symptoms.

There are two major obstacles to solving the malaria problem. First, Africa’s poor cannot afford insecticide-treated bed nets and the correct medicines. Many end up taking cheap medicines that are not effective because the malaria parasite has developed resistance to them. Second, African villagers lack access to cars or trucks, so they have to walk several miles to reach a clinic. An infected child is often dead or comatose by the time a mother reaches a clinic.

If rich-country governments thought practically about malaria and recognized that it is a full-scale emergency, they could support simple and practical solutions: bed nets and timely access to medicine. Rich countries would buy bed nets from companies that produce them and work with African governments to distribute them free of charge to every African household. And they would work with African governments to ensure that the correct medicines are available for quick use within each village.

There are one billion people living in rich donor countries, and the total cost of comprehensive malaria control in Africa – giving bed nets at no cost to all Africans, and providing the right medicines within every village – is around $2.5 billion per year, or just $2.50 per citizen of the rich countries.

But the rich countries have instead adopted failed strategies. Rather than giving away bed nets, rich-country organizations like the United States Agency for International Development try to sell them to the extreme poor, albeit at heavily discounted prices. This policy reflects a shortsighted ambition to promote markets rather than the direct and over-riding goals of saving lives and removing bottlenecks to long-term economic development. The tragic result has been extremely low use of nets throughout most of Africa, since impoverished people lack the purchasing power to buy nets.

Second, donor governments have failed to promote simple ways to ensure the availability of medicines in villages across the continent. Rather than shipping medicines to each country on the basis of estimated needs, donor agencies have set up a complicated purchasing system that has led to years of delay in getting medicines to the villages.

The pharmaceutical industry, led by Novartis, has been way ahead of donor agencies. Novartis has agreed to make these medicines available at the cost of production. But, despite Novartis’s large production capacity, donor agencies have failed to order, buy, and ship the medicines in the required amounts.

Malaria control now faces a period of increasing urgency, as well as renewed hope. Malaria is spreading, and new scientific evidence indicates that people infected with HIV are more likely to transmit it to others when they are also infected with malaria. But there is also a growing realization that malaria is a disaster that must be addressed. US President George W. Bush has launched an important new initiative to help 15 African countries to control malaria, and hosted an unprecedented White House summit in December to rally private-sector support.

Similarly, the Chinese government, the World Bank, and the Islamic Development Bank have recently announced plans to scale up their contributions to the fight against malaria. A major new citizens’ initiative called Malaria No More is raising private funds to distribute anti-malaria nets.

People across Africa have shown that they are ready to mobilize their efforts if we offer practical means to help them. The world’s safety, including the safety of people living in rich countries, depends on the global community’s ability to prove that it will come to the aid of all who are in desperate need. Aid can work wonders if it is practical and directed to those in need. Malaria control can demonstrate this world-saving lesson once again.

Jeffrey Sachs is Professor of Economics and Director of the Earth Institute at Columbia University.

source : www.project-syndicate.org

2010, 200 Kota Harus Bebas Permukiman Kumuh

2007-03-12T19:05:00.000-07:00

Millennium Development Goals (MDGs) merupakan isu strategis global yang harus direalisasikan Indonesia. Dalam hal peningkatan infrastruktur permukiman, Indonesia mentargetkan pada 2010 sejumlah 200 kota harus bebas dari permukiman kumuh, pada 2015 meningkat menjadi 350 kota dan sisanya harus bebas dari kekumuhan sebelum tahun 2020. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Agoes Widjanarko dalam Orientasi Wartawan 2007 yang bertemakan Apa dan Mengapa Tata Ruang, Sabtu (10/03) di Bandung.

”Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam enam bidang antara lain penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, penataan dan revitalisasi kawasan, mitigasi dan penanggulangan bencana, serta penyediaan infrastruktur permukiman di daerah perbatasan dan terisolir,” terang Agoes.

Agoes menegaskan, penyediaan infrastruktur permukiman bidang Cipta Karya sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat hanya memberikan fasilitasi. Untuk itu, Ditjen Cipta Karya mewajibkan semua program Cipta Karya harus memiliki Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah yang disahkan Walikota atau Bupati dan disaksikan oleh gubernur.

”Tidak hanya programnya, melainkan sumber pembiayaan yang disiapkan selain dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah wajib untuk memenuhi kebutuhan minimum masyarakatdi bidang Cipta Karya,” ucapnya.

Pada bagian lain, Agoes Widjanarko juga memaparkan kesiapan peraturan perundangan yang mendukung tata ruang. Jika RUU Tata Ruang dengan perubahan-perubahannya sudah disahkan DPR RI, peraturan perundangan yang terkait bidang Cipta Karya akan segera menyesuaikan UU tersebut.

”Contohnya UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung (BG) yang menghasilkan beberapa Peraturan Menteri yang memberikan pedoman teknis dibangunnya suatu gedung. Terkait tata ruang, dalam UU BG ada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang mengatur Building Code dalam satu blok yang menjabarkan lebih lanjut aturan zoning, mulai dari rencana sampai dengan desain kawasan sehingga lebih jelas untuk menentukan suatu pelanggaran,” kata Agoes.

Sumber : http://ciptakarya.pu.go.id

Posisi Kesehatan Ibu dan Anak dalam HAM

2007-03-12T18:59:00.000-07:00


PBB menggunakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fokus pengembangan hukum dan kebijakan pro kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk di Indonesia. Guna menentukan sasaran perubahan yang tepat, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Departemen Kesehatan memotori uji coba instrumen yang dapat mengevaluasi produk hukum yang dianggap menghambat peningkatan status KIA. Instrumen juga menilai apakah produk hukum telah sesuai dengan komitmen HAM. Uji coba dilaksanakan sejak bulan Mei 2005 hingga September 2006. Laporan hasil uji coba didiseminasikan dalam sebuah pertemuan meja bundar di gedung Depkes, Jum�at pagi, 16 Februari 2007. Dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, Dr. Sri Astuti. S. Suparmanto, MSc(PH), pertemuan melibatkan Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, serta para pakar. Diskusi dalam pertemuan ditujukan untuk memperoleh kesepakatan terhadap rekomendasi dan tindak lanjut seluruh sektor terkait guna penetapan hukum dan kebijakan yang mampu menyokong lebih baiknya status kesehatan ibu dan anak, terutama bayi. Instrumen yang diujicobakan dibuat oleh WHO bekerja sama dengan Harvard School of Public Health, dan dinamai instrumen bagi kesehatan ibu dan bayi baru lahir dan HAM (Maternal and Neonatal Health and Human Rights Tool). Instrumen ini merupakan kendaraan untuk mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses yang memanfaatkan kerangka HAM dalam menilai apakah pemerintah suatu negara telah dapat mewujudkan komitmen HAM terhadap KIA. Agenda akhir dari instrumen ini adalah upaya integratif setiap sektor untuk menciptakan hukum dan kebijakan yang menghindarkan perempuan dan bayi mereka dari kesakitan dan kematian yang sebenarnya dapat dihindari. Bagi Indonesia, masih terdapat peraturan yang memberi ruang bagi diskriminasi terhadap perempuan dan bayinya serta tidak cukup kuat menekan risiko kesakitan dan kematian para ibu, dan, atau bayi mereka. Sebagai contoh, hukum tentang usia pernikahan minimal bagi perempuan atau hak untuk menggunakan pengatur kelahiran dan jenis yang dipilih. Dikembangkannya hukum yang menghalangi kawin muda ataupun kehamilan yang kerap dapat memastikan bahwa ibu sehat fisik dan mental untuk mengandung, melahirkan dan membesarkan bayi yang juga sehat. Sumber : www. depkes.go.id

2007-03-12T18:49:00.000-07:00

Perkembangan Vaksin Avian Influenza
01 Mar 2007
Pengembangan vaksin untuk menanggulangi flu burung menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Sebanyak 16 perusahaan pembuat vaksin dari 10 negara sedang mengembangkan vaksin flu burung melawan virus H5N1. Sebanyak 5 diantaranya juga terlibat dalam pengembangan vaksin terhadap virus avian lainnya seperti H9N2, H5N2, dan H5N3. Demikian seperti dikutip dari situs resmi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Saat ini lebih dari 40 uji coba klinis telah dilakukan. Pada umumnya menitikberatkan pada kesehatan kelompok umur dewasa. Setelah menyelesaikan analisa keamanan pada orang dewasa, beberapa perusahaan telah menggagas uji klinis pada kelompok manula dan anak-anak. Semua vaksin aman dan dapat diterima seluruh kelompok umur yang telah diuji. Untuk pertama kalinya, hasil yang ditunjukkan pada pertemuan yang digelar WHO dengan meyakinkan telah menunjukkan bahwa vaksinasi dengan vaksin avian influenza terbaru dapat membawa respon kekebalan potensial terhadap strain virus H5N1 yang ditemukan pada lokasi geografis yang berbeda. Beberapa vaksin tersebut bekerja dengan antigen dosis rendah, yang berarti lebih banyak dosis vaksin dapat diberikan jika terjadi pandemi. Perkembangan ini didiskusikan pada pertemuan WHO dalam rangka membahas evaluasi vaksin prototipe untuk pandemi influenza pada uji klinis yang dilakukan di Jenewa, Swis pada 15-16 Februari 2007. Ini merupakan pertemuan ketiga dalam 2 tahun terakhir yang bertujuan untuk melakukan review perkembangan calon vaksin terhadap virus influenza dan untuk meraih kesepakatan terhadap prioritas kegiatan yang dilakukan di masa mendatang. Lebih dari 100 pakar vaksin influenza dari kalangan akademisi, lembaga kesehatan masyarakat nasional dan internasional, industri farmasi dan badan perumus kebijakan di seluruh dunia menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh WHO Initiative for Vaccine Research and the WHO Global Influenza Programme. Informasi mengenai lebih dari 20 proyek disampaikan dan didiskusikan. Kebanyakan pabrikan menggunakan referensi strain vaksin yang mengacu pada jenis virus H5N1 yang disediakan oleh WHO Collaborating Centres. Meskipun perkembangan menggembirakan terungkap pada pertemuan tersebut, WHO menekankan bahwa dunia masih kekurangan kapasitas pembuatan untuk memenuhi kebutuhan vaksin influenza untuk pandemi global. Dengan melihat kapasitas yang ada saat ini, diperkirakan kurang dari 400 juta dosis per tahun dari vaksin influensa trivalent. Dalam menindaklanjuti tantangan ini, pada tahun 2006 WHO mengumumkan Global pandemic influenza Action Plan (GAP) untuk meningkatkan supply vaksin, usaha senilai US$ 10 miliard selama 10 tahun. Salah satu tujuannya adalah membantu Negara berkembang untuk memiliki fasilitas produksi vaksin influenza sendiri melalui transfer teknologi, memberikan mereka respon yang berkelanjutan dan konsisten terhadap ancaman pandemic influenza. WHO kini sedang bekerja dengan beberapa produsen vaksin, terutama pada Negara berkembang yang terkena H5N1, untuk memfasilitasi pengadaan produksi vaskin influenza dalam negeri. www.depkes.go.id

Tujuan Pembangunan Milenium

2007-03-11T22:56:00.000-07:00

Tujuan pembangunan milenium merupakan agenda serius untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan tingkat kehidupan yang disetujui oleh para pemimpin dunia pada Millennium Summit (pertemuan tingkat tinggi Millenium) pada bulan September 2000.

Untuk setiap tujuan atau lebih dari satu target yang telah disetujui, terutama untuk tahun 2015, menggunakan tahun 1990 sebagai titik awal.

Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang parah

Target untuk 2015:
Setengah proporsi dari jumlah orang sedunia hidup dengan kurang dari satu dollar sehari dan mengalami kelaparan.

Lebih dari satu miliar orang masih hidup kurang dari satu dollar per hari: sub-Gurun Sahara Afrika, Amerika Latin. dan Karibia, dan bagian-bagian dari Eropa dan Asia Tengah mengalami kegagalan dari target kemiskinan.
Pencapaian Pendidikan Dasar secara Universal.

Target 2015:
Memastikan bahwa setiap anak laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar.

Sebanyak 113 juta anak-anak tidak masuk sekolah, tetapi target masih dalam proses pencapaian. Sebagai contoh India, seharusnya sudah mencapai 95 persen anak-anak yang masuk sekolah pada tahun 2005 mendatang.
Mengembangkan kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan

Target 2005 dan 2015:
Mengurangi perbedaan dan diskriminasi jender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

Dua per tiga dari jumlah yang mengalami buta huruf adalah perempuan, dan tingkat pekerja perempuan berkisar antara dua per tiga dari laki-laki. Proporsi perempuan yang duduk di parlemen terus bertambah mencapai angka kira-kira satu per tiga di Argentina, Mozambik, dan Afrika Selatan.
Mengurangi tingkat kematian anak

Target 2015 :
Mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun

Setiap tahunnya hampir 11 juta anak-anak meninggal dunia sebelum usia 5 tahun, terutama dari penyakit yang tidak tertangani, namun angka tersebut turun dari 15 juta pada tahun 1980.
Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 2015:
Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan

Di bagian dunia berkembang, resiko kematian dalam proses melahirkan adalah satu dalam 48 namun sebenarnya semua negara telah memiliki program keselamatan kelahiran pada masa sekarang.
Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya

Target 2015:
Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan gejala malaria dan penyakit berat lainnya.

40 juta orang di dunia terjangkit HIV, termasuk 5 juta yang baru terinfeksi pada tahun 2001. Negara-negara seperti Brazil, Senegal, Thailand, dan Uganda telah memperlihatkan bahwa penyebaran HIV dapat ditekan.
Menjamin berlanjutnya pembangunan lingkungan

Target:

Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan
Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat
Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh

Lebih dari satu milliar orang kekurangan akses untuk air minum sehat dan lebih dari dua milliar orang kekurangan tingkat sanitasi. Selama tahun 1990 an, hampir satu milliar orang memperoleh akses untuk air minum sehat dan jumlah yang sama untuk akses ssnitasi.

Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Target :

Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkan komitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara tertinggal, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil.
Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
Mengembangkan usaha produktif yang baik dijalankan untuk kaum muda
Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Banyak negara-negara berkembang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pengadaan utang daripada untuk kebutuhan jasa sosial. Komitmen bantuan keuangan yang disetujui apada pertengahan tahun 2002 dapat diartikan dalam jumlah tambahan sebesar 12 juta milliar pertahunnya hingga tahun 2006

Sumber : http://www.undp.or.id

OPEN CAMPAIGN

2007-03-11T21:38:00.000-07:00

“We know what to do

We know when to do it

We know who should do it

We have adequate resources

We can monitor progress

There is no excuse not to fulfil the…

…Millennium Development Goals”