Thursday, July 3, 2008

Upaya Perbaikan SPAM IKK 2008


PDF Cetak E-mail
30 / 06 / 2008

 Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) perlu ditingkatkan dari aspek ketepatan waktu dan mutu. Hal tersebut dikarenakan dari evaluasi program SPAM IKK TA 2007 ada beberapa hal yang perlu dibenahi yakni persiapan desain, lahan, dana, dan standar teknis pembangunan. Demikian disampaikan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam rapat pelaksanaan SPAM IKK TA 2008, Senin (30/6), di Jakarta.

Peluncuran SPAM IKK TA 2008 sebagai kelanjutan dari program sebelumnya menitikberatkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan perdesaan (khususnya air minum) sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, SPAM IKK merupakan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan Millenium Development Goal’s (MDG’s) dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan pengentasan kemiskinan.

Adapun program pembangunan SPAM dititikberatkan pada IKK rawan air yang memiliki tingkat pelayanan SPAM rendah. Untuk itu diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pihak terkait termasuk pemerintah daerah sebagai upaya menanggulangi permasalahan di kecamatan dan upaya keberlanjutan program.

 “Pembangunan SPAM IKK harus memenuhi syarat yaitu tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, serta mampu memenuhi ketentuan administrasi. Jika tidak tepat waktu, maka akan diterapkan ketentuan dalam kontrak. Jika tidak tepat mutu, maka rekanan harus bersedia untuk tidak diikutkan dalam tender mendatang,” ujar Budi Yuwono.

Adapun upaya perbaikan SPAM IKK Tahun 2008 dari segi kualitas persiapan yakni Organisasi Project Management Unit (PMU) dan Satker, kesiapan lahan dan sharing pendanaan pemda yang harus diefektifkan. Standar teknis dan kelengkapan peralatan harus dipenuhi. Selain itu, harus dilaksanakan sistem pengawasan yang didesentralisasikan ke SNVT Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengawasan dan pelaporan.

Sementara itu, kendala di program IKK seharusnya tidak ada karena tidak memerlukan banyak lahan. Namun, dalam pelaksanaanya kurang disiplin dan kurang berkoordinasi dengan pemda. (ind/bcr)


dikutip dari www.ciptakarya.go.id

Tuesday, June 24, 2008

Apakah MDG’s Dibuat Untuk Masa Depan yang Lebih Baik?

Oleh Igor Yotapditya

KabarIndonesia - Saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya mengangkat jargon-jargon Millennium Development Goals atau MDG’s. Ada delapan poin misi dalam MDG’s yang merupakan impian semua negara berkembang dan negara miskin. Saya tidak ingin membahas mengenai poin demi poin, karena pembahasan tersebut sudah sering dibahas berbagi pihak di media massa. Saya ingin menjelaskan sebuah konspirasi negara-negara maju terhadap negara-negara miskin dan berkembang dengan adanya MDG’s ini.

Awalnya, perlu kita lihat bagaimana kondisi negara-negara miskin dan berkembang saat ini. Hampir seluruh negara miskin dan berkembang merupakan negara konsumen, artinya negara miskin dan berkembang merupakan pembeli bagi barang ataupun jasa dari negara maju. Dalam kasus Indonesia, dapat kita lihat dari neraca ekspor impor yang menjelaskan bahwa ekspor Indonesia mayoritas ialah barang-barang mentah seperti minyak mentah, minyak sawit, kayu, hasil bumi, bahkan pasir. Melihat sisi impor, Indonesia selalu mengimpor barang-barang hasil industri misalnya kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, furniture, hingga pesawat tempur. Dari neraca tersebut kita dapat melihat adanya ketidak mampuan pengolahan atau industri yang memberikan nilai tambah atas hasil alam.

Negara konsumen seperti Indonesia merupakan lahan bagi negara maju untuk memasarkan barang dan jasanya. Negara maju memperoleh bahan baku yang murah dari Indonesia yang kemudian diolah dan dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang berlipat ganda. Ditambah lagi dengan rendahnya upah di Indonesia, yang berdampak pada pembukaan industri dari negara maju di Indonesia. Hal ini memberikan kesempatan negara maju untuk meraup keuntungan yang jauh lebih besar, karena upah di negara maju sudah sangat tinggi.

Bagaimana hal ini terkait dengan MDG’s? Analogikan dengan sapi potong. Dengan tercapainya MDG’s maka kondisi negara-negara miskin dan berkembang akan lebih baik. Dengan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan kemiskinan yang berkurang maka kondisi negara miskin dan berkembang menjadi lebih baik. Analoginya : seekor sapi kurus di masukan kedalam program penggemukan agar lebih banyak menghasilkan daging.

Dengan tercapainya MDG’s maka negara maju dapat menjual barang dan jasanya kepada negara yang tidak lagi miskin dan sudah berkembang dengan harga yang lebih tinggi. Analoginya : seekor sapi yang telah gemuk kemudian dipotong. (Ingat, pada dasarnya semua sapi memiliki potensi untuk gemuk. Hal ini berkaitan dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia yang memiliki potensi untuk memajukan Indonesia sendiri)

Indonesia dalam mengikuti MDG’s sama halnya dengan seekor sapi potong. Memiliki potensi besar untuk berkembang namun tidak dikembangkan. Malahan Indonesia memberikan negara maju untuk mengembangkan Indonesia yang dianalogikan dengan program pengemukan sapi potong. Agenda konspirasi negara maju melalui MDG’s ini ialah untuk memajukan negara-negara miskin dan berkembang agar menjadi pangsa pasar yang lebih luas dan lebih kuat daya belinya. Sehingga negara maju dapat menjual semakin banyak barang dan jasa dengan harga yang lebih tinggi pula. Agenda MDG’s:
  1. Pengentasan Kemiskinan : Memiliki tujuan untuk menambah banyaknya jumlah konsumen untuk seluruh produk secara keseluruhan atau bahasa kerennya perluasan pasar. Dengan pemberantasan kemiskinan, negara maju dapat menjual lebih banyak produk dan mendapatkan keuntungan yang semakin besar.
  2. Peningkatan Pendidikan : Memiliki tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk-produk yang memiliki teknologi tinggi. Hal ini sudah dimulai sejak saat ini dengan adanya monopoli Microsoft di Indonesia dan Indonesia merupakan konsumen tertinggi untuk telepon seluler. Disamping itu, hal ini juga bertujuan untuk peningkatan kualitas buruh di Indonesia yang terkenal dengan upah rendahnya, yang kembali menguntungkan negara maju dengan cara membuka industri di Indonesia yang mendapatkan high quality labor with lower cost.
  3. Peningkatan Kesehatan : Memiliki tujuan untuk menambah angka harapan hidup, artinya umur semakin panjang, yang berarti semakin lama penduduk mengkonsumsi produk. Disamping itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk-produk kesehatan yang dibuat oleh negara maju.
  4. Peningkatan Kesehatan Ibu : Memiliki tujuan untuk memperkuat pangsa pasar kaum wanita. Mengingat kaum ibu ialah kaum yang lebih konsumtif dan lebih banyak kebutuhannya dibandingkan pria.
  5. Persamaan Gender : Memiliki tujuan untuk mengaburkan batasan produk yang digunakan berdasarkan gender. Misalnya sepeda motor yang kini sudah dikembangkan untuk wanita dan dianggap wajar untuk digunakan oleh wanita. Hal ini berfungsi untuk semakin memperluas pangsa pasar karena kelak pasar tidak lagi terbatas pada gender tertentu.
  6. Kerjasama Global : Memiliki tujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional yang cenderung menaikan harga barang impor seperti tarif dan cukai atau kuota. Sehingga negara maju bisa semakin banyak memasukan barangnya ke Indonesia dan menjualnya dengan harga yang relatif lebih rendah.
Sehingga pada akhirnya yang terjadi ialah terciptanya negara konsumen dan negara produsen. Pada satu titik akan tercipta monopoli menyeluruh oleh negara maju karena seluruh produksi dikendalikan negara maju. Sementara itu Indonesia yang sudah kehabisan sumber daya akan menjadi konsumen terus menerus. Inilah bentuk kapitalisme yang sedang dikembangkan oleh negara-negara maju. Bukan lagi wacana pemiskinan global yang dilakukan, namun pemakmuran global untuk memberikan keuntungan yang berlipat ganda dan monopoli bagi negara maju di masa mendatang.
Sumber: www.kabarindonesia.com (30-Mei-2007, 02:07:55 WIB)

METRO TV MDGs AWARDS 2008

Metro TV MDGs Awards merupakan kerjasama antara Kampanye Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Millennium Campaign Indonesia dan Metro TV sebagai penyelenggara. Ibu Erna Witoelar, mantan Duta Besar Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) di Asia dan Pasifik bertindak sebagai pengarah.

Metro TV MDGs Awards merefleksikan komitmen terhadap MDGs, yang disepakati oleh 189 kepala negara dan pemerintahan termasuk pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Milenium pada tahun 2000 lalu. PBB di Indonesia dan Metro TV telah bekerjasama sejak tahun 2007 hingga saat ini melalui “Save Our Nation through MDGs” bagi advokasi dan menginspirasikan upaya-upaya konkret bagi pencapaian MDGs di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak termasuk perusahaan, pemerintah, pemda, LSM, akademisi, badan-badan PBB dan pihak lainnya. Dan penghargaan Metro TV MDGs Awards merupakan advokasi sekaligus apresiasi atas berbagai upaya tanggung jawab perusahaan dan komitmen pemerintah daerah yang mendukung pencapaian MDGs.Tujuan

Tujuan diselenggarakannya event ini adalah memberikan apresiasi atas berbagai upaya terbaik (best practices) yang mendukung pencapaian MDGs yang dilakukan perusahaan dan pemerintah daerah kabupaten dan kota, memfasilitasi serta menginspirasikan pembelajaran bersama atas komitmen dan keberhasilan upaya yang ada, serta mendorong lebih banyak pihak berkomitmen dan berupaya guna memastikan pencapaian MDGs di Indonesia pada tahun 2015.

Kriteria

Upaya terbaik (best practices) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, upaya terbaik (best practices) merupakan inisiatif yang :

  • Memperlihatkan dampak positif yang konkret dan terukur bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
  • Berkelanjutan dari aspek sosial, kultural, ekonomi dan lingkungan hidup;
  • Upaya yang dapat menginspirasi pihak lain untuk melakukan upaya serupa, mereplikasi, memperluas jangkauan, memberi pelajaran bersama, mengubah persepsi, prilaku dan kebijakan dan memperbaiki tata kelola yang baik dari perusahaan maupun pemerintahan;
  • Mendorong inovasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Kriteria Perusahaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

Penghargaan ini terdiri dari dua kelompok penerima yakni perusahaan dan pemerintah Kabupaten dan Kota.

Nominasi bagi perusahaan terbuka bagi:

  • Perusahaan swasta nasional/daerah, asing, badan usaha milik negara/daerah, yang melakukan kegiatan usaha yang sah menurut hukum di Indonesia.
  • Memiliki upaya (best practices) tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat atau sejenisnya, baik yang dilakukan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak eksternal, paling tidak selama 3 (tiga) tahun terakhir dan masih berlangsung hingga akhir tahun 2008.

Nominasi penghargaan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota terbuka bagi setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

Kriteria Umum Penilaian

Penilaian upaya (best practices) dilakukan berdasarkan kriteria utama yang mencakup 4 (empat) aspek program, yakni:

a. Hasil dan Dampak Program bagi Pencapaian MDGs. (Bobot 40%)
b. Keberlanjutan, Potensi Replikasi dan Pembelajaran yang Diperoleh (Bobot 25%)
c. Kemitraan dan Pemberdayaan, termasuk Partisipasi Masyarakat. (Bobot 25%)
d. Proses dan Pengelolaan Program (Bobot 10%)

Pertimbangan diberikan bilamana hasil dan dampak upaya (best practices) secara holistik menjawab tantangan saling terkait dari MDGs yang bisa membedakan antara upaya (best practices) yang baik, terbaik dan layak memperoleh penghargaan.

Disamping itu ada tambahan pertimbangan khusus bagi upaya (best practices) yang mendorong upaya pencapaian MDGs dengan hasil dan dampak pada pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengurangan perubahan iklim baik melalui upaya mitigasi dan adaptasi.

Proses Seleksi

Pada seleksi awal, Dewan Juri memilih dan menyusun daftar kandidat sebanyak-banyaknya masing-masing sebanyak-banyaknya 5 (lima) nominasi perusahaan untuk tiap kategori MDGs dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nominasi upaya terbaik (best practices) dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

Dewan Juri baik langsung atau melalui Tim Kerja, dapat mengumpulkan informasi dan mengevaluasi lebih lanjut upaya terbaik (best practices) berdasarkan bahan yang diterima dari Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat luas dan lainnya.

Bila diperlukan, Dewan Juri dapat meminta presentasi dari wakil yang ditetapkan Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten dan Kota atas upaya terbaik (best practices) yang menjadi nominasi, untuk memutuskan penerima Metro TV MDGs Awards.

Dewan Juri dibantu Tim Kerja dapat meminta bantuan pemerintah kabupaten dan kota untuk penyiapan kunjungan lapangan bagi verifikasi, konfirmasi, dan dialog masukan dengan komunitas atau tokoh masyarakat, aparat pemerintah lokal dan lainnya. Hasil kunjungan lapangan bersifat tertutup dan sebagai pertimbangan Dewan Juri.

Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang berpartisipasi akan menerima pemberitahuan atas hasil keputusan di tahap kedua nominasi oleh Dewan Juri.
Guna kepentingan publikasi dan acara penyerahan Metro TV MDGs Awards, setelah penetapan nominasi akhir, Dewan Juri dapat meminta Metro TV untuk melakukan peliputan profil upaya terbaik (best practices)dari Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Jadwal Waktu Metro TV MDGs Award 2008

13 Juni 2008 : Batas akhir pengiriman informasi dan pengembalian berkas.
Juli 2008 : Evaluasi tahap awal berkas dan seleksi nominasi.
Agt - Sep 2008 : Evaluasi final dan penetapan penerima Metro TV MDG Awards.
Okt 2008 : Pengumuman penerima Metro TV MDG Awards.

Pengiriman Formulir dan Berkas Dokumen Lampiran

Formulir dan Kerangka Laporan yang telah diisi dikirimkan melalui surat elektronik (email) ke mdgsawards@metrotvnews.com, mdgs2008@gmail.com. Pengembalian formulir melalui pos dikecualikan bilamana pengiriman secara elektronik tidak memungkinkan, dengan tetap memperhatikan batas waktu pengiriman.

Pengiriman berkas dokumen pendukung bagi Metro TV MDGs Awards paling lambat 13 Juni 2008 melalui pos tercatat dialamatkan kepada:
Dewan Juri Metro TV MDGs Awards 2008
Jl. Pilar Mas Raya Kav A-D, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta 11520, Indonesia

Website dan Informasi tentang MDGs dan Pencapaian Indonesia

a. Informasi Metro TV MDG Awards 2008 dapat diakses melalui www.metrotvnews.com/mdgs. Kerangka Laporan dapat diunduh lewat websiteitu.
b. Informasi tentang MDGs dan pencapaiannya di Indonesia, dapat melihat website diantaranya adalah: www.un.org/millenniumgoals, www.undp.org/mdg, www.undp.or.id/mdg, www.bappenas.go.id. Informasi mengenai Kampanye Milenium PBB dan advokasi serta upaya yang dilakukan di seluruh dunia, dapat dilihat pada www.endpoverty2015.org.

Sunday, April 20, 2008

3R Bermanfaat Jaga Kelestarian Lingkungan





14 / 04 / 2008
 Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, program pengelolaan sampah terpadu pengunaan kembali, daur ulang dan pengurangan (reuse, recycle, reduce/3R) bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Program 3R juga dapat memperpanjang usia tempat pembuangan akhir sampah (TPA).
Budi Yuwono mengatakan hal tersebut disela-sela kunjungannya ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di perumahan Mustika, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Sabtu (12/4). Kunjungan tersebut masih merupakan rangkaian acara dari peringatan Hari Air Dunia (HAD) XVI.

TPST perumahan Mustika merupakan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sampah skala perumahan yang berbasis masyarakat dengan bantuan pendanaan dan fasilitator dari Bina Ekonomi Sosial Terpadu (BEST).

Pengelolaan sampah di perumahan Mustika telah dilakukan BEST sejak 2005. Saat ini pelayanan telah dirasakan 1.864 keluarga di 24 Rukun Tetangga (RT) dan 8 Rukun Warga (RW) melalui program mengurangi timbunan sampah dengan cara pemilahan dan pengomposan.

 Direktur BEST Hamzah Harun Al Rasyid mengatakan, dengan pengelolaan tersebut, sampah dapat dikurangi hingga 59 persen. Hal tersebut karena sampah yang ada diolah menjadi kompos dan bahan-bahan daur ulang. Sampah yang masuk setiap bulannya 234 m3. dari jumlah tersebut 138 m3 diantaranya dapat diolah, sehingga yang dibuang ke TPA hanya 91 m3

”Sehingga sisa sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir hanya 41 persen,” ujar Hamzah.
Hamzah mengungkapkan, program pengelolaan sampah tersebut juga menyumbangkan Rp 30 juta setiap tahunnya kepada pemerintah Kabupaten Tangerang melalui biaya angkut truk sampah ke TPA. Setiap minggunya truk sampah mengangkut sampah 2 kali dari perumahan Mustika ke TPA.

Perumahan Mustika terdiri dari rumah-rumah tipe 21 dan 36 dimana sebagian besar penghuninya termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang umunya berprofesi sebagai buruh. Pada awalnya, para penghuni mengelola sampah secara sembarangan.

”Karena frekuensi pengangkutan sampah berkurang, muncul permasalahan yaitu sampah berserakan dimana-mana,” terang Direktur BEST.

Melihat kondisi tersebut, BEST mencoba memfasilitasi pengelolaan sampah perumahan Mustika dengan melibatkan penghuni setempat. Pihak pengembang perumahan Mustika juga memberikan dukungan dengan menyediakan lahan 400 m2 untuk TPST.

Hamzah menjelaskan untuk biaya operasional kegiatan tersebut berasal dari iuran para penghuni. Pada awalnya BEST mencoba mengenakan tarif Rp 6.000 per bulan untuk setiap rumah, namun para penghuni merasa keberatan dengan besaran tarif tersebut.

Akhirnya BEST sebagai fasilitator menerapkan tarif buang sampah sebesar Rp 400 setiap kali para penghuni membuang sampah ke motor pengangkut sampah. Dengan pola tersebut, sebenarnya setiap rumah per bulannya penghuni juga membayar hampir sebesar Rp 6.000.
”Mereka setiap bulannya membuang sampah 12-14 kali, jika dihitung setiap kali buang sampah bayar Rp 400, maka jatuhnya juga sekitar Rp 6.000,” ucap Hamzah.

Hamzah menerangkan, setiap bulannya kisaran pemasukan mencapai Rp 8,2 juta. Dana tersebut dipergunakan untuk upah pekerja, biaya angkut truk sampah, listrik, bensin dan service motor pengangkut sampah serta biaya pemeliharaan.

”Jujur sisa pemasukan setiap bulannya hanya sekitar Rp 400 ribu, jumlah tersebut untuk penambahan jumlah motor pengangkut sampah saja tidak cukup,” kata Hamzah.

Budi Yuwono mengatakan, Ditjen Cipta Karya akan mencontoh program di Perumahan Mustika untuk diterapkan di lebih banyak daerah di Indonesia, terutama di DKI Jakarta.

 "Untuk Kota Jakarta yang tidak memiliki TPA sendiri sangat mendesak dilakukan program pengelolaan sampah terpadu semacam ini," tutur Budi Yuwono,” setiap harinya Jakarta menghasilkan 6.000 ton sampah sehingga harus dilakukan upaya-upaya serius untuk penanganannya,” imbuhnya.

Menurut Budi Yuwono, Jakarta sebagai ibu kota negara semakin memiliki beban angkutan yang berat karena tak memiliki TPA sendiri. Jika di wilayah itu terdapat tempat pengelolaan sampah, jumlah sampah yang tak bisa didaur ulang akan jauh berkurang.

Ditjen Cipta Karya sendiri sejak tahun anggaran 2006, telah merintis program replikasi perumahan Mustika di lokasi-lokasi lainnya seperti permukiman Talaga Bestari, Kab. Tangerang, kawasan Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, serta kawasan Janti di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. (rnd)

sumber : www.ciptakarya.pu.go.id

Thursday, March 27, 2008

SANITASI LAMPAUI TARGET MDG’S, TAPI SUMBER AIR PERMUKAAN MASIH BURUK


Meskipun pada 2006 Indonesia sudah mencapai target Millenniun Development Goals (MDGs) bidang sanitasi namun kualitas sumber air permukaan Indonesia masih sangat buruk. Indonesia sudah mencapai 69 persen pelayanan sanitasi sementara MDGs mentargetkan pada 2015 harus mencapai 65,5 persen.

Demikian disampaikan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (PU), Susmono, saat mewakili Dirjen Cipta Karya pada pembukaan seminar dalam rangkaian Hari Air Dunia 2008 bertemakan Upaya Perlindungan Sumber Air Permukaan, di Jakarta, Rabu (26/03).

“Apalagi saat ini masih banyak orang Indonesia yang buang air sembarangan, yakni di perkotaan 19 persen dan perdesaan 40 persen. Target yang ditetapkan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pada 2009 tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang BAB (buang air besar-red) sembarangan, dirasakan cukup berat. Paling realistis mungkin pada 2015,” ujarnya.

Menurut Susmono, kondisi sungai di Indonesia, terutama di kota-kota besar, sering mendapatkan sorotan karena banyak yang dipenuhi sampah. Tak kurang para wakil rakyat mempertanyakan apa yang akan dilakukan pemerintah.

“Pemerintah bermaksud mengembangkan Ecodrain, yaitu pengelolaan saluran drainase terpadu berwawasan lingkungan seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Inggris untuk menyelamatkan Sungai Thames,” ucap Susmono menanggapi pertanyaan tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini pencemaran air baku, baik air tanah maupun air permukaan semakin meningkat. Pencemaran tersebut disebabkan masuknya air limbah domestik maupun industri, dan sampah akibat penanganan sanitasi yang tidak baik. Disadari, saat ini air baku sudah semakin langka. Fenomena tersebut melatarbelakangi ditetapkannya tahun 2008 oleh PBB sebagai Tahun Sanitasi Internasional dalam rangka Hari Air Dunia 2008.

Dengan momentum tahun sanitasi tersebut diharapkan bisa mengembalikan sanitasi ke jalur yang benar sehingga bisa memenuhi ketentuan yang ditetapkan, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, maupun peningkatan produktivitas ekonomi, peningkatan pendapatan penduduk, dan perubahan perilaku yang lebih beradab.

“Investasi di bidang sanitasi di Indonesia masih sangat minim, yakni hanya Rp. 200 per penduduk per tahun. Sedangkan menurut Bank Dunia minimal dibutuhkan Rp. 47 ribu per penduduk per tahun,” terang Susmono.

Deklarasi Konferensi Sanitasi Naisonal yang ditandatangani bersama oleh Menteri Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Dalam Negeri beberapa perlu ditindaklanjuti menjadi Program Peningkatan Sistem bidang Sanitasi.

Untuk itu diperlukan prioritas program sebagai upaya meningkatkan kualitas sistem sanitasi yang hasilnya secara signifikan harus memberikan dampak terhadap pengembangan lingkungan, khususnya pencemaran terhadap sumber air permukaan yang sampai saat ini menjadi faktor utama sumber air minum kita tercemar.

“Saat ini sanitasi masih nebeng pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Bab III menyebutkan bahwa perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana dan sarana sanitasi (air limbah dan sanitasi-red),” pungkas Susmono.(bcr)

sumber : www.pu.go.id

30 PERSEN PENDUDUK DUNIA ALAMI KEKURANGAN AIR


Saat ini lebih dari 2 miliar orang atau sekitar 30 persen penduduk dunia yang tersebar di 40 negara mengalami permasalahan kekurangan air. Hal tersebut dikatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto saat membuka World Water Day Expo & Forum 2008 di Jakarta, Kamis (27/3) dalam rangka peringatan Hari Air Dunia (HAD) XVI.

Selain membuka World Water Day Expo & Forum 2008, dalam kesempatan tersebut Menteri PU juga mencanangkan rangkaian kegiatan Tahun Sanitasi Internasional sepanjang tahun ini, yang akan diselenggarakan oleh berbagai pihak dalam upaya menggugah kesadaran dan komitmen bersama untuk meningkatkan akses masyarakat kepada sanitasi.

Djoko Kirmanto melanjutkan, sekitar 2 juta ton perhari limbah dibuang ke perairan umum, 90 persen dari peristiwa bencana alam dalam dua dekade terakhir ini berkaitan dengan air, serta separuh dari jumlah penduduk bumi sangat rawan terhadap sumber air yang tercemar sehingga dapat memicu berjangkitnya berbagai wabah penyakit yang berkaitan dengan air.

“Di Indonesia, rata-rata ketersediaan air di atas daratan Indonesia secara selintas nampaknya mencapai angka yang menenteramkan, namun demikian sebarannya di setiap wilayah dan di setiap waktu tidak merata,” ujar Menteri PU.

Pulau-pulau di Indonesia bagian Barat relatif lebih basah, sedangkan wilayah Timur sangat kurang hujan kecuali Papua. Di musim kemarau banyak wilayah yang mengalami kekurangan air, dan sebaliknya di musim hujan banyak wilayah yang mengalami banjir. Baik kekeringan maupun banjir, keduanya sangat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

Djoko Kirmanto mengungkapkan, pertambahan jumlah penduduk yang sebarannya tidak merata menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan neraca air di berbagai pulau. Jawa yang luasnya hanya 7 persen daratan Indonesia, hanya tersedia sekitar 4,5 persen dari potensi air tawar nasional.

“Dilematisnya pulau ini harus menopang sekitar 65 persen jumlah penduduk Indonesia,” imbuh Djoko Kirmanto.

Beban pengelolaan sumber daya air di Indonesia yang akan dialami generasi mendatang kian berat, apabila seluruh pihak tidak memberikan perhatian yang lebih daripada yang telah pernah diakukan sebelumnya.

Kesulitan air bersih dan pengelolaan sanitasi di Indonesia juga merupakan ancaman serius, khususnya bagi kondisi kesehatan masyarakat khususnya anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan angka kematian bayi akibat diare yang hampir mencapai 100 ribu bayi per tahun.

Berdasarkan summary report Millenium Development Goal’s (MDG’s) pada 2007, menunjukkan, pada 2006 penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang aman mencapai 57,2 persen, akses prasarana air limbah rata-rata nasional 69,3 persen, pelayanan persampahan mencapai 54,42 persen dan luas genangan yang belum tertangani adalah seluas 23.923.981 Ha.

Memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi, pemerintah dan masyarakat perlu secara terus menerus diingatkan akan permasalahan serius yang dihadapi bersama. Menteri PU mengharapkan, peringatan HAD bukanlah sekedar perayaan sesaat, namun hendaknya menjadi momentum bagi semua untuk memahami permasalahan yang dihadapi.

Tema internasional HAD tahun ini adalah sanitasi, sementara di Indonesia disepakati tema Sanitasi, Lestarikan Air dan Lingkungan. Hal tersebut juga sejalan dengan ditetapkannya 2008 sebagai tahun sanitasi internasional.

“Melalui tema ini, kita semua diingatkan akan bahaya pencemaran air sebagai sumber kehidupan manusia, khususnya yang berasal dari limbah, sampah dan buangan lainnya,” ujar Djoko Kirmanto,” pemilihan tema ini juga sangat relevan dengan kondisi sanitasi kita yang masih sangat memprihatinkan dewasa ini,” lanjutnya.

World Water Day Expo & Forum 2008

World Water Day Expo & Forum 2008 diselenggarakan pada Kamis-Sabtu (27-29/3) di Jakarta International Expo, Kemayoran Jakarta. Melalui Pameran, diharapkan berbagai informasi tentang Kebijakan, Pelaksanaan kegiatan dan Pengelolaan Air bisa diperoleh masyarakat umum secara detail dan komprehensif.

Pameran ini sekaligus juga bisa menjadi wahana untuk penyebarluasan informasi, perluasan jejaring di antara para pemangku kepentingan, serta ajang temu bisnis dari berbagai bidang usaha hilir hingga hulu dalam pengelolaan air, termasuk air minum dan sanitasi.

Sementara seminar yang diselenggarakan besok, bertema Sanitasi dan Pelestarian Sumber Daya Air. Diharapkan dalam seminar tersebut dibahas berbagai ide dan pemikiran, serta teknologi tepat guna yang secara nyata mampu menjawab tantangan di bidang Sanitasi dan kelestarian sumber daya air melalui peran serta semua stakeholder di bidang air. (rnd)


Dikutip dari www.pu.go.id

Wednesday, January 2, 2008

PDAM MALANG KEMBANGKAN AIR SIAP MINUM


PDAM Malang kini tengah mengembangkan pelayanan air siap minum dalam program Zona Air Minum Prima ( ZAMP). Demikian disampaikan Dirut PDAM Malang, Heriyadi Santoso baru baru ini di Malang (27/12).

Pelanggan air siap minum ini kini telah mencapai 15.000 pelanggan termasuk yang berada di kawasan perumahan di Kota Malang. Selain itu juga dipasang fasilitas kran air siap minum di tempat umum seperti SDN Tunjung Sekar I Malang. Menurut Heriyadi Santoso, hadirnya fasilitas ini tentunya juga diikuti bimbingan kepada masyarakat mengenai cara pembersihannya yakni dengan membuka kran selama sekitar 3 menit agar air terbuang sebelum dimanfaatkan. Program air siap minum ini akan terus dikembangkan dan sebagian akan dipasang di titik-titik strategis agar bisa dimanfaatkan masyarakat yang sedang kehausan di jalan.

Untuk meningkatkan kinerjanya, PDAM Malang membutuhkan dukungan Pemda baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota yang saat ini dirasa kurang. Pasalnya pengembalian investasi yang diberikan ke PDAM ini masih kecil. Untuk menunjang pengembangan cakupan pelayanan, serta perbaikan sistem perpipaan sepanjang 48 Km dan pengadaan pompa, saat ini sedang dirintis untuk mendapatkan pembiayaan dari obligasi serta pengajuan bantuan kepada Pemerintah Pusat. Kebutuhan dana untuk penggantian pipa sepanjang 48 km dan pengadaan pompa serta prasarana lain diperkirakan sebesar Rp155 Miliar.

Dihubungi terpisah anggota DPRD Kota Malang, H. Bambang Satriya, mengatakan PDAM Malang diharap untuk melakukan terobosan-terobosan baru untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat kota Malang.

PDAM yang tahun 2007 menjadi PDAM terbaik kedua dalam pelayanan air minum ini terus meningkatkan pelayanannya seperti pengaliran air selama 24 jam, pembukaan tempat pembayaran yang on line bekerjasama dengan kantor pos serta BRI dan Bukopin. Pembayaran pada bank Bukopin berupa pelayanan three in one yakni menggabungkan pembayaran listrik, air minum dan telepon. Selain itu pembayaran khusus untuk nasabah dapat dilakukan di BCA dan bank Niaga.

PDAM yang telah dirintis sejak pemerintah Belanda tahun 1915 dan ditetapkan menjadi PDAM pada 1974 kini telah mampu melayani 70 % dari total penduduk kota Malang yang jumlahnya sebesar 800.000 orang itu. Pelanggan tercatat sebanyak 27 ribu sambungan dengan aset sebesar Rp110 Miliar.

Saat ini Pemda Kabupaten Malang sedang mengembangkan Sumber Air Mendit menjadi Taman Wisata yang cukup megah dilengkapi dengan kolam renang dan restoran serta tempat bermain anak-anak. Taman Wisata Mendit ini menelan dana Rp 25 Milliar yang berasal dari APBD dan diharapkan fungsional awal tahun 2008 ini. Tujuan pembangunannya antara lain untuk mendongkrak kunjungan wisata ke tempat ini yang relatif sepi selama ini. Jika sudah selesai taman ini memang layak untuk dikunjungi untuk berekrasi dan tempat berenang bersama keluarga atau bersama anak-anak. (bd/gt)

Sumber : WWW.PU.GO.ID

Thursday, December 27, 2007

Laporan Pencapaian MDG 2007

Di penghujung abad lalu, Indonesia mengalami perubahan besar yaitu proses reformasi ekonomi dan demokratisasi dalam bidang politik. Tidak begitu lama kemudian, tepatnya pada tahun 2000, para pimpinan dunia bertemu di New York dan menandatangani “Deklarasi Milennium” yang berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Laporan ini adalah hasil konsultasi luas yang melibatkan Pemerintah, Kelompok Kerja Tematis MDGs, Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga-lembaga PBB di Indonesia, media dan sektor swasta. Penyusunan Laporan ini memperolah dukungan teknis dan finansial dari Proyek TARGET MDGs – sebuah inisiatif bersama BAPPENAS dan UNDP dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia.

LAPORAN LENGKAP
ENGLISH VERSION

Wednesday, December 12, 2007

Presentasi Human Development Index dan Kemiskinan

Kemarin saya sempat diundang untuk memberikan materi mengenai Human Development Index dan kemiskinan di Tanjung pinang. pengalaman yang menyenangkan berinteraksi dengan teman-teman pemerintah daerah. kalo bahasa teman saya menularkan virus-virus untuk teman-teman [pemda..

ijinkan gue share bahan yang kemarin gue presentasikan

Kemiskinan dan Human development index.ppt

Terima kasih

NB; terbuka untuk di download

SPEECH BY AL GORE ON THE ACCEPTANCE OF THE NOBEL PEACE PRIZE

Al Gore's speech accepting Nobel Peace Prize in Oslo.
I wanted to share with you my speech from the Nobel Peace Prize ceremony in Oslo. Check AlGore.com for video of the event later today.

Thank you,

Al Gore



SPEECH BY AL GORE ON THE ACCEPTANCE
OF THE NOBEL PEACE PRIZE
DECEMBER 10, 2007
OSLO, NORWAY


Your Majesties, Your Royal Highnesses, Honorable members of the Norwegian Nobel Committee, Excellencies, Ladies and gentlemen.

I have a purpose here today. It is a purpose I have tried to serve for many years. I have prayed that God would show me a way to accomplish it.

Sometimes, without warning, the future knocks on our door with a precious and painful vision of what might be. One hundred and nineteen years ago, a wealthy inventor read his own obituary, mistakenly published years before his death. Wrongly believing the inventor had just died, a newspaper printed a harsh judgment of his life’s work, unfairly labeling him “The Merchant of Death” because of his invention – dynamite. Shaken by this condemnation, the inventor made a fateful choice to serve the cause of peace.

Seven years later, Alfred Nobel created this prize and the others that bear his name.

Seven years ago tomorrow, I read my own political obituary in a judgment that seemed to me harsh and mistaken – if not premature. But that unwelcome verdict also brought a precious if painful gift: an opportunity to search for fresh new ways to serve my purpose.

Unexpectedly, that quest has brought me here. Even though I fear my words cannot match this moment, I pray what I am feeling in my heart will be communicated clearly enough that those who hear me will say, “We must act.”

The distinguished scientists with whom it is the greatest honor of my life to share this award have laid before us a choice between two different futures – a choice that to my ears echoes the words of an ancient prophet: “Life or death, blessings or curses. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live.”

We, the human species, are confronting a planetary emergency – a threat to the survival of our civilization that is gathering ominous and destructive potential even as we gather here. But there is hopeful news as well: we have the ability to solve this crisis and avoid the worst – though not all – of its consequences, if we act boldly, decisively and quickly.

However, despite a growing number of honorable exceptions, too many of the world’s leaders are still best described in the words Winston Churchill applied to those who ignored Adolf Hitler’s threat: “They go on in strange paradox, decided only to be undecided, resolved to be irresolute, adamant for drift, solid for fluidity, all powerful to be impotent.”

So today, we dumped another 70 million tons of global-warming pollution into the thin shell of atmosphere surrounding our planet, as if it were an open sewer. And tomorrow, we will dump a slightly larger amount, with the cumulative concentrations now trapping more and more heat from the sun.

As a result, the earth has a fever. And the fever is rising. The experts have told us it is not a passing affliction that will heal by itself. We asked for a second opinion. And a third. And a fourth. And the consistent conclusion, restated with increasing alarm, is that something basic is wrong.

We are what is wrong, and we must make it right.

Last September 21, as the Northern Hemisphere tilted away from the sun, scientists reported with unprecedented distress that the North Polar ice cap is “falling off a cliff.” One study estimated that it could be completely gone during summer in less than 22 years. Another new study, to be presented by U.S. Navy researchers later this week, warns it could happen in as little as 7 years.

Seven years from now.

In the last few months, it has been harder and harder to misinterpret the signs that our world is spinning out of kilter. Major cities in North and South America, Asia and Australia are nearly out of water due to massive droughts and melting glaciers. Desperate farmers are losing their livelihoods. Peoples in the frozen Arctic and on low-lying Pacific islands are planning evacuations of places they have long called home. Unprecedented wildfires have forced a half million people from their homes in one country and caused a national emergency that almost brought down the government in another. Climate refugees have migrated into areas already inhabited by people with different cultures, religions, and traditions, increasing the potential for conflict. Stronger storms in the Pacific and Atlantic have threatened whole cities. Millions have been displaced by massive flooding in South Asia, Mexico, and 18 countries in Africa. As temperature extremes have increased, tens of thousands have lost their lives. We are recklessly burning and clearing our forests and driving more and more species into extinction. The very web of life on which we depend is being ripped and frayed.

We never intended to cause all this destruction, just as Alfred Nobel never intended that dynamite be used for waging war. He had hoped his invention would promote human progress. We shared that same worthy goal when we began burning massive quantities of coal, then oil and methane.

Even in Nobel’s time, there were a few warnings of the likely consequences. One of the very first winners of the Prize in chemistry worried that, “We are evaporating our coal mines into the air.” After performing 10,000 equations by hand, Svante Arrhenius calculated that the earth’s average temperature would increase by many degrees if we doubled the amount of CO2 in the atmosphere.

Seventy years later, my teacher, Roger Revelle, and his colleague, Dave Keeling, began to precisely document the increasing CO2 levels day by day.

But unlike most other forms of pollution, CO2 is invisible, tasteless, and odorless -- which has helped keep the truth about what it is doing to our climate out of sight and out of mind. Moreover, the catastrophe now threatening us is unprecedented – and we often confuse the unprecedented with the improbable.

We also find it hard to imagine making the massive changes that are now necessary to solve the crisis. And when large truths are genuinely inconvenient, whole societies can, at least for a time, ignore them. Yet as George Orwell reminds us: “Sooner or later a false belief bumps up against solid reality, usually on a battlefield.”

In the years since this prize was first awarded, the entire relationship between humankind and the earth has been radically transformed. And still, we have remained largely oblivious to the impact of our cumulative actions.

Indeed, without realizing it, we have begun to wage war on the earth itself. Now, we and the earth's climate are locked in a relationship familiar to war planners: "Mutually assured destruction."

More than two decades ago, scientists calculated that nuclear war could throw so much debris and smoke into the air that it would block life-giving sunlight from our atmosphere, causing a "nuclear winter." Their eloquent warnings here in Oslo helped galvanize the world’s resolve to halt the nuclear arms race.

Now science is warning us that if we do not quickly reduce the global warming pollution that is trapping so much of the heat our planet normally radiates back out of the atmosphere, we are in danger of creating a permanent “carbon summer.”

As the American poet Robert Frost wrote, “Some say the world will end in fire; some say in ice.” Either, he notes, “would suffice.”

But neither need be our fate. It is time to make peace with the planet.

We must quickly mobilize our civilization with the urgency and resolve that has previously been seen only when nations mobilized for war. These prior struggles for survival were won when leaders found words at the 11th hour that released a mighty surge of courage, hope and readiness to sacrifice for a protracted and mortal challenge.

These were not comforting and misleading assurances that the threat was not real or imminent; that it would affect others but not ourselves; that ordinary life might be lived even in the presence of extraordinary threat; that Providence could be trusted to do for us what we would not do for ourselves.

No, these were calls to come to the defense of the common future. They were calls upon the courage, generosity and strength of entire peoples, citizens of every class and condition who were ready to stand against the threat once asked to do so. Our enemies in those times calculated that free people would not rise to the challenge; they were, of course, catastrophically wrong.

Now comes the threat of climate crisis – a threat that is real, rising, imminent, and universal. Once again, it is the 11th hour. The penalties for ignoring this challenge are immense and growing, and at some near point would be unsustainable and unrecoverable. For now we still have the power to choose our fate, and the remaining question is only this: Have we the will to act vigorously and in time, or will we remain imprisoned by a dangerous illusion?

Mahatma Gandhi awakened the largest democracy on earth and forged a shared resolve with what he called “Satyagraha” – or “truth force.”

In every land, the truth – once known – has the power to set us free.

Truth also has the power to unite us and bridge the distance between “me” and “we,” creating the basis for common effort and shared responsibility.

There is an African proverb that says, “If you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together.” We need to go far, quickly.

We must abandon the conceit that individual, isolated, private actions are the answer. They can and do help. But they will not take us far enough without collective action. At the same time, we must ensure that in mobilizing globally, we do not invite the establishment of ideological conformity and a new lock-step “ism.”

That means adopting principles, values, laws, and treaties that release creativity and initiative at every level of society in multifold responses originating concurrently and spontaneously.

This new consciousness requires expanding the possibilities inherent in all humanity. The innovators who will devise a new way to harness the sun’s energy for pennies or invent an engine that’s carbon negative may live in Lagos or Mumbai or Montevideo. We must ensure that entrepreneurs and inventors everywhere on the globe have the chance to change the world.

When we unite for a moral purpose that is manifestly good and true, the spiritual energy unleashed can transform us. The generation that defeated fascism throughout the world in the 1940s found, in rising to meet their awesome challenge, that they had gained the moral authority and long-term vision to launch the Marshall Plan, the United Nations, and a new level of global cooperation and foresight that unified Europe and facilitated the emergence of democracy and prosperity in Germany, Japan, Italy and much of the world. One of their visionary leaders said, “It is time we steered by the stars and not by the lights of every passing ship.”

In the last year of that war, you gave the Peace Prize to a man from my hometown of 2000 people, Carthage, Tennessee. Cordell Hull was described by Franklin Roosevelt as the “Father of the United Nations.” He was an inspiration and hero to my own father, who followed Hull in the Congress and the U.S. Senate and in his commitment to world peace and global cooperation.

My parents spoke often of Hull, always in tones of reverence and admiration. Eight weeks ago, when you announced this prize, the deepest emotion I felt was when I saw the headline in my hometown paper that simply noted I had won the same prize that Cordell Hull had won. In that moment, I knew what my father and mother would have felt were they alive.

Just as Hull’s generation found moral authority in rising to solve the world crisis caused by fascism, so too can we find our greatest opportunity in rising to solve the climate crisis. In the Kanji characters used in both Chinese and Japanese, “crisis” is written with two symbols, the first meaning “danger,” the second “opportunity.” By facing and removing the danger of the climate crisis, we have the opportunity to gain the moral authority and vision to vastly increase our own capacity to solve other crises that have been too long ignored.

We must understand the connections between the climate crisis and the afflictions of poverty, hunger, HIV-Aids and other pandemics. As these problems are linked, so too must be their solutions. We must begin by making the common rescue of the global environment the central organizing principle of the world community.

Fifteen years ago, I made that case at the “Earth Summit” in Rio de Janeiro. Ten years ago, I presented it in Kyoto. This week, I will urge the delegates in Bali to adopt a bold mandate for a treaty that establishes a universal global cap on emissions and uses the market in emissions trading to efficiently allocate resources to the most effective opportunities for speedy reductions.

This treaty should be ratified and brought into effect everywhere in the world by the beginning of 2010 – two years sooner than presently contemplated. The pace of our response must be accelerated to match the accelerating pace of the crisis itself.

Heads of state should meet early next year to review what was accomplished in Bali and take personal responsibility for addressing this crisis. It is not unreasonable to ask, given the gravity of our circumstances, that these heads of state meet every three months until the treaty is completed.

We also need a moratorium on the construction of any new generating facility that burns coal without the capacity to safely trap and store carbon dioxide.

And most important of all, we need to put a price on carbon -- with a CO2 tax that is then rebated back to the people, progressively, according to the laws of each nation, in ways that shift the burden of taxation from employment to pollution. This is by far the most effective and simplest way to accelerate solutions to this crisis.

The world needs an alliance – especially of those nations that weigh heaviest in the scales where earth is in the balance. I salute Europe and Japan for the steps they’ve taken in recent years to meet the challenge, and the new government in Australia, which has made solving the climate crisis its first priority.

But the outcome will be decisively influenced by two nations that are now failing to do enough: the United States and China. While India is also growing fast in importance, it should be absolutely clear that it is the two largest CO2 emitters — most of all, my own country –– that will need to make the boldest moves, or stand accountable before history for their failure to act.

Both countries should stop using the other’s behavior as an excuse for stalemate and instead develop an agenda for mutual survival in a shared global environment.

These are the last few years of decision, but they can be the first years of a bright and hopeful future if we do what we must. No one should believe a solution will be found without effort, without cost, without change. Let us acknowledge that if we wish to redeem squandered time and speak again with moral authority, then these are the hard truths:

The way ahead is difficult. The outer boundary of what we currently believe is feasible is still far short of what we actually must do. Moreover, between here and there, across the unknown, falls the shadow.

That is just another way of saying that we have to expand the boundaries of what is possible. In the words of the Spanish poet, Antonio Machado, “Pathwalker, there is no path. You must make the path as you walk.”

We are standing at the most fateful fork in that path. So I want to end as I began, with a vision of two futures – each a palpable possibility – and with a prayer that we will see with vivid clarity the necessity of choosing between those two futures, and the urgency of making the right choice now.

The great Norwegian playwright, Henrik Ibsen, wrote, “One of these days, the younger generation will come knocking at my door.”

The future is knocking at our door right now. Make no mistake, the next generation will ask us one of two questions. Either they will ask: “What were you thinking; why didn’t you act?”

Or they will ask instead: “How did you find the moral courage to rise and successfully resolve a crisis that so many said was impossible to solve?”

We have everything we need to get started, save perhaps political will, but political will is a renewable resource.

So let us renew it, and say together: “We have a purpose. We are many. For this purpose we will rise, and we will act.”

Saturday, December 8, 2007

PENGEMBANGAN INSTALASI AIR BERSIH BERHASIL LAMPAUI TARGET


Pengembangan instalasi air minum melalui sistem perpipaan di Indonesia dinilai berjalan baik. Dalam rencana strategis (Renstra) Departemen Pekerjaan Umum (PU) 2005-2009 dicantumkan target pengembangan instalasi air minum sebesar 15 ribu liter/detik, namun berdasarkan data Direktorat Jenderal Cipta karya target tersebut telah berhasil dilampaui pada tahun ini.

“Dalam Renstra Departemen PU untuk instalasi air minum perpipaan ditargetkan sebesar 15 ribu liter/detik pada 2009, namun pada tahun 2007 kita sudah berhasil mengembangkan 18 ribu/detik,” ucap Menteri PU Djoko Kirmanto dalam Special Dialogue Metro TV dengan tema Kilas Balik 62 Tahun Departemen PU, Selasa malam (4/12).

Djoko Kirmanto menambahkan, karena target 15 ribu/detik tersebut telah berhasil dicapai, maka Departemen PU merevisi target pengembangan air bersih menjadi 39 ribu liter/detik pada 2009.

“Sengaja kita merevisi target tersebut, untuk menchallenge diri kita sendiri (Departemen PU-red),” terang Menteri PU.

Dalam program dialog berdurasi 30 menit tersebut, Djoko Kirmanto juga mengungkapkan penerapan good governance di Departemen PU antara lain melalui pelaksanaan E-Procurement. Dengan penerapan sistem tersebut, kontak antara panitia tender dan peserta tender diminimalkan, sehingga praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dihilangkan.

“Namun pelaksanaan E-Procurement di Indonesia belum bisa diterapkan 100 persen, misalnya untuk tahap penawaran tendernya, peserta tetap harus datang langsung,” ujar Djoko Kirmanto.

Untuk bidang Bina Marga, Djoko Kirmanto mengatakan, akan mengembangkan jalan Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Tengah Sulawesi serta 11 ruas jalan di Papua. Namun pengembangan ruas-ruas tersebut dilaksanakan tanpa mengabaikan pengembangan dan pemeliharaan ruas-ruas jalan utama seperti Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara (Pantura) Jawa.

“Mengingat masih banyaknya kebutuhan untuk pengembangan jalan di seluruh Indonesia, khusus Papua pemerintah akan mengembangkan 11 ruas jalan yang menghubungkan daerah produksi dengan outlet-outlet atau daerah pemasaran seperti Wamena-Jayapura,” kata Djoko Kirmanto.

Departemen PU akan membangun 11 ruas jalan di Papua yakni Sorong-Makbon-Mega (88 Km), Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (536 Km), Manokwari-Bintuni (253 Km), Fakfak-Hurimber-Bomberay (161 Km), Nabire-Wagete-Enarotali (262 Km).

Ruas lainnya yaitu, Timika-Mapurujaya-Pomako (42 Km), Serui-Menawi-Saubeba (49 Km), Jayapura-Wamena-Mulia (733 Km), Jayapura-Sarmi (364 Km), Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Bts. Papua Nugini (53 Km0, Merauke-Woropko (557 Km). Anggaran yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk membangun jalan sepanjang total 3,098 Km tersebut diperkirakan mencapai Rp8 triliun.

Sementara untuk bidang SDA, dari 6,7 juta ha jaringan irigasi yang telah dibangun, 1,8 juta ha diantaranya dalam kondisi kurang baik dan memerlukan rehabilitasi. Djoko Kirmanto menerangkan, kondisi kurang baik dari jaringan irigasi tersebut disebabkan minimnya dana operasi dan pemeliharaan akibat keterbatasan anggaran.

“Selain itu pemerintah juga membangun 500 ribu ha jaringan irigasi baru,” sebut Djoko Kirmanto.

Kilas Balik 62 Tahun Departemen PU

Dalam program dialog tersebut, Djoko Kirmanto juga menceritakan sejarah peringatan Hari Bhakti PU yang terjadi pada 3 Desember 1945. Dalam peristiwa tersebut tujuh pegawai Departemen PU gugur dalam upaya mempertahankan Gedung Sate di Bandung, yang pada saat itu merupakan pusat penyelengaraan pemerintahan.

Djoko Kirmanto mengungkapkan, pembangunan infrastruktur PU secara garis besar dapat terbagi menjadi empat periode yaitu periode awal kemerdekaan (1945-1960) periode 1960 – 1990, periode 1990 -2000 dan periode 2001 – sekarang.

Pada masa awal kemerdekaan, sudah ada infrastruktur PU yang berhasil dibangun seperti jalan by pass Jakarta, jembatan Semanggi waduk Sutami, Waduk Djuanda, pembangunan Gelora Bung Karno Senayan, Monumen Nasional (Monas) serta Hotel Indonesia.

“Pembangunan produk Mercusuar seperti Gelora Senayan dan jembatan Semanggi pada waktu itu banyak yang mengkritik, namun ternyata produk-produk tersebut sangat berguna bahkan hingga hari ini,” jelas Djoko Kirmanto.

Djoko Kirmanto mengatakan, pada masa awal kemerdekaan belum banyak infrastruktur yang dibangun, karena pada masa itu pemerintahan masih sibuk berkutat dengan politik dan upaya mempertahankan kemerdekaan.

Pada periode 1960-1990, pembangunan infrastruktur PU dilakukan dengan baik. Pembangunan seperti jalan tol Jagorawi, jalan lintas Sumatera dan pantura jawa dikembangkan dengan baik. Namun dalam kurun 1997-2000 pembangunan infrastruktur PU sempat terhenti seiring terjadinya resesi ekonomi yang disusul reformasi pemerintahan.

“Pada masa itu jangankan untuk membangun, untuk pemeliharaan saja kita tidak punya dana, pada masa itu pemerintah sedang sibuk mengurus perubahan politik yang terjadi,” terang Menteri PU.

Baru mulai tahun 2001, pembangunan infrastruktur PU kembali dilakukan. Pemerintah menyadari pentingnya ketersediaan infrastruktur PU dalam menunjang pembangunan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Bentuk kesadaran pemerintah diwujudkan besarnya alokasi APBN untuk pengadaan infrastruktur termasuk bidang PU.

“Pemerintah menyadari pentingnya infrastruktur PU, karena itu alokasi anggaran terus meningkat dari tahun ke tahun,” tutur Djoko Kirmanto. (rnd)

Pusat Komunikasi Publik

051207


www.pu.go.id

Kalau Tak di Bumi, Tinggal di Planet Mana?


Dan, menyadari bahwa kita hanya memiliki satu rumah, dan itu adalah Bumi, kami akan mengundang bangsa-bangsa maju dan berkembang untuk bergabung bersama kami dalam bertindak sebagai pengawal yang baik bagi sumber daya alam dan lingkungan kita. (Colin Powell, Menteri Luar Negeri AS, 2002)

Kini, ketika lebih dari 180 negara yang diwakili oleh sekitar 9.000 delegasi berkumpul di Bali, masih ada negara yang belum meratifikasi Protokol Kyoto dan negara itu adalah Amerika Serikat.

Sejauh ini, oleh aktivitasnya yang luar biasa, baik dari industri maupun perorangannya, AS dikenal sebagai negara penyembur karbon dioksida utama di dunia (dalam konteks ini, terdengar janggallah apa yang disampaikan mantan Menlu AS di atas). Posisi ini diberitakan akan disusul oleh China, yang juga harus banyak membakar bahan bakar fosil guna menopang pertumbuhan tinggi perekonomiannya. Indonesia sendiri juga disebut-sebut menjadi kontributor karbon dioksida besar dari aktivitas pembakaran hutannya.

Dengan latar belakang itu, tampak upaya mengerem pemanasan global melalui pengurangan laju emisi karbon dioksida seperti berkejaran dengan waktu karena negara-negara penyembur CO>sub<2>res<>res<>

Dalam suasana yang diwarnai ketidakpastian ini, tebersit juga skenario buruk. Seandainya, seandainya saja, Bumi menjadi tidak layak huni lagi, mesti pindah ke planet mana manusia? Jawaban atas pertanyaan ini erat berkaitan dengan upaya para astronom dalam mengeksplorasi benda angkasa yang layak huni dan tentunya layak huni untuk kehidupan seperti yang ada di Bumi.

Penjajakan serupa untuk tata surya yang sejauh ini tidak memberikan harapan. Merkurius terlalu panas karena merupakan planet yang paling dekat dengan Matahari. Mengulang rubrik ini (2/5/2007), Venus punya selimut awan yang beracun, demikian pula Jupiter dan planet luar lainnya. Mereka juga sudah terlalu jauh dari Matahari sehingga suhu menjadi terlampau dingin. Mars, meski tidak seekstrem planet lain, tidak punya kondisi mendukung, bahkan dari yang paling pokok sekalipun, yakni ketersediaan air dan udara. Bulan, dengan rekayasa keras, bisa saja pada masa depan diubah menjadi layak huni. Namun, jelas ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Bumi tak akan sanggup menampung semua warga Bumi.

Dengan demikian, setidaknya ditinjau dari kemampuan teknologi transportasi ruang angkasa yang terjangkau hingga hari ini, kehidupan tampaknya telah terkunci di Bumi. Ini berarti kalau sekarang terjadi bencana lingkungan yang menghancurkan Bumi, sehingga ia tak layak huni lagi, akan tamatlah riwayat kehidupan.

Eksoplanet

Kalaupun mungkin membuat skenario masa depan, itu hanya bisa disandarkan pada penyelidikan planet-planet di luar tata surya, atau yang lebih dikenal sebagai eksoplanet atau planet ekstrasolar.

April silam untuk pertama kalinya ditemukan planet serupa Bumi (Earth-like) yang bisa mendukung adanya air dan menopang kehidupan. Air dianggap sebagai bahan baku utama bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Dalam ungkapan lain, planet yang ditemukan ini berada pada apa yang disebut sebagai jarak Goldilocks tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari bintang, sehingga air di permukaannya tidak membeku atau pergi menguap.

Ketika menemukan planet di bintang Gliese 581 sehingga planetnya disebut Gliese 581 para astronom belum bisa memeriksa apakah ada tanda-tanda biologi di sana. Diringkaskan oleh pemimpin kelompok studi yang menemukan planet ini di Observatorium Geneva, Swiss, Stephane Udry, penemuan ini merupakan langkah berarti menuju penemuan planet yang menyerupai Bumi dan mengelilingi bintang seperti Matahari.

Sekadar menyebutkan kembali, Gliese 581C merupakan planet yang berukuran sekitar 1,5 kali dibandingkan Bumi, dengan massa lima kali lebih besar. Adapun Matahari bagi Gliese 581C adalah sebuah bintang katai merah dengan massa sepertiga massa Matahari. Jarak bintang ini 20,5 tahun cahaya dari Bumi.

Kebolehjadian rumit

Secara statistik, bisa saja orang mengatakan, di antara 400 miliar bintang yang ada di Galaksi Bima Sakti, pasti ada banyak yang serupa dengan Matahari dan memiliki tata surya yang juga serupa. Namun, pada kenyataannya, untuk bisa menghadirkan kehidupan, apalagi kehidupan cerdas, harus dipenuhi sejumlah syarat yang rumit.

Kondisi planetnya, jaraknya terhadap bintang induk, dan jenis bintang induk, adalah di antara persyaratan tersebut. Dalam hal planet Gliese 581C, kalau melihat jaraknya saja, yang 15 kali lebih dekat dibandingkan jarak Bumi-Matahari, atau sekitar 10 juta kilometer, mungkin segera memunculkan kesimpulan planet terlalu panas. Dengan jarak sedekat itu, satu tahun di Gliese 581C hanya 13 hari Bumi. Tetapi, mesti dekat, penghuni planet ini tidak harus kepanasan karena bintang induk yang masuk dalam kategori katai merah ini atau M-dwarf 50 kali lebih redup dibandingkan Matahari, dan jauh lebih dingin. Ini memungkinkan planet bisa mengorbit lebih dekat ke bintang induk, dengan tetap berada di zona layak huni, yaitu wilayah berbentuk bola di sekeliling sebuah bintang yang di dalamnya suhu planet masih bisa menopang air cair di permukaannya.

Gliese 581C untuk golongan kosmik termasuk dekat dengan Bumi dan model komputer memperkirakan bahwa Gliese 581C merupakan planet berbatuan seperti Bumi atau jagat air (waterworld) yang tertutup sepenuhnya oleh lautan. Menurut perkiraan tim penemu, suhu rata-rata Bumi Super ini antara 0 dan 40 derajat Celsius sehingga air akan berwujud cairan (SPACE.com).

Hanya satu bumi

Penemuan Gliese 581C amat membesarkan hati. Alan Boss, ahli teori keplanetan di Carnegie Institution di Washington, berharap kalau ada makhluk cerdas di sana, diharapkan mereka juga mendengar sinyal dari Bumi.

Kini dengan simulasi komputer terhadap sistem planet ekstrasolar, para ahli memperkirakan separuhnya bisa menopang dunia serupa-Bumi, kalaupun itu semata didasarkan perhitungan matematika.

Sementara faktor yang bisa menetapkan kelayakan huni planet lain masih diperdalam karena adanya air tidak selalu bisa diasosiasikan dengan asal mula kehidupan satu hal yang sudah amat jelas adalah bahwa planet ekstrasolar yang serupa Bumi sementara ini masih teramat jauh dari jangkauan. Kalau harus diubah menjadi kilometer, jarak planet Gliese 581C yang 20,5 tahun cahaya menjadi 20,5 x 9.500.000.000.000 km = 194.750.000.000.000 km. Kita bisa menghitung lebih lanjut berapa waktu yang dibutuhkan untuk menuju ke bintang ini dengan pesawat yang katakan seperti Pioneer atau Voyager yang pernah melaju dengan kecepatan 100.000 km/jam.

Jadi, justru dengan menyadari keterkungkungan yang ada sekarang ini, umat manusia semestinya semakin sadar dan berupaya untuk mempertahankan kelayakhunian Bumi, termasuk AS yang sejauh ini masih menolak meratifikasi Protokol Kyoto.

Yang tak bisa disangkal adalah: ada miliaran planet, tetapi sejauh ini, meminjam judul buku Barbara Ward dan Rene Dubos Hanya (ada) Satu Bumi. Kewajiban semua umat manusia untuk menjaganya.


Dimuat di Kompas 5 Desember 2007

Ekspektasi Konferensi Bali

Yasmi Adriansyah

"For the first time in more than 100 years, much of the southeastern United States has reached the most severe category of drought" (International Herald Tribune, 17/10/2007).

Penggalan berita itu bisa menjadi lonceng peringatan keras bagi Amerika Serikat. Seperti diberitakan media itu, sebagian wilayah AS mengalami ancaman kekeringan dahsyat. Ini kenyataan pertama kali dalam 100 tahun sejarah AS.

Gubernur Carolina Utara Michael Easley mengeluarkan seruan agar warganya berhenti menggunakan air untuk "hal-hal yang tidak esensial". Ia mengingatkan, jika hal ini tidak diindahkan, status darurat akan diberlakukan di negara bagian itu.


Apakah realitas itu akan menggugah AS dalam menyikapi pemanasan global, khususnya perubahan iklim? Mungkinkah Konferensi Para Pihak (COP) Ke-13 tentang Perubahan Iklim di Bali pekan ini menghasilkan terobosan monumental, khususnya jika AS mendengar seruan global?

Dampak perubahan iklim

Dampak destruktif perubahan iklim sejatinya sudah terpublikasikan di banyak media. Laporan-laporan ilmiah menunjukkan, jika masalah ini tidak serius ditangani, eksistensi Bumi dan ekosistemnya terancam kerusakan serta manusia menjadi korban.

Contoh terkini betapa seriusnya ancaman perubahan iklim adalah laporan Sekjen PBB Ban Ki Moon. Artikelnya, "At the Tipping Point" (IHT, 17-18/11/2007), mengatakan, jika tak ada penyelamatan global, manusia segera memasuki ambang bencana.

Ban yang baru-baru ini mengunjungi Antartika menyebutkan, gunung es meleleh lebih cepat dari perkiraan. Larsen, lapisan es terkenal sepanjang 87 km, lenyap dalam tiga minggu.

Jika fenomena Larsen tidak dicegah, diperkirakan Bentangan Es Antartika Barat, yang meliputi seperlima Antartika, akan runtuh dan menaikkan permukaan laut setinggi 6 meter. New York, Mumbai, dan Shanghai adalah termasuk kota-kota yang terkena dampaknya. Hal ini dapat terjadi dalam waktu 10 tahun ke depan.

Jamak diketahui, upaya dunia dalam mencegah dampak negatif perubahan iklim sudah ditempuh secara masif. Dalam konstelasi multilateral, eksistensi Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang disepakati pada KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro sudah mendapat dukungan banyak negara.

Lebih jauh, mayoritas anggota PBB mendukung Protokol Kyoto, sebuah modalitas internasional turunan UNFCCC tentang komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca, khususnya senyawa karbon dioksida (CO2), merupakan kontributor utama pemanasan global. Maka, upaya meminimalkan zat buangan industri dan konsumsi menjadi keniscayaan internasional.

Namun, dukungan atas UNFCCC dan Protokol Kyoto mengalami kendala, terutama dari AS yang menolak meratifikasi keputusan itu. Padahal AS adalah emiter terbesar karbondioksida, sekitar 36 persen dari total emisi dunia (BBC, 04/7/2005). Lebih tragis lagi, kuantitas emisi AS dari tahun 1990-an hingga kini tidak menunjukkan penurunan, tetapi justru bereskalasi.

Dengan kata lain, dukungan AS terhadap UNFCCC, khususnya Protokol Kyoto, merupakan kemutlakan. Artinya, Protokol Kyoto baru bisa diimplementasikan setelah ada ratifikasi negara-negara emiter terbesar dengan kuantitas kumulatif 55 persen dari total emisi yang dipatok tahun 1990. Tanpa partisipasi AS, persyaratan itu sulit dipenuhi.

Dukungan AS amat diperlukan mengingat statusnya sebagai the most powerful driving force of world diplomacy. Harus diakui, kebijakan luar negeri AS berdampak amat signifikan dalam politik global. Bergerak atau tidaknya pranata internasional amat ditentukan pendulum AS.

Ekspektasi

Sejak Protokol Kyoto disepakati tahun 1997 pada COP-3 di Jepang, AS menunjukkan resistensinya. Alasannya, karena komunitas industri AS, khususnya dari sektor minyak, tidak dapat menerima keputusan mengikat (legally binding) tentang pengurangan emisi karbon dioksida.

Resistensi AS berlanjut pada beberapa pertemuan selanjutnya hingga COP-12 tahun 2006 di Nairobi, Kenya. Singkat kata, aneka tekanan terhadap AS, baik melalui argumentasi ilmiah maupun desakan banyak negara, sampai detik ini belum menorehkan capaian signifikan. AS tetap bergeming dengan pendiriannya meski mendapat kritikan dari berbagai penjuru.

Akankah COP-13 di Bali menghasilkan terobosan, khususnya pergeseran posisi strategis AS? Tidak ada yang bisa menjamin. Namun, dalam diplomasi atau politik, perubahan signifikan dapat terjadi meski hanya dalam waktu terbatas. Ini selaras dengan diktum mantan PM Inggris Harold Wilson, "A week being a long time in politics."

Bangsa Indonesia dan warga dunia pantas berekspektasi, terobosan monumental akan muncul pada konferensi di Bali. Capaian lain, seperti transfer teknologi energi alternatif atau pendanaan bagi negara-negara berkembang, tentu tetap memberi makna. Namun, sekali lagi, dunia amat mengharap perubahan posisi strategis sang adidaya AS.

Yasmi Adriansyah Alumnus Oxford University Foreign Service Programme; Bekerja di Geneva, Swiss

Dimuat di Kompas 4 Desember 2007

Saturday, December 1, 2007

metro MDG Awards

Metrotvnews.com, Jakarta: Perayaan ulang tahun ke-7 Metro TV malam ini berlangsung di The Dharmawangsa Jakarta. Dan pada acara ini juga dilakukan penyerahaan Metro TV MDGs Award. Penghargaan Millennium Development Goals (MDGs) diberikan kepada perusahaan dan pemerintah daerag yang dinilai telah berperan membawa perubahan atau meningkatkan kualitas bangsa Indonesia, sesuai dengan tema ultah Metro TV tahun ini, yakni Leading the Change.

Metro TV MDGs Award yang pertama ini diberikan kepada delapan kategori. Delapan pemenang dari 26 perusahaan finalis telah melalui penyeleksian panjang oleh dewan juri yang diketuai Erna Witoelar, Duta Besar Luar Biasa PBB untuk kampanye MDG di Asia.

Reporter Metro TV Tommy Tjokro melaporkan, berdasarkan hasil penilaian dewan juri, untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan diraih oleh PT Astra International Terbuka. Sedangkan kategori Pencapaian Pendidikan Dasar diberikan kepada PT Bank BNI Terbuka.

MDGs Award untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan diraih the Body Shop International. Sedangkan PT Pertamina Persero dinilai berhasil di bidang pengurangan angka kematian balita pendidikan.

Penghargaan MDG juga diserahkan kepada PT Sari Husada Terbuka. Perusahaan ini dinilai berhasil dalam Peningkatan Kesehatan Ibu. Sedangkan kategori Konservasi Lingkungan diberikan kepada PT Unilever Indonesia Terbuka.

MDGs Award juga diberikan kepada PT Kaltim Prima Coal yang dianggap berperan dalam Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular. Terakhir adalah kategori Pemerintah Daerah diraih Pemerintah Kota Bontang.

MDGs Award ini pertama kali digelar di Indonesia. Dan acara ini terselenggara sebagai tindak lanjut kerja sama Kepala Perwakilan PBB dengan Metro TV. Penandatanganan kerja sama disaksikan pihak pemerintah, yakni dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Februari 2007. Tema acara yang diusung oleh Metro TV dalam program ini adalah Save Our Nations Through MDGs. Target utama MDGs menyangkut pengurangan angka kemiskinan.(DEN)

Monday, November 19, 2007

Apakah MDG’s Dibuat Untuk Masa Depan yang Lebih Baik?

Oleh Igor Yotapditya

KabarIndonesia - Saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya mengangkat jargon-jargon Millennium Development Goals atau MDG’s. Ada delapan poin misi dalam MDG’s yang merupakan impian semua negara berkembang dan negara miskin. Saya tidak ingin membahas mengenai poin demi poin, karena pembahasan tersebut sudah sering dibahas berbagi pihak di media massa. Saya ingin menjelaskan sebuah konspirasi negara-negara maju terhadap negara-negara miskin dan berkembang dengan adanya MDG’s ini.

Awalnya, perlu kita lihat bagaimana kondisi negara-negara miskin dan berkembang saat ini. Hampir seluruh negara miskin dan berkembang merupakan negara konsumen, artinya negara miskin dan berkembang merupakan pembeli bagi barang ataupun jasa dari negara maju. Dalam kasus Indonesia, dapat kita lihat dari neraca ekspor impor yang menjelaskan bahwa ekspor Indonesia mayoritas ialah barang-barang mentah seperti minyak mentah, minyak sawit, kayu, hasil bumi, bahkan pasir. Melihat sisi impor, Indonesia selalu mengimpor barang-barang hasil industri misalnya kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, furniture, hingga pesawat tempur. Dari neraca tersebut kita dapat melihat adanya ketidak mampuan pengolahan atau industri yang memberikan nilai tambah atas hasil alam.

Negara konsumen seperti Indonesia merupakan lahan bagi negara maju untuk memasarkan barang dan jasanya. Negara maju memperoleh bahan baku yang murah dari Indonesia yang kemudian diolah dan dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang berlipat ganda. Ditambah lagi dengan rendahnya upah di Indonesia, yang berdampak pada pembukaan industri dari negara maju di Indonesia. Hal ini memberikan kesempatan negara maju untuk meraup keuntungan yang jauh lebih besar, karena upah di negara maju sudah sangat tinggi.

Bagaimana hal ini terkait dengan MDG’s? Analogikan dengan sapi potong. Dengan tercapainya MDG’s maka kondisi negara-negara miskin dan berkembang akan lebih baik. Dengan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan kemiskinan yang berkurang maka kondisi negara miskin dan berkembang menjadi lebih baik. Analoginya : seekor sapi kurus di masukan kedalam program penggemukan agar lebih banyak menghasilkan daging.

Dengan tercapainya MDG’s maka negara maju dapat menjual barang dan jasanya kepada negara yang tidak lagi miskin dan sudah berkembang dengan harga yang lebih tinggi. Analoginya : seekor sapi yang telah gemuk kemudian dipotong. (Ingat, pada dasarnya semua sapi memiliki potensi untuk gemuk. Hal ini berkaitan dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia yang memiliki potensi untuk memajukan Indonesia sendiri)

Indonesia dalam mengikuti MDG’s sama halnya dengan seekor sapi potong. Memiliki potensi besar untuk berkembang namun tidak dikembangkan. Malahan Indonesia memberikan negara maju untuk mengembangkan Indonesia yang dianalogikan dengan program pengemukan sapi potong. Agenda konspirasi negara maju melalui MDG’s ini ialah untuk memajukan negara-negara miskin dan berkembang agar menjadi pangsa pasar yang lebih luas dan lebih kuat daya belinya. Sehingga negara maju dapat menjual semakin banyak barang dan jasa dengan harga yang lebih tinggi pula. Agenda MDG’s:
  1. Pengentasan Kemiskinan : Memiliki tujuan untuk menambah banyaknya jumlah konsumen untuk seluruh produk secara keseluruhan atau bahasa kerennya perluasan pasar. Dengan pemberantasan kemiskinan, negara maju dapat menjual lebih banyak produk dan mendapatkan keuntungan yang semakin besar.
  2. Peningkatan Pendidikan : Memiliki tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk-produk yang memiliki teknologi tinggi. Hal ini sudah dimulai sejak saat ini dengan adanya monopoli Microsoft di Indonesia dan Indonesia merupakan konsumen tertinggi untuk telepon seluler. Disamping itu, hal ini juga bertujuan untuk peningkatan kualitas buruh di Indonesia yang terkenal dengan upah rendahnya, yang kembali menguntungkan negara maju dengan cara membuka industri di Indonesia yang mendapatkan high quality labor with lower cost.
  3. Peningkatan Kesehatan : Memiliki tujuan untuk menambah angka harapan hidup, artinya umur semakin panjang, yang berarti semakin lama penduduk mengkonsumsi produk. Disamping itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk-produk kesehatan yang dibuat oleh negara maju.
  4. Peningkatan Kesehatan Ibu : Memiliki tujuan untuk memperkuat pangsa pasar kaum wanita. Mengingat kaum ibu ialah kaum yang lebih konsumtif dan lebih banyak kebutuhannya dibandingkan pria.
  5. Persamaan Gender : Memiliki tujuan untuk mengaburkan batasan produk yang digunakan berdasarkan gender. Misalnya sepeda motor yang kini sudah dikembangkan untuk wanita dan dianggap wajar untuk digunakan oleh wanita. Hal ini berfungsi untuk semakin memperluas pangsa pasar karena kelak pasar tidak lagi terbatas pada gender tertentu.
  6. Kerjasama Global : Memiliki tujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional yang cenderung menaikan harga barang impor seperti tarif dan cukai atau kuota. Sehingga negara maju bisa semakin banyak memasukan barangnya ke Indonesia dan menjualnya dengan harga yang relatif lebih rendah.
Sehingga pada akhirnya yang terjadi ialah terciptanya negara konsumen dan negara produsen. Pada satu titik akan tercipta monopoli menyeluruh oleh negara maju karena seluruh produksi dikendalikan negara maju. Sementara itu Indonesia yang sudah kehabisan sumber daya akan menjadi konsumen terus menerus. Inilah bentuk kapitalisme yang sedang dikembangkan oleh negara-negara maju. Bukan lagi wacana pemiskinan global yang dilakukan, namun pemakmuran global untuk memberikan keuntungan yang berlipat ganda dan monopoli bagi negara maju di masa mendatang.
Sumber: www.kabarindonesia.com